Empat dari sembilan fraksi di Badan Anggaran DPR yang menyatakan dengan komitmen tegas untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Empat fraksi
tersebut adalah fraksi Gerindra, Hanura, PKS dan PDIP. Nurdin
Tampubolon, anggota Fraksi Hanura mengatakan seharusnya pemerintah bisa
mengoptimalkan pendapatan negara agar tidak mengalami defisit anggaran
negara. Dengan demikian, kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan. "Kami
dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," kata Nurdin di Gedung Badan
Anggaran DPR Jakarta, Sabtu (15/6/2013).
Nurdin menganggap
bahwa kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menyebabkan kenaikan
inflasi. Pemerintah telah menargetkan bahwa inflasi setelah ada kenaikan
harga BBM bisa mencapai 7,2 persen. "Padahal dengan tidak adanya
kenaikan harga BBM saja, inflasi bisa mencapai 5,8 persen," tambahnya.
Sementara itu,
anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra Fary Jemmy Francis
mengatakan pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab dengan
kenaikan harga BBM tersebut akan menyebabkan angka kemiskinan melonjak
dan inflasi meningkat. "Kami juga tidak sepakat pemberian dana
kompensasi kenaikan harga BBM karena itu sifatnya hanya pencitraan,"
tambah Fary.
Sikap senada juga
dikatakan oleh anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia.
Bagi Yudi, pemerintah saat ini dinilai tidak maksimal dalam mengelola
kebijakan energinya. Sehingga impor migas melonjak dan menyebabkan
neraca perdagangan defisit. Imbasnya, neraca anggaran juga defisit dan
menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot.
Di sisi lain,
pemerintah juga tidak maksimal dalam mengembangkan transportasi massal.
"Menaikkan harga BBM bersubsidi mendekati puasa dan lebaran ini sangat
tidak tepat. Pemerintah tidak punya kalkulasi matang soal kebijakan ini.
Hal tersebut justru hanya menaikkan angka kemiskinan saja," kata Yudi.
Sikap serupa juga
diambil oleh fraksi PDIP yang disampaikan oleh Sayed Muhammad Muliady.
Fraksi PDIP masih mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM.
Sebab, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi maka ada risiko kenaikan
inflasi dan angka kemiskinan masyarakat.
Adapun lima fraksi
lainnya sepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan
harga BBM bersubsidi. Selanjutnya, hasil rapat final tentang Rancangan
Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU
APBNP) 2013 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna Senin (17/6/2013)
mendatang. (kompas)
0 comments:
Posting Komentar