Konspirasi Hebat: Antara John F. Kennedy, Soekarno, Soeharto dan Freeport

Pada sekitar tahun 1961, Presiden Soekarno gencar merevisi kontrak pengelolaan minyak  dan tambang-tambang asing di Indonesia. Minimal sebanyak 60 persen dari keuntungan perusahaan minyak asing harus menjadi jatah rakyat Indonesia. Namun kebanyakan dari mereka, gerah dengan peraturan itu. Akibatnya, skenario jahat para elite dunia akhirnya mulai direncanakan terhadap negeri tercinta, Indonesia.

Pada akhir tahun 1996 lalu, sebuah artikel yang ditulis oleh seorang penulis Lisa Pease yang dimuat dalam majalah Probe. Tulisan ini juga disimpan dalam National Archive di Washington DC. Judul tulisan tersebut adalah “JFK, Indonesia, CIA and Freeport“.

Walau dominasi Freeport atas “gunung emas” di Papua telah dimulai sejak tahun 1967, namun kiprahnya di negeri ini ternyata sudah dimulai beberapa tahun sebelumnya.

Dalam tulisannya, Lisa Pease mendapatkan temuan jika Freeport Sulphur, demikian nama perusahaan itu awalnya, nyaris bangkrut berkeping-keping ketika terjadi pergantian kekuasaan di Kuba tahun pada tahun 1959.

Saat itu di Kuba, Fidel Castro berhasil menghancurkan rezim diktator Batista. Oleh Castro, seluruh perusahaan asing di negeri itu dinasionalisasikan.

Freeport Sulphur yang baru saja hendak melakukan pengapalan nikel produksi perdananya dari Kuba, akhirnya terkena imbasnya. Maka terjadi ketegangan di Kuba.

Menurut Lisa Pease, berkali-kali CEO Freeport Sulphur merencanakan upaya pembunuhan terhadap Fidel Castro, namun berkali-kali pula menemui kegagalan.

Ditengah situasi yang penuh ketidakpastian, pada Agustus 1959, Forbes Wilson yang menjabat sebagai Direktur Freeport Sulphur melakukan pertemuan dengan Direktur pelaksana East Borneo Company, Jan van Gruisen.

Dalam pertemuan itu Gruisen bercerita jika dirinya menemukan sebuah laporan penelitian atas Gunung Ersberg (Gunung Tembaga) di Irian Barat yang ditulis Jean Jacques Dozy di tahun 1936.

Forbes Wilson,Direktur Freeport Sulphur 1959 (pic: mininghalloffame.org)

Uniknya, laporan itu sebenarnya sudah dianggap tidak berguna dan tersimpan selama bertahun-tahun begitu saja di perpustakaan Belanda.

Namun, Van Gruisen tertarik dengan laporan penelitian yang sudah berdebu itu dan kemudian membacanya.

Dengan berapi-api, Van Gruisen bercerita kepada pemimpin Freeport Sulphur itu jika selain memaparkan tentang keindahan alamnya, Jean Jaques Dozy juga menulis tentang kekayaan alamnya yang begitu melimpah.

Tidak seperti wilayah lainnya diseluruh dunia, maka kandungan biji tembaga yang ada disekujur tubuh Gunung Ersberg itu terhampar di atas permukaan tanah, jadi tidak tersembunyi di dalam tanah.

Mendengar hal itu, Wilson sangat antusias dan segera melakukan perjalanan ke Irian Barat untuk mengecek kebenaran cerita itu. Di dalam benaknya, jika kisah laporan ini benar, maka perusahaannya akan bisa bangkit kembali dan selamat dari kebangkrutan yang sudah di depan mata.

Selama beberapa bulan, Forbes Wilson melakukan survey dengan seksama atas Gunung Ersberg dan juga wilayah sekitarnya. Penelitiannya ini kelak ditulisnya dalam sebuah buku berjudul The Conquest of Cooper Mountain.

Forbes Wilson (kanan) bersama anggota geologist Freeport di Erstberg, 1967. (Click to enlarge zoomed)

Wilson menyebut gunung tersebut sebagai harta karun terbesar, yang untuk memperolehnya tidak perlu menyelam lagi karena semua harta karun itu telah terhampar di permukaan tanah.

Dari udara, tanah disekujur gunung tersebut berkilauan ditimpa sinar matahari. Wilson juga mendapatkan temuan yang nyaris membuatnya gila. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak!!

Menurut Wilson, seharusnya gunung tersebut diberi nama GOLD MOUNTAIN, bukan Gunung Tembaga. Sebagai seorang pakar pertambangan, Wilson memperkirakan jika Freeport akan untung besar, hanya dalam waktu tiga tahun pasti sudah kembali modal. Pimpinan Freeport Sulphur ini pun bergerak dengan cepat.

Pada 1 Februari 1960, Freeport Sulphur meneken kerjasama dengan East Borneo Company untuk mengeksplorasi gunung tersebut.

Forbes Wilson bersama anggota geologist Freeport di Erstberg 1967

Namun lagi-lagi Freeport Sulphur mengalami kenyataan yang hampir sama dengan yang pernah dialaminya di Kuba. Perubahan eskalasi politik atas tanah Irian Barat tengah mengancam. Hubungan Indonesia dan Belanda telah memanas dan Soekarno malah mulai menerjunkan pasukannya di Irian Barat.

Tadinya Wilson ingin meminta bantuan kepada Presiden AS John Fitzgerald Kennedy (JFK) agar mendinginkan Irian Barat. Namun ironisnya, JFK malah sepertinya mendukung Soekarno.

Kennedy mengancam Belanda, akan menghentikan bantuan Marshall Plan jika ngotot mempertahankan Irian Barat. Belanda yang saat itu memerlukan bantuan dana segar untuk membangun kembali negerinya dari puing-puing kehancuran akibat Perang Dunia II, terpaksa mengalah dan mundur dari Irian Barat.

Soekarno dan JF Kennedy

Ketika itu sepertinya Belanda tidak tahu jika Gunung Ersberg sesungguhnya mengandung banyak emas, bukan tembaga. Sebab jika saja Belanda mengetahui fakta sesungguhnya, maka nilai bantuan Marshall Plan yang diterimanya dari AS tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nilai emas yang ada di gunung tersebut.

Dampak dari sikap Belanda untuk mundur dari Irian Barat menyebabkan perjanjian kerjasama dengan East Borneo Company mentah kembali. Para pemimpin Freeport jelas marah besar.

Presiden AS, John F Kennedy ditembak saat bersama istrinya di mobil kap terbuka pada 22 November 1963.

Apalagi mendengar Kennedy akan menyiapkan paket bantuan ekonomi kepada Indonesia sebesar 11 juta AS dengan melibatkan IMF dan Bank Dunia. Semua ini jelas harus dihentikan!

Segalanya berubah seratus delapan puluh derajat ketika Presiden Kennedy tewas ditembak pada 22 November 1963.

Banyak kalangan menyatakan penembakan Kennedy merupakan sebuah konspirasi besar menyangkut kepentingan kaum Globalis yang hendak mempertahankan hegemoninya atas kebijakan politik di Amerika.

Presiden Johnson yang menggantikan Kennedy mengambil sikap yang bertolak belakang dengan pendahulunya. Johnson malah mengurangi bantuan ekonomi kepada Indonesia, kecuali kepada militernya.

Presiden Sukarno pada lawatan kenegaraannya ke Amerika Serikat sedang memeriksa barisan tentara kehormatan Amerika setelah turun dari pesawat didampingi presiden AS, John F Kennedy

Salah seorang tokoh di belakang keberhasilan Johnson, termasuk dalam kampanye pemilihan presiden AS tahun 1964, adalah Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport.

Tokoh yang satu ini memang punya kepentingan besar atas Indonesia. Selain kaitannya dengan Freeport, Long juga memimpin Texaco, yang membawahi Caltex (patungan dengan Standard Oil of California).

Soekarno pada tahun 1961 memutuskan kebijakan baru kontrak perminyakan yang mengharuskan 60 persen labanya diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Caltex sebagai salah satu dari tiga operator perminyakan di Indonesia jelas sangat terpukul oleh kebijakan Soekarno ini.

Augustus C.Long, salah seorang anggota dewan direksi Freeport dan pemimpin Texaco, yang membawahi Caltex, ia juga chairman Presbyterian Hospital Board dan Penasehat CIA di kepresidenan AS untuk masalah luar negeri..

Augustus C.Long amat marah terhadap Soekarno dan amat berkepentingan agar orang ini disingkirkan secepatnya.

Mungkin suatu kebetulan yang ajaib, Augustus C. Long juga aktif di Presbysterian Hospital di New York, dimana dia pernah dua kali menjadi presidennya (1961-1962).

Sudah bukan rahasia umum lagi jika tempat ini merupakan salah satu simpul pertemuan tokoh CIA.

Lisa Pease dengan cermat menelusuri riwayat kehidupan tokoh ini. Antara tahun 1964 sampai 1970, Long pensiun sementara sebagai pemimpin Texaco.

Apa saja yang dilakukan orang ini dalam masa itu, yang di Indonesia dikenal sebagai “masa yang paling krusial”.

Pease mendapatkan data jika pada Maret 1965, Augustus C. Long terpilih sebagai Direktur Chemical Bank, salah satu perusahaan Rockefeller. Pada bulan Agustus 1965, Long diangkat menjadi anggota dewan penasehat intelejen kepresidenan AS untuk masalah luar negeri.

Badan ini memiliki pengaruh sangat besar untuk menentukan operasi rahasia AS di negara-negara tertentu. Long diyakini salah satu tokoh yang merancang kudeta terhadap Soekarno, yang dilakukan AS dengan menggerakkan sejumlah perwira Angkatan Darat yang disebutnya sebagai Our Local Army Friend.

Pengamat sejarawan LIPI, Dr Asvi Marwan Adam

Sedangkan menurut pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam, Soekarno benar-benar ingin sumber daya alam Indonesia dikelola oleh anak bangsa sendiri.

Asvi juga menuturkan, sebuah arsip di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengungkapkan pada 15 Desember 1965 sebuah tim dipimpin oleh Chaerul Saleh di Istana Cipanas sedang membahas nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia.

Soeharto yang pro-pemodal asing, datang ke sana menumpang helikopter. Dia menyatakan kepada peserta rapat, bahwa dia dan Angkatan Darat tidak setuju rencana nasionalisasi perusahaan asing itu.

“Soeharto sangat berani saat itu, Bung Karno juga tidak pernah memerintahkan seperti itu,” kata Asvi.

Sebelum tahun 1965, seorang taipan dari Amerika Serikat menemui Soekarno. Pengusaha itu menyatakan keinginannya berinvestasi di Papua. Namun Soekarno menolak secara halus.

“Saya sepakat dan itu tawaran menarik. Tapi tidak untuk saat ini, coba tawarkan kepada generasi setelah saya,” ujar Asvi menirukan jawaban Soekarno.

Soekarno berencana modal asing baru masuk Indonesia 20 tahun lagi, setelah putra-putri Indonesia siap mengelola. Dia tidak mau perusahaan luar negeri masuk, sedangkan orang Indonesia masih memiliki pengetahuan nol tentang alam mereka sendiri. Oleh karenanya sebagai persiapan, Soekarno mengirim banyak mahasiswa belajar ke negara-negara lain.

Suharto, sebagai komandan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) disaat memimpin pasukan untuk memerangi G-30/S-PKI

Soekarno boleh saja membuat tembok penghalang untuk asing dan mempersiapkan calon pengelola negara.

Namun Asvi menjelaskan bahwa usaha pihak luar yang bernafsu ingin mendongkel kekuasaan Soekarno, tidak kalah kuat!

Setahun sebelumnya yaitu pada tahun 1964, seorang peneliti diberi akses untuk membuka dokumen penting Departemen Luar Negeri Pakistan dan menemukan surat dari duta besar Pakistan di Eropa.

Dalam surat per Desember 1964, diplomat itu menyampaikan informasi rahasia dari intel Belanda yang mengatakan bahwa dalam waktu dekat, Indonesia akan beralih ke Barat.

Lisa menjelaskan maksud dari informasi itu adalah akan terjadi kudeta di Indonesia oleh partai komunis.

Sebab itu, angkatan darat memiliki alasan kuat untuk menamatkan Partai Komunis Indonesia (PKI), setelah itu membuat Soekarno menjadi tahanan.

Telegram rahasia dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pada April 1965 menyebut Freeport Sulphur sudah sepakat dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan puncak Erstberg di Papua.

Salah satu bukti sebuah telegram rahasia Cinpac 342, 21 Januari 1965, pukul 21.48, yang menyatakan ada pertemuan para penglima tinggi dan pejabat Angkatan Darat Indonesia membahas rencana darurat itu, bila Presiden Soekarno meninggal.

Namun kelompok yang dipimpin Jenderal Soeharto tersebut ternyata bergerak lebih jauh dari rencana itu. Jenderal Suharto justru mendesak angkatan darat agar mengambil-alih kekuasaan tanpa menunggu Soekarno berhalangan.

Mantan pejabat CIA Ralph Mc Gehee juga pernah bersaksi bahwa semuanya itu memang benar adanya. Maka dibuatlah PKI sebagai kambing hitam sebagai tersangka pembunuhan 7 Dewan Jenderal yang pro Sukarno melalui Gerakan 30 September yang didalangi oleh PKI, atau dikenal oleh pro-Suharto sebagai “G-30/S-PKI” dan disebut juga sebagai Gestapu (Gerakan Tiga Puluh) September oleh pro-Sukarno.

Soeharto diberikan mandat dengan dikeluarkannya Supersemar untuk mengatasi keadan oleh presiden Sukarno

Setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965, keadaan negara Indonesia berubah total.

Terjadi kudeta yang telah direncanakan dengan “memelintir dan mengubah” isi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966, yang pada akhirnya isi dari surat perintah itu disalahartikan.

Dalam Supersemar, Sukarno sebenarnya hanya memberi mandat untuk mengatasi keadaan negara yang kacau-balau kepada Suharto, bukan justru menjadikannya menjadi seorang presiden.

Dalam artikel berjudul JFK, Indonesia, CIA, and Freeport yang diterbitkan majalah Probe edisi Maret-April 1996, Lisa Pease menulis bahwa akhirnya pada awal November 1965, satu bulan setelah tragedi terbunuhnya sejumlah perwira loyalis Soekarno (yang dikenal juga sebagai 7 dewan Jenderal yang dibunuh PKI), Forbes Wilson mendapat telpon dari Ketua Dewan Direktur Freeport, Langbourne Williams, yang menanyakan, “Apakah Freeport sudah siap untuk mengekplorasi gunung emas di Irian Barat?”

Ibnu Sutowo, Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada tahun 1966.

Forbes Wilson jelas kaget. Dengan jawaban dan sikap tegas Sukarno yang juga sudah tersebar di dalam dunia para elite-elite dan kartel-kartel pertambangan dan minyak dunia, Wilson tidak percaya mendengar pertanyaan itu.

Dia berpikir Freeport masih akan sulit mendapatkan izin karena Soekarno masih berkuasa. Ketika itu Soekarno masih sah sebagai presiden Indonesia bahkan hingga 1967, lalu darimana Williams yakin gunung emas di Irian Barat akan jatuh ke tangan Freeport?

Lisa Pease mendapatkan jawabannya. Para petinggi Freeport ternyata sudah mempunyai kontak dengan tokoh penting di dalam lingkaran elit Indonesia. Oleh karenanya, usaha Freeport untuk masuk ke Indonesia akan semakin mudah.

Julius Tahija, penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Beberapa elit Indonesia yang dimaksud pada era itu diantaranya adalah Menteri Pertambangan dan Perminyakan pada saat itu Ibnu Soetowo .

Namun pada saat penandatanganan kontrak dengan Freeport, juga dilakukan oleh menteri Pertambangan Indonesia selanjutnya yaitu Ir. Slamet Bratanata.

Selain itu juga ada seorang bisnisman sekaligus “makelar” untuk perusahaan-perusahaan asing yaitu Julius Tahija.

Julius Tahija berperan sebagai penghubung antara Ibnu Soetowo dengan Freeport.

Dalam bisnis ia menjadi pelopor dalam keterlibatan pengusaha lokal dalam perusahaan multinasional lainnya, antara lain terlibat dalam PT Faroka, PT Procter & Gambler (Inggris), PT Filma, PT Samudera Indonesia, Bank Niaga, termasuk Freeport Indonesia.

Sedangkan Ibnu Soetowo sendiri sangat berpengaruh di dalam angkatan darat, karena dialah yang menutup seluruh anggaran operasional mereka.

Sebagai bukti adalah dilakukannya pengesahan Undang-undang Penanaman Modal Asing (PMA) pada 1967 yaitu UU no 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) yang draftnya dirancang di Jenewa-Swiss yang didektekan oleh Rockefeller seorang Bilderberger dan disahkan tahun 1967.

Maka, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang kontraknya ditandatangani Soeharto.

Bukan saja menjadi lembek, bahkan sejak detik itu, akhirnya Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung terhadap Amerika, hingga kini, dan mungkin untuk selamanya.

Bahkan beberapa bulan sebelumnya yaitu pada 28 Februari 1967 secara resmi pabrik BATA yang terletak di Ibukota Indonesia (Kalibata) juga diserahkan kembali oleh Pemerintah Indonesia kepada pemiliknya. Penandatanganan perjanjian pengembalian pabrik Bata dilakukan pada bulan sesudahnya, yaitu tanggal 3 Maret 1967.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan perjanjian pengembalian kembali pabrik Bata pada tanggal 3 Maret 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Padahal pada masa sebelumnya sejak tahun 1965 pabrik Bata ini telah dikuasai pemerintah. Jadi untuk apa dilakukan pengembalian kembali? Dibayar berapa hak untuk mendapatkan atau memiliki pabrik Bata itu kembali? Kemana uang itu? Jika saja ini terjadi pada masa sekarang, pasti sudah heboh akibat pemberitaan tentang hal ini.

Namun ini baru langkah-langkah awal dan masih merupakan sesuatu yang kecil dari sepak terjang Suharto yang masih akan menguasai Indonesia untuk puluhan tahun mendatang yang kini diusulkan oleh segelintir orang agar ia mendapatkan gelar sebagai Pahlawan Nasional. 

Penandatangan penyerahan kembali pabrik Bata dilakukan oleh Drs. Barli Halim, pihak Indonesia dan Mr. Bata ESG Bach.

Masih ditahun yang sama 1967, perjanjian pertama antara Indonesia dan Freeport untuk mengeksploitasi tambang di Irian Jaya juga dilakukan, tepatnya pada tanggal 7 April perjanjian itu ditandatangani.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Freeport di Jakarta Indonesia, 1967. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Akhirnya, perusahaan Freeport Sulphur of Delaware, AS pada Jumat 7 April 1967 menandatangani kontrak kerja dengan pemerintah Indonesia untuk penambangan tembaga di Papua Barat. Freeport diperkirakan menginvestasikan 75 hingga 100 juta dolar AS.

Penandatanganan bertempat di Departemen Pertambangan, dengan Pemerintah Indonesia diwakili oleh Menteri Pertambangan Ir. Slamet Bratanata dan Freeport oleh Robert C. Hills (Presiden Freeport Shulpur) dan Forbes K. Wilson (Presiden Freeport Indonesia), anak perusahan yang dibuat untuk kepentingan ini. Disaksikan pula oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Marshall Green.

 

Freeport mendapat hak konsensi lahan penambangan seluas 10.908 hektar untuk kontrak selama 30 tahun terhitung sejak kegiatan komersial pertama dilakukan. Pada Desember 1972 pengapalan 10.000 ton tembaga pertama kali dilakukan dengan tujuan Jepang.

Dari penandatanganan kontrak inilah yang kemudian menjadi dasar penyusunan Undang-Undang Pertambangan No. 11 Tahun 1967 yang disahkan pada Desember 1967.

Inilah kali pertama kontrak pertambangan yang baru dibuat. Jika di zaman Soekarno kontrak-kontrak dengan perusahaan asing selalu menguntungkan Indonesia, maka sejak Suharto berkuasa, kontrak-kontrak seperti itu malah merugikan Indonesia.

Setelah itu juga ikut ditandatangani kontrak eksplorasi nikel di pulau Irian Barat dan di area Waigee Sentani oleh PT Pacific Nickel Indonesia dan Kementerian Pertambangan Republik Indonesia.

Keterangan gambar diatas: Penandatanganan Kontrak Nikel Irian oleh Pacific Nickel Indonesia, 19 Februari 1969. Sumber foto: The Netherlands National News Agency (ANP) (klik untuk memperbesar)

Perjanjian dilakukan oleh E. OF Veelen (Koninklijke Hoogovens), Soemantri Brodjonegoro (yaitu Menteri Pertambangan RI selanjutnya yang menggantikan Ir. Slamet Bratanata) dan RD Ryan (U.S. Steel).

Pacific Nickel Indonesia adalah perusahaan yang didirikan oleh Dutch Koninklijke Hoogovens, Wm. H. MÜLLER, US Steel, Lawsont Mining dan Sherritt Gordon Mines Ltd.

 

 Namun menurut penulis, perjanjian-perjanjian pertambangan di Indonesia banyak keganjilan.

Contohnya seperti tiga perjanjian diatas saja dulu dari puluhan atau mungkin ratusan perjanjian dibidang pertambangan. Terlihat dari ketiga perjanjian diatas sangat meragukan kebenarannya.

Pertama, perjanjian pengembalian pabrik Bata, mengapa dikembalikan? apakah rakyat Indonesia tak bisa membuat seperangkat sendal atau sepatu? sangat jelas ada konspirasi busuk yang telah dimainkan disini.

Kedua, perjanjian penambangan tembaga oleh Freeport, apakah mereka benar-benar menambang tembaga?

Saya sangat yakin mereka menambang emas, namun diperjanjiannya tertulis menambang tembaga.

Tapi karena pada masa itu tak ada media, bagaimana jika semua ahli geologi Indonesia dan para pejabat yang terkait di dalamnya diberi setumpuk uang? Walau tak selalu, tapi didalam pertambangan tembaga kadang memang ada unsur emasnya.

 

Perjanjian ketiga adalah perjanjian penambangan nikel oleh Pasific Nickel, untuk kedua kalinya, apakah mereka benar-benar menambang nikel?

Saya sangat yakin mereka menambang perak, namun diperjanjiannya tertulis menambang nikel.

Begitulah seterusnya, semua perjanjian-perjanjian pengeksplotasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tak wajar, tak adil dan terus-menerus serta perjanjian-perjanjian tersebut akan berlaku selama puluhan bahkan ratusan tahun kedepan.

Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, kekayaan Indonesia pun terjual, dirampok, dibawa kabur kenegara-negara pro-zionis, itupun tanpa menyejahterakan rakyat Indonesia selama puluhan tahun.

“Saya melihat seperti balas budi Indonesia ke Amerika Serikat karena telah membantu menghancurkan komunis, yang konon bantuannya itu dengan senjata,” tutur pengamat sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dr Asvi Marwan Adam.

Untuk membangun konstruksi pertambangan emasnya itu, Freeport mengandeng Bechtel, perusahaan AS yang banyak mempekerjakan pentolan CIA. Direktur CIA John McCone memiliki saham di Bechtel, sedangkan mantan Direktur CIA Richards Helms bekerja sebagai konsultan internasional di tahun 1978.

Tahun 1980, Freeport menggandeng McMoran milik Jim Bob Moffet dan menjadi perusahaan raksasa dunia dengan laba lebih dari 1,5 miliar dollar AS pertahun.

Tahun 1996, seorang eksekutif Freeport-McMoran, George A.Maley, menulis sebuah buku berjudul “Grasberg” setebal 384 halaman dan memaparkan jika tambang emas di Irian Barat itu memiliki deposit terbesar di dunia, sedangkan untuk bijih tembaganya menempati urutan ketiga terbesar didunia.

 

Maley menulis, data tahun 1995 menunjukkan jika di areal ini tersimpan cadangan bijih tembaga sebesar 40,3 miliar dollar AS dan masih akan menguntungkan untuk 45 tahun ke depan.

Ironisnya, Maley dengan bangga juga menulis jika biaya produksi tambang emas dan tembaga terbesar di dunia yang ada di Irian Barat itu merupakan yang termurah di dunia!!

 

Istilah Kota Tembagapura itu sebenarnya menyesatkan dan salah. Seharusnya EMASPURA. 

Karena gunung tersebut memang gunung emas, walau juga mengandung tembaga. Karena kandungan emas dan tembaga terserak di permukaan tanah, maka Freeport tinggal memungutinya dan kemudian baru menggalinya dengan sangat mudah.

Freeport sama sekali tidak mau kehilangan emasnya itu dan membangun pipa-pipa raksasa dan kuat dari Tambang Grasberg (Grasberg Mine) atau Tembagapura sepanjang 100 kilometer langsung menuju ke Laut Arafuru dimana telah menunggu kapal-kapal besar yang akan mengangkut emas dan tembaga itu ke Amerika.

Ini sungguh-sungguh perampokan besar yang direstui oleh pemerintah Indonesia sampai sekarang!!

Seharusnya patut dipertanyakan, mengapa kota itu bernama Tembagapura?

Apakah pada awalnya pihak Indonesia sudah “dibohongi” tentang isi perjanjian penambangan dan hanya ditemukan untuk mengeksploitasi tembaga saja?

Jika iya, perjanjian penambangan harus direvisi ulang karena mengingat perjanjian pertambangan biasanya berlaku untuk puluhan tahun kedepan!

Menurut kesaksian seorang reporter CNN yang diizinkan meliput areal tambang emas Freeport dari udara. Dengan helikopter ia meliput gunung emas tersebut yang ditahun 1990-an sudah berubah menjadi lembah yang dalam.

Semua emas, perak, dan tembaga yang ada digunung tersebut telah dibawa kabur ke Amerika, meninggalkan limbah beracun yang mencemari sungai-sungai dan tanah-tanah orang Papua hingga ratusan tahun kedepan.

Freeport juga merupakan ladang uang haram bagi para pejabat negeri ini di era Suharto, dari sipil hingga militer.

Sejak 1967 sampai sekarang, tambang emas terbesar di dunia itu menjadi tambang pribadi mereka untuk memperkaya diri sendiri dan keluarganya.

Freeport McMoran sendiri telah menganggarkan dana untuk itu yang walau jumlahnya sangat besar bagi kita, namun bagi mereka terbilang kecil karena jumlah laba dari tambang itu memang sangat dahsyat. Jika Indonesia mau mandiri, sektor inilah yang harus dibereskan terlebih dahulu.

 

Itu pula yang menjadi salah satu sebab, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia kedepannya, tak akan pernah mampu untuk mengubah perjanjian ini dan keadaan ini.

Karena, jika presiden Indonesia siapapun dia, mulai berani mengutak-atik tambang-tambang para elite dunia, maka mereka akan menggunakan seluruh kekuatan politik dengan media dan militernya yang sangat kuatnya di dunia, dengan cara menggoyang kekuasaan presiden Indonesia.

 

Kerusuhan, adu domba, agen rahasia, mata-mata, akan disebar diseluruh pelosok negeri agar rakyat Indonesia merasa tak aman, tak puas, lalu akan meruntuhkan kepemimpinan presidennya siapapun dia.

Inilah salah satu “warisan” orde baru, new order, new world order di era kepemimpinan rezim dan diktator Suharto selama lebih dari tiga dekade.

Suharto, presiden Indonesia selama 32 tahun yang selalu tersenyum dengan julukannya “the smilling General” , presiden satu-satunya di dunia yang sudi melantik dirinya sendiri menjadi Jenderal bintang lima, namun masih banyak yang ingin menjadikannya pahlawan nasional, karena telah sukses menjual kekayaan alam dari dasar laut hingga puncak gunung, dari Sabang hingga Merauke, yaitu negeri tercinta ini, Indonesia yang besar, Indonesia Raya. (berbagai sumber)

 

Mengapa Osama bin Laden yang dibilang telah tewas tapi Amerika dan Inggris tetap tak mau meninggalkan Afganistan begitu saja??  Apa pula yang dicari Amerika dan Inggris di Afghanistan???? Jackpot!!!

sumber:http://indocropcircles.wordpress.com/2013/05/29/bongkar-konspirasi-antara-sukarno-suharto-dan-freeport/

Ada Apa Dengan PKS?

Membaca dan memperhatikan berita-berita di media belakangan ini luar biasa bisingnya. Apalagi apabila menyangkut PKS. Sebagai orang yang sering berinterksi dengan para kader PKS, saya sungguh prihatin dengan kondisi PKS saat ini.

Terkadang, saya bertanya dalam diri, salah apa PKS dan kader-kadernya? Sebagai orang luar dan tidak berkepentingan dengan PKS sehingga orang-orang begitu bersemangat ‘membantai’ habis-habisan. Saya teramat heran dengan beberapa pihak yang begitu bernafsu ingin menghabisi riwayat PKS. Padahal saya menyaksikan sendiri amal kegiatan yang dilakukan oleh para kader PKS dari mulai tingkat DPD, DPC dan Ranting bahkan tingkat RT/RW.

Kebetulan saya tinggal di Cikarang. Saya sering melihat sendiri kegiatan-kegiatan kader-kader PKS yang begitu ikhlas disela-sela waktu setelah pulang kerja dan hari libur.

Pembagian sembako, pengobatan gratis, pengecekan tensi darah, membantu korban banjir, penyuluhan ibu-ibu PKK, pengajian rutin dan masih banyak lagi kegiatan yang dilakukan hampir tiap pekan/bulan, padahal PEMILU masih cukup jauh pelaksanaannya. Partai lain mana aksi-aksinya untuk masyarakat?

Saat ini PKS ‘dihajar’ oleh beberapa pihak yang seolah kompakan. Pertama, oleh partai pemerintah, mereka begitu ngotot untuk mendepak PKS dari setgab. Kedua KPK, KPK begitu bersemangat ‘melucuti’ PKS. Padahal sebagaimana dibicarakan banyak pihak, KPK begitu loyo menyelesaikan skandal mega korupsi di negeri ini. Ketiga Media. Media begitu seragam untuk secara bersama-sama menyerang PKS dari berbagai sudut. Bahkan media tidak segan untuk ‘memelintir’ berita dari berbagai narasumber termasuk dari pengurus PKS sendiri.

Dari ketiga pihak tersebut, kalau kita analisa maka akan mengerucut pada satu pihak, yaitu pihak yang merasa dirugikan dengan adanya PKS, silakan pembaca meneban sendiri.

Kembali saya bertanya pada diri sendiri. Apakah hati nurani kita sudah hilang dari sanubari sehingga kita dengan mudahnya memperdaya pihak lain. Kata Rasulullah SAW, “istaqfi qolbak”, memintalah fatwa dari hati mu.

Hati kita adalah satu-satunya pihak yang seharusnya menjadi rujukan terakhir manakala otak kita sudah tidak bisa dijadikan rujukan atas berbagai tindakan kita. Otak kita memang mudah silau oleh ‘upah’ yang ditawarkan oleh pihak lain, apalagi upah tersebut berilai ratus juta, m-m-an dan mungkin jabatan menggiurkan.

Akhir kata, ayo kita menggunakan hati kita untuk memperbaiki perilaku kita..sebelum terlambat.

sumber:http://politik.kompasiana.com/2013/06/26/salah-apa-pks-572197.html

DPR: Pemerintah Harus Tegas Terhadap Freeport

 

Pemerintah diminta lebih tegas dalam melakukan negoisasi kontrak karya dengan perusahaan tambang asing. Terutama, berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan Pemerintah Indonesia dari hasil operasi Freeport di Papua.

Hal ini ditegaskan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Idris Luthfi di Jakarta, Rabu (26/6).  

Idris menilai, pemerintah kewalahan menghadapi Freeport  dan ratusan perusahaan tambang lain khususnya dalam upaya renegosiasi kontrak karya yang tidak kunjung selesai hingga sekarang.  

Padahal, lanjut Idris, Pasal 169 huruf b UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba)  menyebutkan ketentuan dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara disesuaikan paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini diundangkan, kecuali mengenai penerimaan negara.

“Pemerintah kewalahan hadapi negoisator dari Freeport. Padahal kita punya hak atas sumber daya alam kita sendiri. Jelas ada di UUD 1945 Pasal 33. Karena itu harusnya jangan takut,” tegas Idris.

Idris juga mempertanyakan, mengapa proses negosiasi sangat alot padahal sudah sangat jelas kedudukan hukum Kontrak karya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan di Indonesia.  Artinya, kata Idris, perusahaan tambang lain harus tunduk dengan hukum nasional Indonesia termasuk butir-butir renegosiasi mengenai luas wilayah kerja, perpanjangan kontrak, penerimaan negara atau royalti, dan hal strategis lainnya.

“Namun hasil renegosiasi hingga saat ini hanya butir kenaikan royalti emas dari 1 persen menjadi 3,75 persen dari harga jual per ton yang disetujui oleh Freeport. Lainnya tidak. Ini tentu belum memenuhi rasa keadilan,” tegas Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Sumatera Utara I ini.

Lebih lanjut Idris menambahkan, jauh sebelum UU Minerba ada, sebenarnya ketentuan 3,75 % sudah ada sejak keluarnya PP No.45 Tahun 2003 yang menentukan tarif royalti emas adalah sebesar 3,75 persen dari harga jual perkilogramnya,

“Sementara sejak 2003 hingga sekarang, PT FI masih menggunakan tarif royalti sebesar 1 % dari yang seharusnya 3,75% sehingga potensi kerugian yang ditimbulkan mengganti kerugian negara yang terjadi selama kurun waktu 2003-2011 sebesar kurang-lebih US$ 326 juta,” tandasnya.

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/dpr-pemerintah-harus-tegas-terhadap.html

Prof. Iberamsjah: Demokrat Tak Tahu Diri, Sikap PKS Tepat

 
Partai Demokrat dinilai sombong, tak beretika serta tidak tahu ilmu tata negara terkait dengan desakan agar Partai Keadilan Sejahtera menarik tiga kadernya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II menyusul penolakan partai itu akan kenaikan harga BBM.

"Itu (soal jabatan menteri) bukan urusan dia (Demokrat). Demokrat kegenitan," ungkap pengamat politik Prof. Iberamsjah malam ini (Jumat, 21/6).

Iberamsjah menegaskan, soal pengangkatan dan pemberhentian menteri, sepenuhnya hak prerogatif Presiden SBY. Karena itu, Demokrat tak perlu mendesak-desak. Dalam amatan Iberamsjah, sejumlah elit Demokrat mencoba jadi pembela SBY. Padahal, SBY sendiri tidak senang hak preorogatifnya dicampuri.

"Kalau saya Presiden, sudah saya pecat itu (elit Demokrat yang menyuruh PKS tarik menteri). Demokrat tidak tahu diri. Tidak tahu menempatkan dimana posisinya. Tidak cerdas," tegas Gurubesar Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Sejalan dengan itu, Iberamsjah menilai sikap PKS betul. PKS bersikap pasif dan menyerahkan sepenuhnya nasib tiga kadernya Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono, dan Mensos Salim Segal Al Juffri kepada Presiden SBY. "Sudah betul itu PKS," tandasnya.

sumber:http://www.rmol.co/read/2013/06/21/115531/Demokrat-Tak-Tahu-Diri,-Sikap-PKS-Tepat?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

Prestasi Nur Mahmudi Ismail, Layakkah Jadi Capres?

 

By: @ZaskiaTaher

 Nur Mahmudi Ismail, tokoh senior dan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang saat ini menjabat Wali Kota Depok.

    Kalo pak @Nur_Mahmudi jd capres RI aku sih dukung aja, karena secara personal pak nur mahmudi adalah pemimpin yang bersih dri kosrupsi
    
    Dibawah kepemimpinan pak @Nur_Mahmudi depok berhasil meraih hasil pemeriksaan BPK dengan status wajar tanpa pengeculian (WTP)
    
    Depok bahkan masuk dalam 4 besar kota terbaik di Indonesia pilihan Kementerian Dalam Negeri tahun 2013
    
    Pak @Nur_Mahmudi juga punya program2 yang sukses dijalankan seperti ODNC dan ODNR yang secara nasional memberikan pengaruh yang positif
    
    Untuk ODNR dan ODNC sudah banyak yang mengapresiasi, mejadi prestasi sendiri untuk pak @Nur_Mahmudi dan warga depok.
    
    Dibidang kesehatan, depok juga punya prestasi. masih ingat ga tahun 2001 ramai tentang penyakit kaki gajah?
    
    Melalui kampanye kesehatan dan pengobatan massal penyakit kaki gajah, tahun ini depok bebas dri penyakit mengerikan itu
    
    nah yang paling krn adlh bgaimana pak @Nur_Mahmudi menangani kasus gizi buruk.sjak 2005-2011 jmlh gizi buruk mngalami pnurunan yg ckup baik
    
    pada tahun 2005 terdapat 1.133 penderita gizi buruk, dan pada tahun 2011 jumlahnya menurun menjadi 129 orang saja!!
    
    Depok jg mjadi kota plopor dlm program santunan kematian di indonesia.dinsos depok mberikn santunan sbsar 2jt kpd ahli waris
    
    dengan adanya program santunan kematian,masyarakat ekonomi lemah trbantu tringankn bebannya ktika ada keluarganya yg meninggal
    
    sejak 2007-2009 sudah ada 14.544 penerima santunan kematian
    
    pak @nur_mahmudi juga peduli dengan nasib para bujangan loh. dengan adanya program nikah masal gratis. aku juga mau donk pak..hehe
    
    sejak 2007 pemkot depok udah nikahin 621 pasangan, 2008 450 pasangan, 2009 105 pasangan, 2010 105 pasangan, 2012 125 pasangan @Nur_Mahmudi
    
    udh brp tuh prestasi pak @Nur_Mahmudi aku bocorin? pretasi lainnya nanti deh aku share.yg psti pak nur mahmudi klo jd presiden,aku dukung!
    
    Content from Twitter

Analisa Pledoi Juard Dari PT. Indoguna

 

 by @Eli_Dwina

    Malam, Pak  . Kebetulan aja tadi, dengar beberapa poin di pledoinga Juard, dari Indoguna.
    
    Maklum pak, ibu-ibu PKK, hihi...
    
    Bbrapa poin: Indoguna adlh perusahaan yg bertahun-tahun bisnis perdagingan. Mereka kenal siapa konsumen& kompetitornya. 
    
    Yg sulit dikenal oleh indoguna justru seputar regulasi dan regulatornya. 
    
    Beberapa tahun lalu, sbg pebisnis Indoguna masih bisa bernafas. Ada jatah kuota impor yg cukup. 
    
    Tahun2 belakangan menjadi sulit. Bukan karena peningkatan program swasembada daging sapi lho? 
    
    Tapi lebih pada masalah regulator: kuota tak nambah, tapi pemain lama malah makin sedikit dpt jatahnya. 
    
    Apa artinya? Ya, kalau tidak ada yg memborong kuota, tentu jumlah pemainnya bertambah. 
    
    Indoguna pemain swasta. Laba dan hidupnya tergantung omset. Kalau semakin kecil kuotanya, ya bisa bangkrut dia. 
    
    Cara primitif pun dilakukan: cari koneksi utk bisa utak-atik jatah kuota. 
    
    Nah, di sini poinnya. Jatah kuota tergantung 3 Kementrian: Perdagangan, Pertanian dan Menko Perekonomian. 
    
    Lalu, muncullah nama Elda, mantan Ketua asosiasi pengusaha impor daging dan juga lama melintang di soal ini. 
    
    Indoguna tahu, tak mudah mengutak-atik jatah kuota impor. Tapi, ada analogi baru yg ditawarkan. 
    
    Kuota impor daging itu dianalogikan spt usaha hulu dan hilir. Kementan ada di hulu, Kemendag ada di hilir. Di tengah ada Menko. 
    
    Analogi sederhana dipakai: Kalau di hulu kita ubah, maka hilirnya akan berubah juga. 
    
    Cara tradisional dipakai lagi. Pendekatan pertemanan. 
    
    Masalah muncul, karena hulu punya standar sendiri soal kebijakan impor. Data yg disodorkan ditolak. 
    
    Belum selesai urusan ini, ada dugaan unsur psl 5 UU TPK. Bubarlah urusan, diganti parade artis. 
    
    Pertanyaan seriusnya: Indoguna ini pemain jatah kuota impor atau korban iming-iming dpt tambahan kuota? 
    
    Berikutnya: Siapa sebenarnya "pengatur" jatah kuota daging sapi impor kalau ada analogi hulu-tengah-hilir? 
    
    Sedikit bocoran: Daftar perusahaan impor daging dan kuotanya, jelas tidak ada di Kementan. Jadi siapa pemain sesungguhnya? 
    
    Jawabnya ada di rakor Menko Perekonomian, tentunya.  : saya bertanya-tanya apakah ada kolaborasi "tengah" dan "hilir"?
    
    Tergantung keputusan di tengah juga, kan?  : hilir.... Dia pasti ikut menentukan kata akhir....”
    
    Yg menarik, kebijakan kuota impor ini tidak seperti proyek pemerintah pd umumnya lho. Gak ada PA, KPA apalagi PPK. 
   
    Tapi, kalau ditemukan "unsur memperkaya diri dan/atau orang lain", gimana tuh Pak 
    
    Ini soal otoritas terhadap regulasi lho. Dan, konon ini lebih massif di sektor lain: tambang, minyak, gas... 
    
    Mirip century: Soal tafsir terhadap situasi tertentu, hihihi... “ :jadi gimana prosesnya? Tertutup? Distribusi terpimpin?
    
    Nah, bocoran lagi deh. Tugas utama lembaga anti korupsi itu pencegahan, penindakan dan pendidikan. Gak ada namanya koordinasi. 
    
    Gitu kok ya mau Nyapres. IQ? Hihihi...  : sadis betul... Dan mereka bersikap hipokrit di depan rakyat hmmmm”
    
    Jadi kalo ada pejabat setingkat Mentri atau Menko dtg ke lembaga anti-korupsi, ya gak ada urusan sama Rakor. Emangnya Bappenas?
    
    Seseorang yg dipanggil baik utk dirinya/atas jabatannya, ya krn 3 hal: dimintai keterangan, klarifikasi atau konfrontasi, hihihi...
    
    Kalau statusnya sudah naik, ya namanya diperiksa. Bisa sebagai saksi atau tersangka. Gitu ya Pak 
    
    Ada yg tanya, hubungannya sama LHI? Ya, gak tahu saya. Penentuan kuota impor daging sapi rapatnya di Menko Perekonomian, hihihi...
    
    Content from Twitter

Kalau Aku Jadi SBY Maka ....

 by @MahfudzSiddiq

    Terkait isu rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, yuk berimajinasi dgn 
    
    Saya akan tanya menteri ESDM knp tak mampu kendalikan konsumsi bbm bersubsidi? 
    
    Saya akan tanya menteri perdagangan knp penjualan kendaraan bermotor pribadi tak terkontrol? 
    
    Saya akan tanya menteri perindustrian knp ada insentif tuk produksi massal mobil murah? 
    
    Saya akan tanya menteri perhubungan knp moda transportasi massal gak dikembangkan? 
    
    Saya tanya lagi menteri perhubungan knp jalur dan sarana transportasi-distribusi barang dan bahan pokok gak efesien? 
    
    Saya tanya lagi menteri perhubungan knp ruas jalan baru jalur transportasi dan distribusi barang gak dibangun? 
    
    Saya tanya lagi menteri perindustrian kenapa produsen barang masih ngeluh biaya produksi tinggi? 
    
    Saya akan tanya pula meneg BUMN knp PLN masih tinggi konsumsi bbm-nya? 
    
    Saya akan tanya menteri ESDM knp produksi minyak nasional turun terus? Smntr potensi msh besar. 
    
    Saya akan tanya Pertamina mampu gak seperti Petronas yg dulu malah belajar dari kita? 
    
    Saya akan tanya Polri dan TNI mampu gak para penyelundup bbm ditindak dan dihentikan? 
    
    Saya akan tanya Menko Ekuin mampu gak buat roadmap diversifikasi energi yg jelas dan konsisten? 
    
    Saya akan bilang ke para menteri: gara2 kalian gak jelas saya kalian paksa naikin harga bbm subsidi! 
    
    Saya panggil Menkeu yg baru itu dan tanya mampu gak APBN posturnya 70% belanja modal dan 30% belanja rutin? 
    
    Saya tanya pula meneg-PAN kenapa kok biaya birokrasi tinggi sekali. Jangan pajak rakyat buat biayai penguasa saja? 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 1- selama 60% lebih rakyat kita msh miskin kebijakan subsidi BBM ttp saya jalankan! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 2- maka kalian jgn berpikir malas dan culas tuk paksa saya kurangi subsidi bbm! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 3- ubah sgr postur anggaran 70% tuk belanja modal agar rakyat rasakan manfaatnya! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 4- saya rampingkan organisasi pemerintahan pusat & daerah agar efektif & efesien! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 5- Menko Ekuin sgr susun roadmap diversifikasi sumber energi & jalankan dgn serius! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 6- bangun segera moda transportasi massal dan ruas jalan baru di kota2 besar! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 7- pastikan biaya produksi barang efesien, jalur transportasi-distribusinya lancar! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 8- tangkap dan hukum semua pelaku penyelundupan bbm trmsk pembekingnya! 
    
    Lalu di rapat kabinet saya tegaskan: 9- ini penting kesembilan, kendalikan produksi dan pemakaian kendaraan pribadi! 
    
    Saya tutup rapat kabinet: itu 9 perintah saya! Jelas, tegas & jalankan. Kalau ada yg gak sanggup silakan angkat tangan! 
    
    Terakhir saya pesankan: saya tdk mau di akhir masa jabatan sbg presiden, rakyat malah ramai demo soal bbm!! 
    
    Saat menteri mangguk2, saya tandaskan: Mosok 2 periode berkuasa saya dinilai gak bisa selesaikan perkara ini? Malu tauk! 
    
    Akhirnya: "sudah. Rapat bubar! Capek sudah saya rapat terus tapi kalian gak becus jalanin tugas! Saya mau pulang dulu. 
    
    Content from Twitter

Fakta Lain, Hatta Rajasa Juga Terlibatkah?

 

Terdakwa suap impor sapi yang juga Direktur PT Indoguna Utama, Juard Effendi, membenarkan Menteri Koordinator Perekonomian dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa terlibat dalam kasus dugaan korupsi penambahan kuota impor daging sapi.

Juard, mengungkapkan itu dalam nota pembelaan diri (pledoi), yang Ia sampaikan guna menanggapi tuntutan 10 tahun penjara Jaksa KPK, di Gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (19/6).

Ia membenarkan, bahwa nama Hatta sendiri, muncul dari Direktur PT Radina Niaga Mulia, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda.

Ia menuturkan, ketika itu Elda menyertakan nama Hatta Rajasa guna meyakinkan atasannya, Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, supaya mau mengajukan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementerian Pertanian pada 2013, dengan bantuannya.

Juard mengatakan, dia mendengar hal itu dari anak buah Elda, Jerry Roger Kumontoy. Menurut dia, Elda mengutus Jerry guna menyampaikan supaya PT Indoguna Utama mengajukan penambahan kuota impor daging sebesar delapan ribu ton.

"Jerry diminta Elda agar menyampaikam kepada saya mengajukan penambahan kuota impor daging sapi sebanyak delapan ribu ton untuk 2013. Jerry mengatakan saat itu Uban (Hatta Rajasa) telah menyetujui tambahan kuota impor sebesar 20 ribu ton," ujar Juard, ketika membacakan pledoi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (19/6).

Juard mengaku, ketika itu dirinya tak meyakini kalau Hatta Rajasa ikut bermain dalam kasus ini. Ia mengklaim, itu cuma akal-akalan dari Elda saja.

Selanjutnya, menurut Juard, Ia lantas berusaha membuktikan pernyataan Jerry itu. Dia kemudian memerintahkan seorang stafnya, Priyoto, membuat kembali surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi.

Setelah jadi, Priyoto membawa surat itu buat diberikan kepada Jerry Roger. Keduanya bertemu di sebuah minimarket dekat kompleks Kementerian Pertanian, dan surat itu pun berpindah tangan.

"Tapi kemudian saya tahu surat permohonan itu tidak pernah dimasukkan Jerry atau Elda ke loket Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementerian Pertanian," lanjut Juard.

sumber:http://m.aktual.co/hukum/184916dirut-indoguna-benarkan-hatta-rajasa-terlibat-suap-impor-daging-sapi

Fakta Sidang Hari Rabu Ini, Bukti Lagi LHI Tidak Menerima Uang

Terdakwa suap pengurusan kuota impor daging sapi, Direktur PT Indoguna Utama, Aria Abdi Effendi, mengaku menyesal mengenal Ahmad Fathanah, orang dekat bekas Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Direktur PT Radina Niaga Mulia yang juga bekas Ketua Asosiasi Benih Indonesia, Elda Devianne Adiningrat alias Dati alias Bunda.

Menurut Aria, PT IU merasa tertipu oleh Fathanah dan Elda. “Saya menyesal mengenal Ahmad Fathanah dan Elda yang menipu saya, mama saya (Maria Elisabeth Liman) dan om saya (Juard Effendi). Tidak ada maksud saya melanggar Undang-undang di Indonesia, apalagi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi,” kata Aria saat membacakan Nota Pembelaan pada persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Dia mengatakan, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. “Gara sumbangan mengantarkan saya masuk penjara. Kenal Ahmad Fathanah dan Elda, saya hidup menderita di penjara,” kata Aria.
Aria menceritakan, pada saat pertemuan di Angus Steak House, Senayan City, tanggal 28 Januari 2013 malam, Fathanah meminta sumbangan Rp1 miliar untuk kegiatan kemanusiaan dan operasional perjalanan PKS ke daerah.

Aria mengaku saat itu hendak menemani ibunya, Maria, makan malam di Angus Steak. “Kami setujui untuk Corporate Social Responsibility perusahaan kami,” katanya.
Pada 29 Januari 2013, di Kantor PT IU, kemudian sumbangan atau CSR Rp1 miliar itu diberikan secara tunai kepada Ahmad Fathanah.

Namun, kata Aria, dalam persidangan baru tahu ternyata uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Fathanah. “Bahkan dalam persidangan Ahmad Fathanah mengakui hanya mencari kesempatan dalam kesempitan,” katanya.

Ia mengatakan, pada 10 Januari 2013, diberi pula uang untuk Elda sebesar Rp300 juta melalui anak buah Elda, Jerry Roger.
Menurut Aria, uang itu diberikan karena Elda meminta kepada Maria untuk uang jasa setelah bekerja dua hingga tiga bulan membantu pengurusan tambahan kuota impor.
Belakangan, Aria mengaku baru tahu bahwa uang itu kemudian diberikan ke Fathanah. Atas perintah Fathanah, sambung Aria, uang itu diberikan kepada Rony terkait proyek PLTS.

Nah, Aria menyesalkan, karena sumbangan kemanusiaan Rp 1 miliar itu telah mengantarkannya masuk penjara yang tak pernah terpikirkan selama hidupnya.

Awal pertama tertangkapnya Ahmad Fathanah (AF), ia mengaku bahwa uang 1 milyar akan ia kasihkan kepada LHI.

Dari pengakuan mulut AF ini, LHI langsung ditangkap saat berada di DPP PKS dengan tuduhan Penyalahgunaan kekuasaan dan menerima suap hingga akhirnya berubah tuduhannya menjadi TPPU.

Pengakuan AF langsung direspon oleh KPK, dengan menangkap LHI. Akan tetapi pengakuan Nazaruddin yang merupakan bendahara umum Partai Demokrat malah tidak direspon cepat oleh KPK.

Fakta persidangan sudah jelas bahwa LHI tidak menerima uang dari AF. Dan uang 1 milyar yang dikatakan AF untuk LHI ternyata tidak pernah sampai pada LHI. Bukti Konspirasi menjatuhkan PKS semakin lama akhirnya terkuat.

sumber: http://www.suaranews.com/2013/06/bukti-lagi-lhi-tidak-menerima-uang.html

Anggaran Lapindo Di APBN 2013, Barter Golkar Dukung BBM Naik

 

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung mengaku baru mengetahui keberadaan pasal yang mengatur alokasi anggaran untuk penanggulangan lumpur Lapindo dalam RUU APBN-P 2013 saat rapat paripurna, Senin 17 Juni 2013, diskors untuk menggelar sesi lobi. Hadirnya Pasal 9 itu dinilai aneh karena mengatur alokasi anggaran secara detail. Namun, lanjutnya, pada saat itu, pimpinan dewan tak bisa berbuat banyak.

"Saya ingin jawab ini secara jujur. Sebagai pimpinan, saya baru mengetahui hal ini di forum lobi," kata Pramono Anung di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (19/6/2013).

Politisi senior PDI Perjuangan ini menegaskan, di waktu sebelumnya, ia tak pernah tahu keberadaan pasal yang mengatur alokasi dana sebesar Rp 115 miliar untuk masyarakat terdampak lumpur Lapindo. Bahkan, dia yakin Ketua DPR Marzuki Alie juga baru mengetahui pasal itu di forum lobi.

Namun, akhirnya tidak diambil keputusan untuk mengubah keberadaan pasal tersebut. Karena bila diubah, konstruksi APBNP 2013 akan terpengaruh, padahal waktu pengesahan semakin mepet.

"Sebelumnya tidak tahu sama sekali. Kalau perlu sumpah demi Tuhan saya berani (menentang)," ujarnya.
Seperti diketahui, keberadaan Pasal 9 dalam UU APBNP 2013 menyorot perhatian karena ditengarai menjadi mahar politik untuk elite partai tertentu. Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, memiliki kaitan dengan PT Lapindo Brantas, Aburizal Bakrie, dan Partai Golkar. Pengalokasian anggaran untuk Lapindo disinyalir menjadi mahar untuk Golkar supaya menyetujui APBNP 2013 disahkan.

Dalam pasal tersebut dikatakan, "Untuk kelancaran upaya penanggulangan lumpur Lapindo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013." Di dalam pasal itu juga ditegaskan alokasi dana dapat digunakan untuk pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa, yakni Desa Besuki, Desa Kedungcangring, dan Desa Pejarakan, serta di sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi.

Pada poin selanjutnya, alokasi itu diatur untuk bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak lainnya pada 66 rukun tetangga, yaitu Kelurahan Mindi, Kelurahan Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan Kelurahan Porong.

Selanjutnya, dalam rangka penyelamatan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Lapindo, anggaran belanja yang yang dialokasikan pada BPLS Tahun Anggaran 2013 dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburan lumpur, termasuk penanganan tanggul utama ke Kali Porong yang mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong. Partai Demokrat telah membantah dan menjamin tak ada mahar politik dengan partai tertentu dalam APBN Perubahan 2013. Alokasi anggaran Rp 115 miliar dalam APBNP 2013 perlu digelontorkan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak.

sumber:http://nasional.kompas.com/read/2013/06/19/15054979/Pimpinan.DPR.Pun.Kecolongan.dengan.Anggaran.Lumpur.Lapindo

Kasus LHI Muncul di Ujian SMK di Bogor, Politisasi Pendidikan

 

Satu pertanyaan di materi ujian untuk SMK di Kabupaten Bogor, Jabar, menyengat PKS. Isi soal itu tentang penyitaan mobil tersangka korupsi Lutfi Hasan Ishaaq, eks Presiden PKS. Pengurus partai bulan sabit itu pun protes.

"Kami menyesalkan karena ini harus ada di kalangan (pemilih) pemula. Ini politis," kata Kepala Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Kabupaten Bogor, Eko Syaiful Rohman, kepada wartawan, Rabu (19/6/2013).

Materi ujian bahasa Indonesia itu berjumlah 50 soal dan diujikan pada 13 Juni 2013. Bentuknya multiple choice. Pertanyaan soal Lutfi Hasan Ishaaq berada di urutan paling buncit alias nomor 50.

Berikut isi lengkap pertanyaan tersebut:
50. Upaya KPK menyita mobil mewah mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq, kemarin gagal. Kalimat tersebut dapat diringkas dengan menghilangkan pernyataan di bawah ini, kecuali....
a. Menyita mobil
b. Lutfi Hasan Ishaaq
c. Kemarin
d. Mantan
e. Gagal

Mengomentari hal ini, Eko menandaskan, "Seharusnya soal politik itu adanya di PPKN dong dan tidak tendensius begitu!"

Belum diketahui siapa yang membuat materi ujian ini. Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor belum bisa dikonfirmasi.

sumber:http://news.detik.com/read/2013/06/19/172435/2278236/10/kasus-luthfi-hasan-ishaaq-muncul-di-ujian-smk-di-bogor-pks-protes?991101mainnews

Kurtubi: Konsumsi BBM Masih Bisa Tambah Subsidi Dengan Ekonomi RI Tumbuh 6,4%

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia direntang 6,4%-6,9% pada 2014, kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hendaknya bisa diusulkan hingga 55 juta kiloliter (kl).

Jumlah itu lebih besar dibandingkan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebesar 51,04 juta-52,41 juta kl di tahun depan.

Menurut Pengamat Perminyakan Kurtubi, perhitungan itu dengan menggunakan asumsi setiap ekonomi Indonesia tumbuh 1%, konsumsi BBM bersubsidi bertambah sekitar 1,5% dari kuota.

"Kalau pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi setiap tahun, maka konsekuensinya konsumsi BBM subsidi juga akan semakin meningkat. Jadi jangan dibatasi atau ditahan-tahan," ujar Kurtubi, Senin (10/6).

Kondisi ini terjadi lantaran peningkatan jumlah lapangan kerja dan mendorong kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Sehingga tingginya konsumsi BBM tak bisa terhindarkan lagi.

Usulan volume BBM sekitar 54 juta-55 juta kl di tahun depan, menurut Kurtubi, harus segera dilakukan pemerintah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Karena berdasarkan pengalaman, kuota BBM subsidi bakal membengkak di bulan Oktober-Desember.

"Misalnya saja di tahun ini, saya rasa kuota BBM subsidi akan jebol dari 48 juta kl sebab ekonomi diasumsikan bertumbuh 6,3% dari sebelumnya 6,2%. Biasanya volume BBM bakal dinaikkan lagi di tiga bulan terakhir, jadi bikin kerjaan beberapa kali. Ini karena ESDM salah menghitung kuota," tegas Kurtubi.

Salah satu jalan keluar untuk bisa menekan konsumsi BBM, Kurtubi menghimbau, agar pemerintah menerapkan satu kebijakan yang mengalihkan seluruh kendaraan pribadi maupun angkutan umum untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Jadi semuanya didesain pakai BBG, jangan setengah-setengah atau hanya mengurangi volume BBM di tanki kendaraan. Kalau begitu, sama saja bohong. Angkutan umum juga harus dibenahi dari sisi kualitas dan memperbanyak jenis angkutan yang menggunakan gas," pungkas Kurtubi.

sumber : http://www.riau24.com/berita/baca/7450-konsumsi-bbm-bisa-tambah-subsidi-dengan-ekonomi-ri-yang-tumbuh-64/

Kerugian Kontraktor di Depan Mata, Jika BBM Naik

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kontraktor Muda Indonesia (DPP Hakmi) menyatakan sikap tidak setuju bila pemerintah merealisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak. Seharusnya, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah  terlebih dahulu membuat regulasi yang mengatur dampak melonjaknya harga material sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan Ketua Umum (DPP Hakmi), Ikbal Basir Khan, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Senin, 17/6). Dia yakin, kenaikan harga BBM akan disusul lonjakan harga material konstruksi serta mobilisasi material ke lokasi proyek.

Dia jelaskan lagi bahwa sebelum dilakukan Pelelangan Pekerjaan Proyek, pihak Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek telah menyusun harga yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan harga pasar ketika BBM belum naik.

"Pada saat pekerjaan berjalan, seluruh rencana biaya pekerjaan berubah akibat naiknya BBM. Tapi, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan, jika tidak selesai akan berdampak pada risiko hukum. Sementara, jika terdapat  harga satuan proyek yang dianggap lebih tinggi dari harga pasar, kontraktor dituntut mengembalikan uang negara," kata dia.

"Nah, bagaimana jika harga satuan proyek lebih rendah dari harga pasar. Negara harus mengembalikan uang kepada kontraktor dong biar adil," timpal dia.

Dia menambahkan, seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menggunakan APBN dan APBD tidak lepas dari peran kontraktor. Dalam pelaksanaan tersebut banyak melibatkan tenaga kerja seperti para tukang, buruh bahkan para sarjana.

"Betapa banyak dana setiap paket proyek keluar yang tidak direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Kan kasihan kontraktor harus menanggung beban kerugian sendiri akibat dari  kebijakan pemerintah yang tidak berpihak," terang dia.

Karena itu, tekan Ikbal, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM maka Pihak Pengguna Jasa dalam hal ini Menteri, Gubernur dan Bupati serta semua jajaran dinas terkait, harus memberi kebijakan atau dispensasi agar proyek yang telah berjalan dan terkena imbas dari kenaikan harga BBM tidak terganggu.

"Agar dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dan penyesuaian volume pekerjaan, Serta bagi proyek yang belum dilelang agar dilakukan revisi DIPA dengan harga setelah naiknya BBM supaya tidak terlalu memberatkan para kontraktor," tandas Ikbal.

sumber:http://polhukam.rmol.co/read/2013/06/17/114836/Kerugian-di-Depan-Mata,-Kontraktor-Menolak-Keras-Kenaikan-Harga-BBM-

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tawarkan Solusi Alternatif

 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengungkapkan menjelang sidang paripurna terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, partainya tetap mengajukan langkah alternatif agar hal itu tidak terjadi.

"Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Sohibul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Lanjut dia, dalam sikap alternatif yang nanti akan ditawarkan dalam sidang paripurna sudah menyangkut penanggulangan kemiskinan tanpa harus mencairkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini."

"Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga kebutuhan naik)," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini enggan membeberkan langkah alternatif apa yang akan ditawarkan dalam sidang Paripurna nantinya. "Nanti dibacakan, tetapi asumsi dasar berbeda dengan pemerintah," katanya.

Ia pun menerangkan, jika cara alternatif ini tidak melanggar undang-undang mengenai kewenangan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Memang diusulkan RAPBN oleh pemerintah tetapi dalam pembahasan bisa (alternatif), bentuknya usulan," tuntasnya.

sumber:http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/17/12/750510/tolak-kenaikan-harga-bbm-pks-tawarkan-alternatif

Jika PKS Keluar, Dominasi Golkar Kian Besar

 

Pengaruh jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar  Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dinilai sangat besar. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan akan bergantung pada Partai Golkar jika PKS lengser dari koalisi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan, salah satu pengaruh besar kalau SBY melepas PKS adalah semakin kecanduannya pemerintah dengan Golkar.

"Tentu ada pengaruh bagi pemerintahan SBY, yakni akan kian punya ketergantungan pada Golkar," kata Gun Gun kepada Okezone, Minggu (16/6/2013).

Ketergantungan dengan Golkar, lanjut Gun Gun, kerena dengan tiadanya PKS, maka dukungan ke depan praktis akan ditentukan oleh posisi tawar Golkar di DPR.

"Sekarang kan koalisi SBY ini menguasai 75 persen kursi DPR. Sedangkan, Golkar menguasai 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen).  Jika, kursi PKS tidak lagi sebagai dukungan pada pemerintah, maka praktis posisi Golkar akan menguat," paparnya.

Sementara, partai koalisi lain, seperti PAN yang hanya memliki 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,7 persen) dan PKB 28 kursi (lima persen) tidak cukup kuat untuk mendukung Demokrat, kalau Golkar melakukan manuver politik.

Oleh karena itu, hingga kini SBY belum berani mendepak PKS keluar dari Setgab Koalisi, karena partai yang kini dikomandoi oleh Anis Matta ini cukup berpengaruh bagi pemerintah.

"Makanya SBY tarik ulur. Tapi itu pilihan politik, jadi SBY harus tegas pilihan mana yang akan diambil," tuntasnya

sumber:http://news.okezone.com/read/2013/06/17/339/822880/jika-pks-keluar-bargain-golkar-kian-besar