Ciri khas atau pembeda dari PKS dibanding parpol lain adalah PKS
merupakan salah satu partai politik (parpol) yang serius melakukan
kaderisasi kepemimpinan dan keanggotaan. Hal itu ditekankan oleh Ketua
Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat PKS, Syahfan
Badri Sampurno, baru-baru ini.
PKS juga membekali anggotanya dengan materi-materi kebangsaan serta
keagamaan dan kepemimpinan agar kelak menjadi kader dan calon pemimpin
yang baik.
“Kita ada bidang pengembangan kepemimpinan yang secara rutin
memberikan pelatihan kepada pengurus partai, anggota dewan, dan pejabat
eksekutif rutin. Kita sebut Bangpim (Badan Pengembangan Kepemimpinan,
Red). Intinya bagaimana menjadikan kader kita pemimpin yang baik,”
paparnya.
Kaderisasi di internal PKS sendiri terdiri atas jenjang anggota
pemula, anggota muda, anggota madya, dan anggota inti/anggota dewasa.
Pembedaan jenjang ini juga terkait hak dan kewajiban. Misalnya, jika
menjadi kader anggota muda, biasanya masuk menjadi pengurus di ranting,
tapi untuk anggota madya dan dewasa, masuk dalam kepengurusan di tingkat
DPP. PKS merupakan partai yang memiliki
screening keorganisasian yang kuat dan memiliki rekam jejak kadernya dengan jelas.
Demokrasi dan Egaliter
Syahfan mengatakan nilai
jual PKS terletak pada keteguhan memegang nilai-nilai demokrasi dan
egaliter. Pihaknya tidak mengedepankan politik dinasti atau keturunan
dalam jajaran kepemimpinan. Siapa pun yang dianggap paling memperhatikan
rakyat, paling berkomitmen pada demokasi, itu yang akan ditarik menjadi
kader dengan jenjang keorganisasian yang jelas.
PKS juga merupakan partai yang memperhatikan masyarakat dan terjun
langsung ke masyarakat. Bila ada kader yang jarang turun ke lapangan
akan ada laporan dari dewan pimpinan cabang (DPC) dan kemudian yang
bersangkutan mendapat surat teguran.
Terkait cita-cita yang diperjuangkan, Syahfan menyatakan PKS ingin
tak ada lagi korupsi di Indonesia. Untuk itu, pihaknya terus berjuang
memberantas korupsi.
“Meskipun sudah ada kaderisasi, namanya juga manusia, masih ada yang
melakukan kesalahan. Meskipun pimpinan partai tersangkut korupsi, kita
tetap berkomitmen menegakkan pemberantasan korupsi. Kita juga
berkomitmen melakukan pembersihan di internal partai. Jika memang
terbukti melakukan korupsi akan dilakukan pemberhentian atau
penggantian. Dengan memberantas korupsi kita bisa mewujudkan
kesejahteraan dan keadilan bangsa Indonesia,” katanya.
Untuk merealisasikan cita-cita parpol, Syahfan memaparkan PKS selalu
memperkuat lembaga yang ada, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
dengan selalu memberikan dukungan politik.
Menurutnya, ada satu peran strategis di KPK yang belum dijalankan,
yakni melakukan pencegahan. Pihaknya melihat KPK lebih fokus mencari
kasus dan menindaklanjutinya. Padahal, di balik itu masih ada 40.000
kasus yang tidak berhenti. “Ada dua agenda kita terkait korupsi, yakni
memperkuat KPK dengan mengingatkan bahwa di samping penindakan, juga
perlu adanya pencegahan. KPK juga hendaknya melakukan supervisi
institusi penegak hukum lain, yakni Kejaksaan dan Kepolisian, yang lebih
kuat strukturnya sampai daerah-daerah,” imbuhnya.
Karena, menurut Syahfan, ada demoralisasi yang kuat di dua institusi
penegak hukum, yakni Kejaksaan dan Kepolisian. Jika menjadi pemenang
pemilu, PKS tetap mendukung KPK, sekaligus mendorong Kejaksaan dan
Kepolisian bekerja maksimal dalam penegakan hukum, khususnya memberantas
korupsi.
“Institusi polisi saja sudah punya aparat sampai ke desa-desa. Di
kalangan masyarakat pun polisi sudah hadir. Polisi hadir saja,
masyarakat sudah segan. Bayangkan, kalau polisi berkomitmen dan didukung
masyarakat, seperti masyarakat mendukung KPK. Cita-cita kita tetap pada
penegakan hukum dan keadilan, serta menyejahterakan rakyat. Salah satu
kesejahteraan itu adalah memberantas korupsi,” tegasnya.
Iuran Kader
Menyangkut kondisi keuangan parpol,
Syahfan mengakui untuk kebutuhan internal partai sudah bisa mandiri.
Namun, untuk memenuhi kebutuhan di luar parpol, memang cenderung minim.
Keuangan parpol berasal dari iuran kader yang menjadi anggota
legislatif. Untuk anggota DPR, iuran sekitar 40 persen dari
take home pay (THP).
THP
anggota DPR saat ini sekitar Rp 40 juta sampai Rp 50 juta. Sedangkan
anggota DPRD provinsi Rp 18 juta sampai Rp 20 juta dan anggota DPRD
kabupaten/kota Rp 12 juta sampai Rp 15 juta, dengan potongan sekitar Rp 5
juta.
“Itu semua masuk kas parpol. Jadi dengan iuran tersebut, untuk
kebutuhan rutin ada. Tapi kalau untuk iklan di media massa dan
sebagainya, memang kita minim sekali, kecuali ada donatur,” ujarnya.
Menurut staf Bendahara Umum PKS, Marwan, biaya operasional PKS dalam
setahun sekitar Rp 23 miliar. Biaya tersebut meliputi gaji pegawai,
konsumsi rapat, dan kunjungan rutin ke daerah. Total donatur, baik dari
sumbangan dan iuran anggota legislatif sekitar Rp 25 miliar setahun, dan
bantuan pemerintah setahun Rp 886.134.168.
Syahfan menambahkan, untuk Pemilu Legislatif 2014, diperkirakan biaya
yang dikeluarkan partai berkisar Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar.
Untuk satu daerah pemilihan (dapil) diperkirakan membutuhkan dana Rp 2
miliar.
Saat ditanya tentang fungsi yang hingga saat ini belum dijalankan
atau masih lemah diimplementasikan secara internal, Syahfan menjelaskam
PKS masih punya cita-cita menjadi parpol modern yang kuat. “Kita belajar
dari Partai Buruh di Australia, bertemu juga dengan partai buruh di
Inggris, serta Partai Komunis China, untuk belajar bagaimana menjadi
partai modern. Partai modern adalah partai yang basis massanya kuat dan
kaderisasi kuat. Kita secara kaderisasi sudah kuat, tapi basis massa
kita belum. Misalnya, Nahdliyin itu basis massa PKB, Muhammadiyah basis
massa PAN, kalangan birokrat basis massa Golkar. Kita belum punya basis
massa yang kuat. Orientasi kita masih di kampus dan mahasiswa. Kita
ingin jadi partai modern kuat, kaderisasi bagus, tapi basis massanya
juga kuat,” ucapnya.
Ketika disinggung soal strategi dan langkah yang bisa ditempuh agar
parpol betul-betul membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bukan menjadi
salah satu sumber korupsi uang negara, Syahfan menuturkan PKS fokus
untuk mendorong program pemerintah yang menyentuh langsung kesejahteraan
masyarakat. Salah satunya, kegiatan di Kementerian Sosial melalui
Program Keluarga Harapan (PKH). Program tersebut menyasar
keluarga-keluarga, terutama ibu-ibu miskin yang layak diberi bantuan.
Semuanya tercatat dengan baik, sehingga bantuan bisa tepat sasaran.
Selain itu, di internal parpol juga ada program bernama “Rumah
Keluarga Indonesia”. Kedua program tersebut intinya bercita-cita
membangun keluarga yang kuat, sekaligus mempunyai komitmen moral bagi
kemajuan bangsa.
“Kita prihatin dengan keluarga yang tidak punya pendidikan moral.
Contohnya, ayah memperkosa anak sendiri, bahkan ibunya pun tidak tahu
setelah sekian lama. Artinya, pendidikan moral di keluarga tersebut
sangat minim. Kalau keluarga tidak punya nilai, maka bisa menghancurkan
bangsa, membuat bangsa rapuh perlahan. Penguatan keluarga merupakan
bagian dari aset peningkatan kesejahteraan rakyat,” terangnya.
Target Pemilu 2014 adalah PKS berada di posisi tiga besar. Hasil
simulasi yang dilakukan di internal partai, PKS bisa mendapatkan 20
persen kursi di DPR. “Kita sudah punya 57 kursi di DPR sekarang, target
optimisnya, dua kali dari sekarang,” katanya.
Tentang capres-cawapres, Juru Bicara DPP PKS, Mardani Ali Sera
menjelaskan berdasarkan keputusan Majelis Syuro setelah pemilu
legislatif baru PKS akan memutuskan apakah akan mengajukan
capres-cawapres, capres saja, cawapres saja, atau mendukung
capres/cawapres parpol lain.
“Kalau ternyata tingkat dukungan publik kuat, kita bisa mengajukan
pasangan. Kalau ternyata dukungan publik yang sesuai kita harapkan, kita
bisa juga mengajukan hanya capres atau hanya cawapres saja,” katanya.
Jika akhirnya harus berkoalisi saat pilpres, lanjut Mardani, PKS
sangat terbuka untuk berkoalisasi dengan parpol mana pun, asal memiliki
kesamaan visi-misi, serta karakter perjuangan yang pro-rakyat,
pro-penegakan hukum, dan pro-pemberantasan korupsi.
PKS harus bekerja keras untuk meningkatkan
elektabilitasnya karena kasus yang menimpa mantan Presiden PKS Luthfi
Hasan Ishaaq sangat memukul kepercayaan publik terhadap partai tersebut.
“PKS masih butuh kerja keras untuk mengembalikan kepercayaan publik
setelah ditetapkannya mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, sebagai
tersangka kasus suap impor daging sapi,” katanya.
sumber:http://www.beritasatu.com/pemilu-2014/109919-terus-berjuang-memberantas-korupsi.html