06/06/13 - )|( PKS Bae Kudus
Headlines News :

Bahkan Jersey pun Indonesia Dijajah Belanda, Ngenes....

Kamis, 06 Juni 2013 | 21.12



Tim nasional Indonesia tidak akan mengenakan kostum kandang berwarna merah pada laga melawan skuat Belanda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6). 

Hal ini lantaran tim asuhan Louis van Gaal enggan mengenakan kostum tandang. Mereka ngotot ingin memakai kostum utama khas berwarna oranye.

"Kita tidak bisa memakai kostum merah. Padahal kita bermain di kandang. Sementara Belanda kan berstatus sebagai tim tamu," kata Manajer timnas Indonesia Rudi Maswi dalam jumpa pers di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Tim Garuda mengaku kecewa dengan keputusan ini. Karena tim nasional Indonesia bermain sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alhasil, Indonesia harus mengalah dengan Belanda soal urusan kostum.

Rudi mengungkapkan sempat berdebat terkait permasalahan kostum tanding ini. Sayangnya, keinginan dia dan pelatih tim nasional Indonesia, Jacksen F. Tiago untuk mengenakan kostum kandang tidak digubris.

"Jujur, tadi saya sempat ngotot. Karena kostum merah adalah kostum kebangaan kita.  Tapi, ternyata pihak promotor sudah ada deal lebih dulu dengan manajemen timnas Belanda," ujar Rudi.

Renacananya Andik Vermansah dan kawan-kawan akan memakai kostum tandang berwarna putih dan hijau. Boleh dibilang soal urusan kostum bertanding saja, Indonesia masih dijajah Belanda.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/13/06/06/mnyugp-soal-kostum-tanding-indonesia-masih-dijajah-belanda

Pelintiran Berita di Media Online, PKS Itu Didemo Apa Enggak Sih?

1370449137787481340
Disambut oleh Santri dengan Cat Hijau. Sumber: Dok. Pribadi



Ah, terpancing juga akhirnya saya untuk menulis kembali di Kompasiana hari ini. Padahal niatnya malam ini hendak menyelesaikan editan jurnal di Pakistan, malah jadinya menulis Kompasiana lagi. Soal PKS lagi!


Pada situs tersebut diceritakan bahwa  kunjungan Presiden PKS Anis Matta ke Pasuruan diwarnai aksi protes. Sejumlah santri Pondok Pesantren (Ponpes) Kramat (Bani Thoyyib) membentangkan dua buah papan bertuliskan penolakan pada PKS. Anis Matta datang ke Ponpes Kramat sekitar pukul 15.00 WIB Rabu (5/6/2013) untuk bersilaturahmi dengan ulama, kader dan simpatisan.

13704494011245808683
Disambut Shalawat dan Hadrah. Sumber: Dok. Pribadi

Ketika acara sedang berlangsung, terdapat sejumlah santri membentangkan dua papan bertuliskan penolakan pihak pesantren pada PKS. Sebuah papan bertuliskan “Pondok Kramat Anti PKS” sementara di papan yang lain terterah “Pondok Kramat Tidak Ikut Partai PKS!!!” Para santri melakukan aksinya di gerbang masuk Ponpes. Aksi tersebut menyulut perhatian banyak orang. Tak ada klarifikasi dari pihak pesantren terkait aksi tersebut. Para santri tidak tampak ikut dalam acara, meski menjadi tuan rumah acara.

“Ini perintah dari keluarga pondok. Selagi baik kita mau,” kata Anam, salah seorang santri yang ikut dalam aksi protes tersebut.

Hmmmmm…

Yang saya bingung, terdapat sejumlah kawan yang ikut mengawal safari politik Ustadz Anis Matta selama di Jawa Timur justru bertutur berbeda. Selama Ustadz Anis di Jawa Timur, mereka mengirimkan sejumlah foto yang menunjukkan bagaimana perjalanan Ustadz Anis mulai Senin hingga Rabu ini. Termasuk kegiatan di Kramat.

137044948636480451
Sesi Tanya-Jawab. Sumber: Dok. Pribadi

Setelah membaca berita di www.detik.com, otomatis saya menanyakan kebenaran berita tersebut. Teman-teman saya mengatakan mereka di Kramat disambut dengan hadrah para santri. Sejumlah santri mencat tubuhnya dengan angka 3. Ada sekitar 300 orang yang hadir. Ustadz Anis dan rombongan dijamu makan dengan prasmanan.

Saya bertanya, “Masak sih enggak ada santri yang demo? Di berita, katanya yang demo itu disuruh oleh keluarga pondok?”.

Jawab teman saya, “Lah, yang punya pondok itu wong Alegnya PKS, Mbak Iis”.

Hmmm… Jadi mikir…

Saya kemudian menanyakan perihal yang sama pada teman yang berbeda yang juga turut mengawal Ustadz Anis. Saya masih menanyakan kebenaran berita di www.detik.com tentang adanya penolakan santri di Kramat. Saya bilang, di media online tersebut ada foto papan yang bertuliskan “Pondok Kramat Anti-PKS”.

13704495321334776499
Suasana di Ponpes Kramat selama Acara. Sumber: Dok. Pribadi

Teman saya yang kebetulan menjadi anggota Pandu Keadilan yang ibaratnya adalah Satgas-nya PKS menjelaskan, “Tulisan-tulisan itu dibawa anak-anak pesantren lain. Selidik-selidik, ternyata di depan Ponpes milik Gus ini adalah Caleg dari partai X. Yang demo anak-anak kecil, Mbak Iis. Masak mau kita usir. Situs berita tersebut melihat sisi menarik kedatangan Uztadz Anis lebih pada anak-anak kecil yang demo itu daripada bagaimana silaturahmi Ustadz Anis dengan 300 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, kelurahan, dan para alim ulama…”

Hmmm… Jadi mikir…

Saya tidak mau menyatakan berita di www.detik.com itu bohong karena kenyataannya memang ada ‘demo’ ketika Ustadz Anis hadir di Kramat. Tapi penjelasan dari teman-teman saya yang mengawal Ustadz Anis selama di Jawa Timur juga patut didengarkan. Sebagai pembanding, biarlah foto-foto ini yang berbicara bagaimana kegiatan Ustadz Anis Matta selama di Kramat. Paling tidak, saya berharap tulisan ini dapat membuka hati Kompasianer bahwa tak semua pemberitaan di media harus diterima 100%. Perlu ada pembanding. Dan saya percaya, hati akan jujur untuk bijak melihat sebuah kejadian. Tak perlu ada caci, maki, kata yang menghinakan atau ucap yang merendahkan atas sesuatu yang kita tidak ketahui dengan baik hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Masing-masing berhak atas sikap yang diambil….

Salam damai,

Iis

1370449624962092113
Suasana di Ponpes Kramat. Sumber: Dok. Pribadi

1370449744877689652
Ustadz Aboe Bakar Memimpin Doa. Sumber: Dok. Pribadi

1370449820614918244
Ketika Acara Berakhir. Sumber: Dok. Pribadi

Nah, ini foto ‘demo’ yang dimuat di situs detik.com: (red:di luar pagar)
1370452047381312817
Sumber: http://news.detik.com/read/2013/06/05/210820/2266181/10/kunjungan-anis-matta-ke-pesantren-di-pasuruan-ditolak-para-santri?991104topnews

Oleh: Khairunnisa Musari

sumber:http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/06/05/mempertanyakan-kebenaran-berita-di-media-online-pks-itu-didemo-apa-enggak-sih-562595.html

Patut Dicontoh: Pemprov Jabar Bentuk Tim Sweeping Anak Tak Sekolah

 Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan


Pemprov Jabar akan membuat tim yang bertugas melakukan sweeping terhadap anak yang tidak bersekolah di kabupaten/kota se-Jabar. Sweeping tersebut, akan dilakukan juga pada anak usia sekolah yang bekerja.

''Ya, kami akan membuat tim untuk memeriksa, jangan-jangan di Jabar masih ada anak yang tidak sekolah,'' ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan usai Acara Penyerahan Bantuan Program Pengurangan Pekerja anak dan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), Rabu (5/6).

Heryawan mengatakan, pendidikan sangat penting karena menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, Pemprov Jabar sekarang sudah menggratiskan, pendidikan di SD, SMP dan SMA. Jadi ke depan tidak ada alasan lagi untuk siswa tidak bersekolah. Memang, kadang ada permasalahan lain seperti masalah buku, seragam, dan lain-lain. Namun, semua hal tersebut akan diantisipasi.

"Yang jelas, biaya bulanannya kan sudah diatasi," kata dia.

Menurut Heryawan, tim sweeping yang dibentuknya akan turun ke kabupaten/kota untuk memastikan semua anak di Jabar bersekolah. Pekerja anak pun, akan diantisipasi ke depannya dengan membuat aturan secara sistematik.

"Kalau ada anak bekerja di sektor formal, laporkan buru-buru," sebut Aher.

Heryawan mengaku, pihaknya seringkali kesulitan mengajak sekolah anak yang bekerja di sektor informal. Karena mereka di bawa bekerja oleh orang tuanya.

"Ini sulit. Tugas kami untuk memberi pengertian ke anak dan orang tuanya, bahwa anak-anak masih memiliki hak mendapat pendidikan," katanya.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/06/mny3ol-pemprov-jabar-bentuk-tim-sweeping-anak-tak-sekolah

Alasan PKS Tak Hadir Dalam Rapat Setgab Tentang Kenaikan BBM

 


Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 menggelar rapat tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Sunda Kelapa, Menteng. Dalam pertemuan ini, setgab membahas soal kenaikan harga BBM yang hendak diberlakukan dalam waktu dekat.

Dari seluruh partai koalisi, PKS yang tegas menolak kenaikan harga BBM tidak hadir dalam rapat itu. Pimpinan Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan ketidakhadiran partai dakwah ini dalam rapat tersebut.

"PKS tidak hadir karena pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai hanya 2 jam sebelum acara dimulai. Padahal Presiden PKS Anis Matta beserta sebagian pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS saat itu berada di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dalam rangka silaturahim," jelas Hakim dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (6/6).

Hakim mengatakan penjelasan itu untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa (4/6) lalu.

"Bukti itu ada dalam SMS dari protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi Hidayat Nurwahid, pada pukul 18.00 WIB," kata dia.

Berikut SMS yang diterima Hidayat Nurwahid terkait pembatalan tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dari Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yang semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin."

Pimpinan Fraksi, ujar Hakim, yang sebelumnya sudah siap berangkat akhirnya mengurungkan niat untuk hadir. "Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute," tutur Hakim. Dan dalam perkembangannya, dia mendapat informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tak ada undangan apapun yang diterima Presiden PKS terkait acara tersebut.

sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pks-tak-hadir-dalam-rapat-koalisi-soal-kenaikan-bbm.html

BW Mantan Lawyer LPS Terkait Century, PKS Walk Out




Rapat Timwas Century dengan KPK siang tadi berlangsung memanas. Salah satunya karena aksi PKS yang banyak mengkritik KPK hingga akhirnya walkout.

Adalah pernyataan pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang memicu walkout-nya PKS. Bambang menyinggung level pengetahun timwas soal kasus Century. Atas pernyataan ini, PKS menyerang balik KPK dengan menyatakan Bambang tak layak hadir di timwas.

Bambang disebut pernah menjadi lawyer LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang diduga terkait kasus Century, meski setelah jadi pimpinan KPK profesi itu dilepas. Kedua, Bambang pernah berjanji pada Timwas tak akan terlibat dalam penanganan kasus Century.

Maka sebagai jalan tengah atas pro kontra itu, pimpinan rapat Sohibul Iman menggelar voting alias meminta pandangan fraksi soal perlu tidaknya Bambang tak perlu hadir rapat Century.

"Saya kira bisa (hadir), kita butuh informasi. Saya kira ada kedewaasan kita menilai apakah informasi itu ada conflict of interest atau tidak," kata anggota Timwas Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap.

Tanggapan senada disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Gede Pasek Suardika. Menurutnya, yang terpenting adalah informasi yang dimiliki Bambang terkait penanganan kasus Century.

"Jadi di forum ini kan mencari tahu, masalah ada interest atau tidak masing-masing fraksi bisa menakarnya. Tapi yang penting informasinya dapat," kata Pasek.

"Jangan hanya masalah individual informasinya tidak dapat, padahal dari informasi itu kita bisa tentukan dan mengambil sikap. Kami tak keberatan Pak Bambang hadir," imbuh ketua DPP PD itu.

Begitu juga dengan Fraksi Hanura yang disampaikan Syarifudin Sudding. "Saya kira pimpinan KPK diundang kita ingin tahu bagaimana progresnya. Jadi dalam undangan tak hanya satu dua, tapi kolegial pimpinan KPK," kata Sudding.

"Bahwa ada conflict of interest saudara Bambang, harus dipilah apakah berkaitan dengan interest dirinya atau tidak. Saudara Bambang yang paham, saya kira Hanura tak keberatan," tegasnya.

Begitu juga dengan fraksi lainnya yang sepakat agar Bambang tetap ikut menangani kasus Century. Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh Fraksi PPP, oleh Ahmad Yani.

"Apakah hanya Bambang yang memahami yang lain tak paham? Ini memang strategi penyidikan, tapi bukan berarti ada yang istimewa. Saya nggak keberatan saudara Bambang hadir," kata Yani.

Nah, dari seluruh pandangan fraksi itu, hanya PKS yang menolak sendiri. PKS tegas tak ingin ada Bambang dalam rapat Century.

"Waktu Bambang mengatakan tak akan terlibat Century, saya tahu bagi penegak hukum etika lebih tinggi dari hukum. Jadi orang tidak boleh interestkan dirinya dengan apapun," kata Fahri lantang.

Fahri menuding kasus Century ujungnya adalah LPS dimana Bambang pernah menjadi pengacaranya. Ia juga tersinggung dengan pernyataan Bambang yang seolah merendahkan dirinya.

"Anda mulai melecehkan dewan juga, tapi dewan lebih tinggi. Saya nggak suka cara anda memperlakukan dewan seperti ini.
Menurut saya saudara Bambang tak layak!" kata Fahri.

Namun meski PKS bersuara keras, keputusan seluruh fraksi adalah tetap meminta Bambang tetap hadir. PKS yang berbeda pandangan pun memutuskan walkout dari rapat timwas Century. Meski sang pimpinan rapat yang juga PKS Sohibul Iman, tetap di ruangan.

Usai PKS keluar, ketua KPK Abraham Samad menjelaskan sedikit terkait posisi Bambang dalam penanganan kasus Century.

"Ada beberapa ekspose tertentu Pak Bambang tak hadir, jadi tidak ikut dalam vote pengambilan keputusan (pimpinan KPK). Maka kita persilakan pak Bambang tak ikut dalam vote, dan ini juga pertimbangan yang bersangkutan," kata Samad.

sumber:http://news.detik.com/read/2013/06/06/000208/2266220/10/timwas-century-bambang-widjojanto-tetap-dibutuhkan-di-rapat?9911012

Saksi Ahli Ungkap Di Depan Sidang

 


Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Eva Achjani Zulfa, menilai mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq, tidak bisa dijerat dengan pasal penerima suap. Menurut Eva, pasal itu hanya bisa dikenakan kepada aparatur negara seperti Pegawai Negeri, Menteri, dan Presiden.

"Bagian unsur yang menentukan dalam pasal ini penerimanya adalah aparatur negara. Pimpinan partai tidak masuk. Pasal ini hanya untuk PNS dan aparatur negara," kata dia di Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Selatan, Rabu (29/5/2013).

Eva Achjani Zulfa berada di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi untuk menjadi saksi ahli bagi Juard Effendi dan Arya Abdi Effendy. Dua petinggi PT Indoguna Utama ini ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap izin kuota impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Saksi lain yang dihadirkan adalah Dian, dosen Fakultas Hukum Trisakti, dan Thomas Sembiring selaku Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka penerima suap impor daging sapi di Kementerian Pertanian. Dia dijerat pasal pasal 12 huruf a atau b atau pasal 5 ayat 2 atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.

Dosen Fakultas Hukum Trisakti, Dian, membenarkan pendapat Eva. Dia menyatakan pasal yang menjerat Luthfi baru bisa dilakukan apabila yang bersangkutan adalah aparat negara. "Penyuapan bisa dilakukan harus berhubungan dengan jabatannya. Anggota DPR atau pimpinan partai tidak bisa dikenai pasal ini," kata dia kepada Majelis Hakim.

Saksi lain, Thomas Sembiring menyatakan kuota daging nasional sejak 2011 terus mengalami penurunan. Thomas mengatakan Elda Devianne Adiningrat selaku Ketua Asosiasi Perbenihan Indonesia menawarkan ada penambahan kuota impor daging. "Swasembada daging di Indonesia akan berhasil di 2014 jika impor daging di bawah 10 persen kebutuhan nasional," terang Thomas.

Menurut Thomas, penambahan kuota impor juga harus dikoordinasikan dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. "Penambahan kuota itu harus melalui rapat koordinasi terbatas Kemenko Perekonomian, Kemendag, dan Kementan," ujar Thomas.

sumber:http://news.okezone.com/read/2013/05/29/339/814700/saksi-ahli-luthfi-tidak-bisa-dijerat-pasal-menerima-suap

Politisi Demokrat Salah Tingkah Setelah Serang PKS....Tanya Kenapa?

 Nurhayati Ali Assegaf


Partai Demokrat jadi partai yang paling vokal dalam menanggapi manuver politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Koalisi Sekretariat Gabungan pendukung pemerintah. Sikap penolakan PKS terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak jadi penyebab utama.

Beberapa kali, kader-kader Demokrat melontarkan kritik pedas, seperti PKS dianggap sebagai partai dengan kepribadian ganda, ataupun PKS dianggap sebagai partai yang melawan pemerintahan dengan menyebar spanduk-spanduk penolakan di Jakarta.

Namun, kritik tak kalah keras muncul dari Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf. Nurhayati menyatakan PKS sebaiknya punya budaya malu dan menarik menteri-menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

“Kita harus menjaga budaya malu. Menteri yang tidak sepakat mundur, supaya tidak membebani Presiden,” kata Nurhayati di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Tak disangka-sangka, hanya berselang beberapa saat Nurhayati membuat pernyataan itu, muncul salah satu anggota Majelis Syuro PKS, Tifatul Sembiring. Keduanya saling bertatap muka dengan sangat canggung.

Nurhayati mencairkan suasana. Dia langsung menyapa Tifatul. Sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi, Tifatul Sembiring adalah mantan mitra kerja Nurhayati di Komisi I. Kini Nurhayati sudah pindah ke Komisi VIII. “Saya baru mau ajak ke Malang,” sapa Tifatul mengomentari kepindahan Nurhayati.

Awak media pun tak ingin buang kesempatan. Kedua elite partai itu langsung dikonfirmasi. Namun, Tifatul memilih untuk menghindari pertanyaan. Dia menyatakan tidak banyak mengetahui perkembangan PKS terbaru.

Melihat itu, Nurhayati langsung menyahut. “Begini pak, ini teman-teman (awak media) suka tanya (soal PKS). Menurut saya, nasib PKS itu bukan ditentukan oleh pemerintah, tapi oleh PKS sendiri. Iya kan pak?” kata Nurhayati kepada Tifatul.

Namun, tampaknya Tifatul tak tertarik dengan pernyataan Nurhati. Dia hanya memilih tersenyum-senyum, kemudian mundur dari obrolan dan melanjutkan istirahatnya. Mengetahui sikap Tifatul, Ketua Fraksi Demokrat itupun tak lama memilih untuk pergi. Dingin.

sumber:http://www.suaranews.com/2013/06/politisi-demokrat-keder-dan-salah.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Post Terpopuler

Arsip Blog

Total Tayangan Halaman

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. )|( PKS Bae Kudus - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger