Soal Kompensasi BBM, Pemerintah Coba Kecoh DPR

 

DPR menyesalkan sikap pemerintah yang berupaya mengecohkan DPR terkait dengan kompensasi BBM untuk sector infrastruktur. Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp9 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan hal itu, Selasa (11-6).
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI itu, pemangkasan belanja modal infrastruktur tersebut berpotensi mengurangi pencapaian prioritas nasional.

“Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar.
Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp9 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal. Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan.” Kata Yudi.

Sesuai dengan surat Menkue No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013.

Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp2,7 triliun. Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp443 miliar dan Rp179 miliar.

Pemangkasan belanja modal khususnya di kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat . Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman.

“Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50%. Sekarang anggarannya dipangkas lagi. Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus? Anggarannya saja tidak ada,” kata Yudi.

Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013.” Kata Yudi.

Disisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

“Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.” Kata Yudi.

sumber:http://fraksipks.or.id/content/soal-kompensasi-bbm-pemerintah-coba-kecoh-dpr