Ahmad Heryawan Gubernur Jabar Jajaki Monorel Cina

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjajaki monorel di Cina sebagai alternatif atau pilihan transportasi di Bandung Raya.

‘’Ini merupakan penjajakan untuk memulai kerjasama dengan BUMN di Cina ini. Yang jelas kita sudah ada pembicaraan awal untuk juga membangun di kawasan Bandung Raya,’’ tegas Gubernur Ahmad Heryawan di sela-sela mencoba naik monorel buatan Chongqing Monorail di kota Chongqing, Cina, Jumat (7/6).

Ditegaskan Gubernur Heryawan bahwa kedatangannya ke Chongqing atas undangan dari BUMN Cina setempat. ‘’Mereka mengundang ke Cina untuk melihat dari dekat seperti apa moda transportasi monorel yang digunakan di Chongqing ini,’’ papar Heryawan.

Kehadiran Gubernur ke Cina didampingi Ibu Netty Heryawan, Kepala Dinas Bina Marga Guntoro, Asisten Daerah (Asda) Dua Iwa Kartiwa serta Kepala Dinas Pariwisata Nunung Sobari.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Heryawan bahwa keberadaan monorel di Bandung Raya nantinya merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan yang ada saat ini. ‘’Kondisi Bandung Raya yang cukup padat dan jalannya yang kecil serta terbatas,  ini menjadi sebuah penyelesaian. Dan menjadi lebih mudah dibanding dengan tol atau kereta api yang di darat,’’ tandas Gubernur.

Selain mencoba naik Chongqing Monorel, Gubernur beserta rombongan juga meninjau lokasi pabrik pembuatan monorel yaitu Changchun Railway Vehicles (CNR) serta Institut Riset Monorel Chongqing (Chongqing Rail Transit Design and Research Institute)

Selain menjajaki monorel di Cina, Gubernur Heryawan juga akan menghadiri pengenalan budaya alat musik angklung dari Saung Udjo  di Beijing.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/08/mo1pl6-gubernur-jabar-jajaki-monorel-cina

Gub BI: Tidak tepat harga BBM naik bulan Juni

 

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah tidak tepat jika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada bulan ini. Sebab, bulan ini laju inflasi cukup besar.

Namun, kata Agus, penyesuaian harga BBM subsidi memang harus dilakukan. Jika pemerintah ngotot menaikkan harga BBM bulan ini, perlu ada koordinasi yang naik dengan semua sektor untuk meredam tekanan inflasi.

"Kalau kita melakukan penyesuaian harga BBM di bulan Juni, itu sesuatu harus dilakukan tapi tidak ideal, karena idealnya April, pada saat secara umum sedang panen dan ada deflasi," ujar dia yang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/5).

Menurut Agus, tekanan inflasi pada bulan-bulan ke depan juga diakibatkan adanya peningkatan konsumsi yang terjadi karena masuknya tahun ajaran baru dan menjelang hari raya lebaran.

Dia memperkirakan inflasi tertinggi akan terjadi pada bulan ini. Dampak inflasi akibat kenaikan BBM akan terjadi dalam waktu 3 bulan.

"Jadi karena dinamika pelaksanaan penyesuaian BBMnya baru akan terwujud setelah APBNP, ya kita harus pro aktif berkoordinasi agar dampaknya tidak besar," katanya.

sumber:http://www.merdeka.com/uang/agus-marto-tidak-tepat-harga-bbm-naik-bulan-juni.html

Pakar Hukum: SBY Langgar Konstitusi Kalau Paksa PKS Dukung Kenaikan BBM

 

Penolakan naiknya harga Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera menuai reaksi dari banyak pihak. Bahkan kader Partai Demokrat selaku Partai berkuasa memberikan reaksi yang sangat keras.

Namun perlu juga di cermati bahwa kontrak koalisi hanya bisa mengikat hubungan Presiden SBY sebagai Ketua Koalisi dengan menteri-menteri yang dari partai politik.

SBY sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi terkait sebuah kontrak. Karena hal itu akan membuat SBY melakukan tindakan inkonstitusional.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/6).

“Jadi memang, yang diikat oleh SBY adalah para menteri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR. Dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY.

Tinggal diputuskan saja apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” kata Asep.

Posisi Fraksi Partai Demokrat di DPR, menurut dia, tidak bisa mendesak Fraksi PKS untuk menerima keinginan SBY. Karena kontrak dilakukan bukan dengan Fraksi Partai Demokrat, tapi dengan SBY.

“Tentunya Fraksi Partai Demokrat tidak bisa mengatur Fraksi PKS, apalagi menuduh munafik dan bermuka dua. Sebab fraksi itu  juga mitra koalisi dan sama kedudukannya dengan  Fraksi PKS. Di sisi lain, SBY sendiri tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan Fraksi PKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY. Tentunya akan membuat SBY bisa di-impeacht. Itu  kalau memang ada kontrak SBY dan Fraksi PKS,” tegasnya.

Dari semua polemik ini, tegasnya kuncinya ada pada SBY sebagai Ketua Koalisi dan juga Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.

Sebenarnya, kata Asep, kalau SBY mau pecat menteri-menteri PKS, bisa saja karena dia memiliki hak prerogatif. Tapi Asep melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya “bermuka dua.” Satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR, tapi sisi lain tetap memaksa. “Lagi pula dia punya wewenang untuk memecat menteri-menetri PKS tanpa harus memerintahkan Fraksi Partai Demokrat untuk memaksa Fraksi PKS menerima kebijakannya,” demikian Asep.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/07/34681/pakar-hukum-sby-langgar-konstitusi-kalau-paksa-pks-dukung-kenaikan-bbm/#ixzz2VZwBxrYT

Hati-hati, PKS Difitnah Spanduk Palsu dan Foto Rekayasa

Di tengah gencarnya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM, muncul spanduk palsu bernada provokasi menurunkan SBY-Boediono. Selain itu, di media sosial juga beredar foto rekayasa.
 

Hakim meminta masyarakat hati-hati jika menemukan spanduk PKS yang bernada provokasi. Spanduk yang disebar PKS lebih pada upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait sikap penolakan kenaikan BBM. Jika ada spanduk turunkan SBY pasti bukan dari struktur dan kader PKS.

Sementara itu, foto yang menampilkan spanduk bertuliskan “Ayo Rakyat Gabung dengan PKS, Kita Lawan Rejim SBY Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Siap Keluar dari Koalisi Setan, PKS Sudah Tidak Butuh Jatah Menteri, Rejim SBY Jongos Zionis & Neolib” di depan kantor DPP PKS diketahui sebagai foto hasil rekayasa digital. 

Spanduk yang asli pada foto tersebut adalah ucapan “Selamat Datang KPK di DPP PKS.” Warga Jakarta yang lewat di depan kantor DPP Jalan TB Simatupang bisa membuktikan bahwa foto spanduk provokasi itu hanya fitnah terhadap PKS.

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/tolak-kenaikan-bbm-pks-difitnah-dengan.html