Kurtubi: Konsumsi BBM Masih Bisa Tambah Subsidi Dengan Ekonomi RI Tumbuh 6,4%

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia direntang 6,4%-6,9% pada 2014, kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hendaknya bisa diusulkan hingga 55 juta kiloliter (kl).

Jumlah itu lebih besar dibandingkan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebesar 51,04 juta-52,41 juta kl di tahun depan.

Menurut Pengamat Perminyakan Kurtubi, perhitungan itu dengan menggunakan asumsi setiap ekonomi Indonesia tumbuh 1%, konsumsi BBM bersubsidi bertambah sekitar 1,5% dari kuota.

"Kalau pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi setiap tahun, maka konsekuensinya konsumsi BBM subsidi juga akan semakin meningkat. Jadi jangan dibatasi atau ditahan-tahan," ujar Kurtubi, Senin (10/6).

Kondisi ini terjadi lantaran peningkatan jumlah lapangan kerja dan mendorong kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Sehingga tingginya konsumsi BBM tak bisa terhindarkan lagi.

Usulan volume BBM sekitar 54 juta-55 juta kl di tahun depan, menurut Kurtubi, harus segera dilakukan pemerintah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Karena berdasarkan pengalaman, kuota BBM subsidi bakal membengkak di bulan Oktober-Desember.

"Misalnya saja di tahun ini, saya rasa kuota BBM subsidi akan jebol dari 48 juta kl sebab ekonomi diasumsikan bertumbuh 6,3% dari sebelumnya 6,2%. Biasanya volume BBM bakal dinaikkan lagi di tiga bulan terakhir, jadi bikin kerjaan beberapa kali. Ini karena ESDM salah menghitung kuota," tegas Kurtubi.

Salah satu jalan keluar untuk bisa menekan konsumsi BBM, Kurtubi menghimbau, agar pemerintah menerapkan satu kebijakan yang mengalihkan seluruh kendaraan pribadi maupun angkutan umum untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Jadi semuanya didesain pakai BBG, jangan setengah-setengah atau hanya mengurangi volume BBM di tanki kendaraan. Kalau begitu, sama saja bohong. Angkutan umum juga harus dibenahi dari sisi kualitas dan memperbanyak jenis angkutan yang menggunakan gas," pungkas Kurtubi.

sumber : http://www.riau24.com/berita/baca/7450-konsumsi-bbm-bisa-tambah-subsidi-dengan-ekonomi-ri-yang-tumbuh-64/

Kerugian Kontraktor di Depan Mata, Jika BBM Naik

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kontraktor Muda Indonesia (DPP Hakmi) menyatakan sikap tidak setuju bila pemerintah merealisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak. Seharusnya, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah  terlebih dahulu membuat regulasi yang mengatur dampak melonjaknya harga material sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan Ketua Umum (DPP Hakmi), Ikbal Basir Khan, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Senin, 17/6). Dia yakin, kenaikan harga BBM akan disusul lonjakan harga material konstruksi serta mobilisasi material ke lokasi proyek.

Dia jelaskan lagi bahwa sebelum dilakukan Pelelangan Pekerjaan Proyek, pihak Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek telah menyusun harga yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan harga pasar ketika BBM belum naik.

"Pada saat pekerjaan berjalan, seluruh rencana biaya pekerjaan berubah akibat naiknya BBM. Tapi, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan, jika tidak selesai akan berdampak pada risiko hukum. Sementara, jika terdapat  harga satuan proyek yang dianggap lebih tinggi dari harga pasar, kontraktor dituntut mengembalikan uang negara," kata dia.

"Nah, bagaimana jika harga satuan proyek lebih rendah dari harga pasar. Negara harus mengembalikan uang kepada kontraktor dong biar adil," timpal dia.

Dia menambahkan, seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menggunakan APBN dan APBD tidak lepas dari peran kontraktor. Dalam pelaksanaan tersebut banyak melibatkan tenaga kerja seperti para tukang, buruh bahkan para sarjana.

"Betapa banyak dana setiap paket proyek keluar yang tidak direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Kan kasihan kontraktor harus menanggung beban kerugian sendiri akibat dari  kebijakan pemerintah yang tidak berpihak," terang dia.

Karena itu, tekan Ikbal, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM maka Pihak Pengguna Jasa dalam hal ini Menteri, Gubernur dan Bupati serta semua jajaran dinas terkait, harus memberi kebijakan atau dispensasi agar proyek yang telah berjalan dan terkena imbas dari kenaikan harga BBM tidak terganggu.

"Agar dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dan penyesuaian volume pekerjaan, Serta bagi proyek yang belum dilelang agar dilakukan revisi DIPA dengan harga setelah naiknya BBM supaya tidak terlalu memberatkan para kontraktor," tandas Ikbal.

sumber:http://polhukam.rmol.co/read/2013/06/17/114836/Kerugian-di-Depan-Mata,-Kontraktor-Menolak-Keras-Kenaikan-Harga-BBM-

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tawarkan Solusi Alternatif

 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengungkapkan menjelang sidang paripurna terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, partainya tetap mengajukan langkah alternatif agar hal itu tidak terjadi.

"Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Sohibul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Lanjut dia, dalam sikap alternatif yang nanti akan ditawarkan dalam sidang paripurna sudah menyangkut penanggulangan kemiskinan tanpa harus mencairkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini."

"Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga kebutuhan naik)," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini enggan membeberkan langkah alternatif apa yang akan ditawarkan dalam sidang Paripurna nantinya. "Nanti dibacakan, tetapi asumsi dasar berbeda dengan pemerintah," katanya.

Ia pun menerangkan, jika cara alternatif ini tidak melanggar undang-undang mengenai kewenangan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Memang diusulkan RAPBN oleh pemerintah tetapi dalam pembahasan bisa (alternatif), bentuknya usulan," tuntasnya.

sumber:http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/17/12/750510/tolak-kenaikan-harga-bbm-pks-tawarkan-alternatif

Jika PKS Keluar, Dominasi Golkar Kian Besar

 

Pengaruh jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar  Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dinilai sangat besar. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan akan bergantung pada Partai Golkar jika PKS lengser dari koalisi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan, salah satu pengaruh besar kalau SBY melepas PKS adalah semakin kecanduannya pemerintah dengan Golkar.

"Tentu ada pengaruh bagi pemerintahan SBY, yakni akan kian punya ketergantungan pada Golkar," kata Gun Gun kepada Okezone, Minggu (16/6/2013).

Ketergantungan dengan Golkar, lanjut Gun Gun, kerena dengan tiadanya PKS, maka dukungan ke depan praktis akan ditentukan oleh posisi tawar Golkar di DPR.

"Sekarang kan koalisi SBY ini menguasai 75 persen kursi DPR. Sedangkan, Golkar menguasai 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen).  Jika, kursi PKS tidak lagi sebagai dukungan pada pemerintah, maka praktis posisi Golkar akan menguat," paparnya.

Sementara, partai koalisi lain, seperti PAN yang hanya memliki 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,7 persen) dan PKB 28 kursi (lima persen) tidak cukup kuat untuk mendukung Demokrat, kalau Golkar melakukan manuver politik.

Oleh karena itu, hingga kini SBY belum berani mendepak PKS keluar dari Setgab Koalisi, karena partai yang kini dikomandoi oleh Anis Matta ini cukup berpengaruh bagi pemerintah.

"Makanya SBY tarik ulur. Tapi itu pilihan politik, jadi SBY harus tegas pilihan mana yang akan diambil," tuntasnya

sumber:http://news.okezone.com/read/2013/06/17/339/822880/jika-pks-keluar-bargain-golkar-kian-besar