Inilah 3 Alasan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM

 

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat. BBM merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat.

Pemerintah telah merencanakan untuk menaikkan harga BBM Bersubsidi pada pertengahan tahun 2013 ini. 

Disisi lain kenaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap kehidupan dan kesejahteraan rakyat secara luas.

Oleh karenanya demi kepentingan rakyat PKS menolak kenaikan harga BBM itu dengan 3 alasan sebagai berikut.

1. PKS secara tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena akan berdampak pada kenaikan harga-harga barang, memukul daya beli rakyat, menambah jumlah rakyat miskin dan merusak prospek ekonomi sehingga semakin buruk. Selain itu PKS menilai pilihan terhadap kebijakan ini akan mendorong gejolak sosial dan resistensi publik serta merusak harmoni sosial.

2. PKS menilai kegagalan pemerintah melalui kementrian-kementrian terkait dalam berbagai kebijakan terkait tatakelola energi nasional sehingga masyarakat dapat mengakses energi yang relatif murah tidak selayaknya dibebankan kepada rakyat. Ketidaksungguhan pemerintah dalam pengembangan energy mix dan menyiapkan sistem serrta infrastruktur pengaturan BBM Bersubsidi berdasarkan roadmap yang telah disepakati dengan DPR tidak boleh diselesaikan dengan cara-cara yang instan dan mengambil langkah short cut. Jika cara ini yang diambil maka persoalan tidak akan selesai, sementara dalam jangka menengah sulit diharapkan mampu menuntaskan akar permasalahannya, sehingga rakyat akan terus menjadi korban.

3. Kedepan pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah kebijakan subsidi agar semakin tepat sasaran dan juga pengembangan energy mix yang semakin sehat dalam jangka menengah. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS meminta pemerintah untuk: 

 

(a) Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; 

(b) Melakukan diversifikasi energi; 

(c) Membangun infrastruktur energi secara kokoh; 

(d) Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG); 

(e) Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); 

(f) Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM; 

(g) melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; 

(h) melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; 

(i) Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; 

(j) Memperbaiki kinerja BUMN energi; 

(k) Pemerintah perlu mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan 

(l) Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.

[budi/islamedia]

 

http://www.islamedia.web.id/2013/06/inilah-3-alasan-pks-menolak-kenaikan.html

Dituding Membangkang Imam, PKS Jawab Belum Waktunya Sholat

Sikap keras PKS yang menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), menuai protes keras dari partai koalisi pendukung pemerintah. PKS dinilai membangkang kepada Sekretariat Gabungan (Setgab) yang setuju kenaikan BBM.

Teranyar, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengibaratkan PKS seperti seorang makmum yang tidak taat oleh imamnya, yakni Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua Setgab. Terlebih, PKS adalah partai yang berideologi Islam.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) PKS Mahfudz Siddiq mengungkapkan, sikap PKS sampai saat ini tetap dalam posisi menolak kenaikan harga BBM. Dia menilai, kebijakan kenaikan harga BBM dirasa belum tepat waktu.

"Imamnya kan belum mulai salat. Cuma makmumnya ngasih tahu belum waktunya salat sekarang," jelas Mahfudz dalam pesan singkat, Rabu (12/6).

Ketua Komisi I DPR ini menuturkan, sikap menolak kenaikan BBM ini pun diperkuat dengan pernyataan Gubernur BI yang menyebut jika kenaikan BBM belum tepat dilakukan saat ini.

"Ya. Waktunya juga enggak tepat seperti pernyataan Gubernur BI," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, penolakan ini juga telah disepakati oleh elite PKS termasuk Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Hal ini sekaligus membantah berita bahwa Hilmi tak setuju dengan sikap PKS, menolak kenaikan BBM dan sepakat dengan Presiden SBY.

"Setahu saya enggak. Ya ," tandasnya.

sumber:http://www.merdeka.com/politik/dituding-membangkang-imam-pks-sebut-belum-waktunya-salat.html

Setgab Minta Penjelasan tapi PKS Tak Diberikan Ruang Argumentasi di Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa tak diberi ruang untuk berargumentasi dalam partai koalisi terkait sikap penolakannya terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal ini menyusul tidak diundangnya PKS dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) PKS yang dilakukan pada Selasa (11/6/2013) malam.

"Sebelumnya mereka katakan sampaikan dong (penolakan BBM) di sini (rapat Setgab). Tapi nyatanya ruang untuk menyampaikan tidak diberikan juga untuk PKS. Kalau caranya seperti ini bagaimana?" ujar Anggota Majelis Syuro PKS Jazuli Juwaini, saat dihubungi, Rabu (12/6/2013).

Jazuli menjelaskan, tidak adanya ruang bagi PKS untuk berbicara dalam Setgab sudah tampak pada undangan dua rapat Setgab sebelumnya. Pada rapat Setgab yang dilakukan pekan lalu, Presiden PKS Anis Matta tidak bisa hadir karena berada di luar kota.

"Awalnya kan itu untuk fraksi, tiba-tiba undangan berubah jadi untuk Presiden (ketua umum). Ini bagaimana? Presiden di luar kota, memangnya kami punya jet pribadi seperti ketua umum partai lain? Jadi ini bukan kesalahan kami," kata Jazuli lagi.

Lebih lanjut, Jazuli menyatakan, PKS tak akan mempermasalahkan tidak adanya undangan untuk hadir dalam rapat Setgab tadi malam. Menurut dia, persoalan Setgab bukanlah urusan pengurus Partai Demokrat atau partai koalisi yang lain.

"Setgab itu urusannya Ketua Majelis Syuro dan Presiden SBY. Jadi enggak ada urusan sama yang lain," kata Jazuli.
Seperti diketahui, seluruh partai koalisi pemerintahan melakukan pertemuan pada Selasa (11/6/2013) malam. Pertemuan dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain SBY, hadir pula Wakil Presiden Boediono, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, Menkopolhukkam Djoko Suyanto, Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Sekretaris Setgab Amir Syamsuddin, Ketua Umum PPP Suryadharma Alie, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Syarief menjelaskan, Setgab memang sengaja tidak mengundang PKS dalam rapat tadi malam. Menurutnya, sikap itu merupakan bentuk kekecewaan koalisi akan sikap PKS yang menolak kenaikan harga BBM meski telah disepakati dalam koalisi.

"Ini salah satu bentuk kekecewaan kami (dengan PKS)," kata Syarief Hasan di JCC, Jakarta, Selasa (11/6/2013) malam.

Syarief mengatakan, PKS sebagai anggota koalisi diharapkan mendukung suasana strategis untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia secara bersama-sama. Namun, ternyata PKS memiliki pandangan berbeda.

"Kami tentunya sebagai koalisi kecewa," kata Menteri Koperasi dan UKM itu. Mengenai sikap Setgab terhadap PKS, Syarief mengatakan belum memutuskannya. "Kami lebih mementingkan menyelamatkan ekonomi Indonesia, kepentingan rakyat. (Tapi) kami tetap kecewa (terhadap PKS)," katanya.

sumber:http://nasional.kompas.com/read/2013/06/12/08483945/PKS.Protes.Tak.Diberikan.Ruang.Argumentasi.di.Koalisi

Tantowi Yahya dan Soekarno Soal Israel

 
Politisi Partai Golkar Tantowi Yahya bersama lima teman lain dari media, perguruan tinggi dan lembaga think tank melakukan lawatan ke Israel. Lawatan tersebut sungguh tidak bisa diterima lantaran sama saja Tantowi cs mengakui eksistensi negeri Yahudi, Israel.

Mungkin Tantowi perlu menengok sejarah ke belakang terkait sikap Indonesia yang tidak pernah menganggap keberadaan Israel. Ketika itu sang proklamator, Soekarno masih menjadi presiden Republik Indonesia (RI).

Pada 1962 silam, dalam sebuah kesempatan pidato, Bung Karno dengan tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina merebut tanah jajahannya dari tangan Israel.

"Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel," kata Bung Karno berapi-api.

Meski berkali-kali dirayu, presiden pertama RI itu sangat kukuh menolak mengakui berdirinya negara Israel yang diinisiasi Inggris dan negara Barat dengan cara mengusir warga Palestina.

Meski berganti rejim Orde Baru, Soeharto secara resmi juga menegaskan Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.

Sayangnya, perjuangan pendiri bangsa Indonesia itu mungkin dilupakan oleh Tantowi dan kawan-kawan. Darah pejuang syuhada yang gugur di medan pertempuran mungkin tidak dianggap.

Padahal, tidak sedikit masyarakat Indonesia menyisihkan sebagian harta, tenaga, dan waktunya untuk berkoban membantu kemerdekaan Palestina.

Mengedepankan alasan berkunjung ke Israel atas undangan Australian-Jewish Association, Tantowi tidak menganggap realitas itu sebagai empati untuk tidak menginjakkan kaki di Israel.

Tidak seperti Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa yang dilarang masuk Ramallah oleh Israel, mantan presenter televisi itu malah disambut hangat Juru Bicara Parlemen Israel Knesset Yuli Edelstein.

Tantowi melakukan kunjungan ke negeri Zionis itu selama empat hari pada pekan lalu. "Dalam kunjungan tersebut kami dipertemukan dengan petinggi Israel dari mulai parlemen, pemerintahan, kalangan kampus, media, dan masyarakat biasa," kata anggota Komisi I DPR RI  itu, Selasa (11/6).

Menurut Tantowi, kedatangannya dimaksudkan untuk mengetahui proses perdamaian antara Israel dan Palestina yang sedang berlangsung. Dalam berbagai dialog dengann narasumber di Israel, pihaknya menyimpulkan bahwa negeri pimpinan Shimon Peres itu belum berlaku adil terhadap Palestina.
"Mana ada perdamaian tanpa keadilan?" ujar Tantowi.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/internasional/palestina-israel/13/06/12/mo8v8k-beda-tantowi-yahya-dan-soekarno-soal-israel

Terbongkar: Aksi Amerika Serikat 'Merekam' Dunia

 
''...Saya tak ingin hidup di dunia dimana segala yang saya lakukan dan katakan bisa tercatat (tercatat)..'' Edward J. Snowden. Jika anda pernah membaca novel 1984, tentu ingat betul dengan karakter Big Brother. 

Big Brother, tokoh abu-abu dalam novel karya George Orwell yang dirilis tahun 1949, itu disebut mengawasi setiap gerak-gerik warga negaranya. Warga dunia baru saja mengetahui bahwa Amerika Serikat (AS) sedang menjalankan program yang hampir mirip dengan Sistem Pengawasan Tingkah Laku Big Brother.

AS memiliki program operasi mata-mata internet yang dibesut oleh National Security Agency (NSA) yang dinamakan PRISM. Program ini mampu mengawasi dan menyadap arus lalu lintas data pribadi dan percakapan via internet di AS dan dunia.

Namun, secanggih-canggihnya program ini tentu tak bisa mengetahui isi hati manusia. Merasa negara dia sedang membangun infrastruktur kasat mata yang tak bertanggung jawab, Edward J. Snowden, mantan pegawai CIA, pun membocorkan rahasia tersebut kepada The Guardian dan The Washington Post.

Pria yang juga pernah bekerja pada salah satu kontraktor di Badan Keamanan Nasional (NSA) ini menyerahkan presentasi dalam format Power Point kepada Guardian dan Washington Post yang berjumlah 41 slide. Power point tersebut berisikan rincian program PRISM.

Berdasarkan slide yang sudah dipublikasikan PRISM diduga memiliki akses 'pintu belakang' ke sembilan server perusahaan Server Provider AS. Nama besar itu antara lain Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube dan Apple.

Pun, PRISM bisa mencegat lalu lintas data global yang melewati server itu untuk keperluan intelijen. Sembilan perusahaan tersebut langsung membantah sejak laporan pertama mengenai pembocoran tersebut turun.

Bantahan itu dibalas Guardian dengan menampilkan slide kedelapan untuk memperkuat klaim dalam beritanya. Tentu saja 'tiupan' Snowden yang disebut kecoboran keamanan nasional paling eksplosif ini membuat warga dunia meradang.

The Guardian pun menyatakan Barack Obama menghadapi kecaman warga dia sendiri dan internasional. Para pejabat di Eropa meminta pertanggungjawaban langsung sekutu mereka di AS.

Politisi dan pejabat di Eropa juga mengecam praktik pengumpulan informasi digital, sebagai kegiatan ilegal, tak bisa diterima dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia.

Pendapat anggota partai di AS pun kini terbagi dua. Pertama adalah mereka yang mengecam Edward Snowden dan meminta ekstradisi langsung dari Hong Kong. Kedua adalah para politisi senior yang mempertanyakan praktek pengawasan Amerika Serikat yang sudah terlalu jauh.

Sementara Departemen Kehakiman sedang membuka investigasi kriminal dan mengatakan pengungkapan itu bernilai merusak segala hal. Kepala Komite Intelejen Nasional, Dianne Feinstein, telah memerintahkan NSA untuk meninjau kembali program itu.

''Apa yang dia lakukan adalah pengkhianatan,'' kata Feinstein seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (11/6).

Di Eropa, Kanselir Jerman Angela Merkel berjanji akan menekan Obama pada pertemuan di Berlin pekan depan. Ia menyatakan perlindungan data pribadi meski bukan hal penting tapi adalah hak dasar setiap orang.

Selain itu, Komisi Perlindungan Data Federal di Jerman, Peter Schaar mengatakan kepada The Guardian bahwa langkah AS tak bisa diterima. Apalagi dengan tingkat perlindungan lebih rendah bagi warga Eropa dibandingkan dengan warga negara AS.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/06/12/mo8w03-terbongkarnya-aksi-amerika-serikat-merekam-dunia

Soal Kompensasi BBM, Pemerintah Coba Kecoh DPR

 

DPR menyesalkan sikap pemerintah yang berupaya mengecohkan DPR terkait dengan kompensasi BBM untuk sector infrastruktur. Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp9 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan hal itu, Selasa (11-6).
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI itu, pemangkasan belanja modal infrastruktur tersebut berpotensi mengurangi pencapaian prioritas nasional.

“Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar.
Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp9 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal. Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan.” Kata Yudi.

Sesuai dengan surat Menkue No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013.

Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp2,7 triliun. Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp443 miliar dan Rp179 miliar.

Pemangkasan belanja modal khususnya di kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat . Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman.

“Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50%. Sekarang anggarannya dipangkas lagi. Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus? Anggarannya saja tidak ada,” kata Yudi.

Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013.” Kata Yudi.

Disisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

“Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.” Kata Yudi.

sumber:http://fraksipks.or.id/content/soal-kompensasi-bbm-pemerintah-coba-kecoh-dpr

Diam-diam, Tantowi Yahya Politikus Golkar Kunjungi Israel

 
Sebuah pertemuan rahasia antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Golkar dengan anggota Parlemen Israel Knesset yang berlangsung pekan lalu di Tel Aviv terbongkar. Lawatan kontroversial itu sebelumnya tidak diketahui oleh publik hingga media setempat, Israelhayom.com, Selasa (11/6), membocorkannya.
 
Seperti diketahui, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Kebijakan itu ditempuh Indonesia lantaran menghormati negara Palestina dan tidak mengakui keberadaan negara zionis tersebut. Akan tetapi, anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya secara diam-diam berkunjung ke Israel pekan lalu.
 
 “Ini mungkin pertama kalinya delegasi dari negara Asia Tenggara mengunjungi Israel dan bertemu dengan anggota parlemen Israel,” demikian pernyataan Harian Hayom seperti dikutip dari Republika. Bukti kunjungan itu bisa didapatkan dari foto yang beredar dengan latar belakang kantor anggota parlemen Israel.
 
Kunjungan politikus Partai Golkar itu difasilitasi organisasi pro-Zionis Yahudi Australia yang menyediakan akses perjalanan ke Israel. Kelompok Yahudi Australia itu selalu berusaha mempertahankan hubungan persahabatan dengan Knesset Speaker Yuli Edelstein dari Partai Likud yang bertugas mengurusi diplomasi publik.
 
Sangat mungkin, kunjungan mantan presenter televisi ke Israel itu bakal menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Pasalnya, kunjungan itu sama saja dengan bentuk pengakuan atas eksistensi Israel yang berdiri dengan mengusir rakyat Palestina. [IK/Rpb/bsb]

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/diam-diam-politikus-golkar-kunjungi.html

Usai Dilantik, Aher-Demiz Prioritaskan Janji Kampanye

 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan akan memprioritaskan janji kampanyenya kepada usai dirinya dilantik bersama Deddy Mizwar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018.

"Sudah pasti, tentu hal tersebut akan menjadi prioritas," kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Ia menuturkan, seluruh janji atau komitmen selama kampanye Pilkada Jabar sudah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Jadi tugas gubernur sebagai institusi harus menjalankan hal tersebut. Tanpa ada pakta integritas, janji itu harus tetap dilaksanakan," katanya.

Ketika ditanyakan persiapan apa yang akan dilakukan jelang pelantikannya di Gedung Merdeka Bandung dua hari lagi, Heryawan menyatakan tidak ada persiapan khusus.

"Untuk persiapan pelantikan ya biasa-biasa saja," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

Ia mengatakan sudah terbiasa dengan pelantikan karena selama ini ia sudah berpengalaman melantik para Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. Ia berharap proses pelantikan yang diperkirakan dihadiri oleh ribuan tamu undangan itu dapat berjalan dengan lancar.

"Tentunya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun," katanya.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/12/mo8mj3-usai-dilantik-aherdemiz-prioritaskan-janji-kampanye

Teganya, Ulama Dijebak, Diajak Silaturahim Ternyata Demo Aher

 

Para ulama asal Tasikmalaya merasa dijebak oleh provokator, niat awal kedatangannya untuk silaturahim ke Ahmad Heryawan malah dipaksa menolak pelantikan Ahmad Heryawan sebagai gubernur periode 2013-2018 di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/6/2013).

Sebagaimana diberitakan okezone.com Mereka datang sekira pukul 12.10 WIB menggunakan satu bus. Total, ada sekira 40 ulama yang berasal dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Garut. Mereka memakai peci dan sebagian memakai sorban.

"Saya diajak ke sini untuk silaturrahim dengan Pak Aher. Tapi kok malah diajak demo, saya juga kaget," ujar seorang peserta aksi, Efendi (56).

Secara pribadi, Efendi mengaku pendukung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dalam pilgub. Makanya, dia kaget karena sebelumnya diajak untuk silaturrahim malah berdemo menolak pelantikan Aher.

Rohana Nurman (51) juga mengaku tidak tahu bahwa dia diajak ke Gedung Sate untuk unjuk rasa. "Saya juga tidak tahu ke sini ternyata untuk demo, saya diajak," ungkap pria asal Tasikmalaya itu.

Mssa lalu bershalawat di halaman Gedung Sate. Mereka berniat menunggu Aher untuk keluar menemui massa.

Sebelumnya, massa Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) menggelar aksi lebih dulu untuk menolak pelantikan Aher. Salah seorang perwakilan massa bahkan melukai lengannya dengan serpihan kaca. Darah yang mengucur kemudian dipakai untuk menulis pesan pada kain putih. Saat ini massa masih bertahan di lokasi.[okezone]

PKS Keluar atau Bertahan Tunggu Rapat Majelis Syuro PKS

 

Keputusan PKS keluar atau bertahan dalam koalisi dengan pemerintah akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro, Rabu, (12/6) ini. "Keluar atau tidak dari koalisi, akan kami putuskan sesuai mekanisme partai kami,” ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Selasa (11/6).

“Dan kami siap bertanggung jawab dan mengambil risiko atas keputusan yang kami ambil."
Rapat Majelis Syuro PKS akan berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Mengingat urgensi bahasan yang akan diputuskan, Majelis Syuro bisa saja mengusulkan perubahan waktu. "Rapat ini bagian dari respon konkrit partai terhadap kebijakan terakhir, apakah besok akan ada rapat Majelis Syuro atau tidak masih menunggu."

Hidayat yang juga anggota Majelis Syuro menegaskan bahwa sikap PKS menolak kenaikan harga BBM merupakan sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat. PKS akan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Syuro bila penolakan ini berbuntut penarikan tiga menteri PKS di kabinet.

Anggota Majelis Syuro lainnya, Jazuli Juwaini menambahkan, pertemuan Majelis Syuro tak akan mengubah sikap PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM. "Kalau sikap soal BBM kami sudah jelas, konsekuensi dari sikap itu yang akan dibahas."

sumber:http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/12/160525/PKS-Keluar-dari-Koalisi-Dirapatkan-Hari-Ini