Kurtubi: Konsumsi BBM Masih Bisa Tambah Subsidi Dengan Ekonomi RI Tumbuh 6,4%

Dengan target pertumbuhan ekonomi Indonesia direntang 6,4%-6,9% pada 2014, kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hendaknya bisa diusulkan hingga 55 juta kiloliter (kl).

Jumlah itu lebih besar dibandingkan usulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sebesar 51,04 juta-52,41 juta kl di tahun depan.

Menurut Pengamat Perminyakan Kurtubi, perhitungan itu dengan menggunakan asumsi setiap ekonomi Indonesia tumbuh 1%, konsumsi BBM bersubsidi bertambah sekitar 1,5% dari kuota.

"Kalau pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi setiap tahun, maka konsekuensinya konsumsi BBM subsidi juga akan semakin meningkat. Jadi jangan dibatasi atau ditahan-tahan," ujar Kurtubi, Senin (10/6).

Kondisi ini terjadi lantaran peningkatan jumlah lapangan kerja dan mendorong kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan. Sehingga tingginya konsumsi BBM tak bisa terhindarkan lagi.

Usulan volume BBM sekitar 54 juta-55 juta kl di tahun depan, menurut Kurtubi, harus segera dilakukan pemerintah sesuai dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi. Karena berdasarkan pengalaman, kuota BBM subsidi bakal membengkak di bulan Oktober-Desember.

"Misalnya saja di tahun ini, saya rasa kuota BBM subsidi akan jebol dari 48 juta kl sebab ekonomi diasumsikan bertumbuh 6,3% dari sebelumnya 6,2%. Biasanya volume BBM bakal dinaikkan lagi di tiga bulan terakhir, jadi bikin kerjaan beberapa kali. Ini karena ESDM salah menghitung kuota," tegas Kurtubi.

Salah satu jalan keluar untuk bisa menekan konsumsi BBM, Kurtubi menghimbau, agar pemerintah menerapkan satu kebijakan yang mengalihkan seluruh kendaraan pribadi maupun angkutan umum untuk menggunakan bahan bakar gas (BBG).

"Jadi semuanya didesain pakai BBG, jangan setengah-setengah atau hanya mengurangi volume BBM di tanki kendaraan. Kalau begitu, sama saja bohong. Angkutan umum juga harus dibenahi dari sisi kualitas dan memperbanyak jenis angkutan yang menggunakan gas," pungkas Kurtubi.

sumber : http://www.riau24.com/berita/baca/7450-konsumsi-bbm-bisa-tambah-subsidi-dengan-ekonomi-ri-yang-tumbuh-64/

Kerugian Kontraktor di Depan Mata, Jika BBM Naik

Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Kontraktor Muda Indonesia (DPP Hakmi) menyatakan sikap tidak setuju bila pemerintah merealisasikan kenaikan harga bahan bakar minyak. Seharusnya, sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah  terlebih dahulu membuat regulasi yang mengatur dampak melonjaknya harga material sebagai dampak kenaikan harga BBM.

Demikian disampaikan Ketua Umum (DPP Hakmi), Ikbal Basir Khan, dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi (Senin, 17/6). Dia yakin, kenaikan harga BBM akan disusul lonjakan harga material konstruksi serta mobilisasi material ke lokasi proyek.

Dia jelaskan lagi bahwa sebelum dilakukan Pelelangan Pekerjaan Proyek, pihak Pengguna Jasa atau Pemilik Proyek telah menyusun harga yang dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disesuaikan dengan harga pasar ketika BBM belum naik.

"Pada saat pekerjaan berjalan, seluruh rencana biaya pekerjaan berubah akibat naiknya BBM. Tapi, kontraktor harus menyelesaikan pekerjaan, jika tidak selesai akan berdampak pada risiko hukum. Sementara, jika terdapat  harga satuan proyek yang dianggap lebih tinggi dari harga pasar, kontraktor dituntut mengembalikan uang negara," kata dia.

"Nah, bagaimana jika harga satuan proyek lebih rendah dari harga pasar. Negara harus mengembalikan uang kepada kontraktor dong biar adil," timpal dia.

Dia menambahkan, seluruh pembangunan infrastruktur di Indonesia yang menggunakan APBN dan APBD tidak lepas dari peran kontraktor. Dalam pelaksanaan tersebut banyak melibatkan tenaga kerja seperti para tukang, buruh bahkan para sarjana.

"Betapa banyak dana setiap paket proyek keluar yang tidak direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Kan kasihan kontraktor harus menanggung beban kerugian sendiri akibat dari  kebijakan pemerintah yang tidak berpihak," terang dia.

Karena itu, tekan Ikbal, jika pemerintah tetap menaikkan harga BBM maka Pihak Pengguna Jasa dalam hal ini Menteri, Gubernur dan Bupati serta semua jajaran dinas terkait, harus memberi kebijakan atau dispensasi agar proyek yang telah berjalan dan terkena imbas dari kenaikan harga BBM tidak terganggu.

"Agar dapat dilakukan penyesuaian harga satuan dan penyesuaian volume pekerjaan, Serta bagi proyek yang belum dilelang agar dilakukan revisi DIPA dengan harga setelah naiknya BBM supaya tidak terlalu memberatkan para kontraktor," tandas Ikbal.

sumber:http://polhukam.rmol.co/read/2013/06/17/114836/Kerugian-di-Depan-Mata,-Kontraktor-Menolak-Keras-Kenaikan-Harga-BBM-

Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Tawarkan Solusi Alternatif

 

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengungkapkan menjelang sidang paripurna terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, partainya tetap mengajukan langkah alternatif agar hal itu tidak terjadi.

"Ya perbedaan, asumsi dasar kalau (pemerintah) ada kenaikan, kami tidak ada kenaikan," kata Sohibul di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2013).

Lanjut dia, dalam sikap alternatif yang nanti akan ditawarkan dalam sidang paripurna sudah menyangkut penanggulangan kemiskinan tanpa harus mencairkan dana kompensasi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

"Dalam postur kami sebetulnya ada cadangan untuk mengantisipasi kemiskinan yang terjadi akibat isu BBM ini."

"Jadi artinya di dalam alternatif postur yang kami miliki, persoalan penanggulangan kemiskinan (sudah ada), sekarang belum naik saja sudah ada pengaruh (harga kebutuhan naik)," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI ini enggan membeberkan langkah alternatif apa yang akan ditawarkan dalam sidang Paripurna nantinya. "Nanti dibacakan, tetapi asumsi dasar berbeda dengan pemerintah," katanya.

Ia pun menerangkan, jika cara alternatif ini tidak melanggar undang-undang mengenai kewenangan pemerintah terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.

"Memang diusulkan RAPBN oleh pemerintah tetapi dalam pembahasan bisa (alternatif), bentuknya usulan," tuntasnya.

sumber:http://nasional.sindonews.com/read/2013/06/17/12/750510/tolak-kenaikan-harga-bbm-pks-tawarkan-alternatif

Jika PKS Keluar, Dominasi Golkar Kian Besar

 

Pengaruh jika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keluar  Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi dinilai sangat besar. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemungkinan akan bergantung pada Partai Golkar jika PKS lengser dari koalisi.

Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Gun Gun Heryanto mengatakan, salah satu pengaruh besar kalau SBY melepas PKS adalah semakin kecanduannya pemerintah dengan Golkar.

"Tentu ada pengaruh bagi pemerintahan SBY, yakni akan kian punya ketergantungan pada Golkar," kata Gun Gun kepada Okezone, Minggu (16/6/2013).

Ketergantungan dengan Golkar, lanjut Gun Gun, kerena dengan tiadanya PKS, maka dukungan ke depan praktis akan ditentukan oleh posisi tawar Golkar di DPR.

"Sekarang kan koalisi SBY ini menguasai 75 persen kursi DPR. Sedangkan, Golkar menguasai 106 kursi (18,93 persen) dan PKS 57 kursi (10,18 persen).  Jika, kursi PKS tidak lagi sebagai dukungan pada pemerintah, maka praktis posisi Golkar akan menguat," paparnya.

Sementara, partai koalisi lain, seperti PAN yang hanya memliki 46 kursi (8,21 persen), PPP 38 kursi (6,7 persen) dan PKB 28 kursi (lima persen) tidak cukup kuat untuk mendukung Demokrat, kalau Golkar melakukan manuver politik.

Oleh karena itu, hingga kini SBY belum berani mendepak PKS keluar dari Setgab Koalisi, karena partai yang kini dikomandoi oleh Anis Matta ini cukup berpengaruh bagi pemerintah.

"Makanya SBY tarik ulur. Tapi itu pilihan politik, jadi SBY harus tegas pilihan mana yang akan diambil," tuntasnya

sumber:http://news.okezone.com/read/2013/06/17/339/822880/jika-pks-keluar-bargain-golkar-kian-besar

KPK Salah Sita Mobil, Mau Kembalikan Tapi Malu

Komisi Pemberantasan Korupsi mengembalikan mobil Toyota Fortuner bernomor polisi B 544 MSI kepada Ahmad Zaki, sekretaris pribadi mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq. Lembaga antikorupsi itu berdalih setelah meneliti lebih lanjut, ternyata kendaraan yang disita tidak terkait tindak pidana pencucian uang dilakukan Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah.

"Setelah berkas diserahkan kepada jaksa dan kemudian jaksa melakukan penelitian kemudian disimpulkan terhadap mobil sitaan yang disita terkait kasus LHI dan AF, maka mobil Fortuner B 544 MSI atas nama (milik) Ahmad Zaki dikembalikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP., lewat pesan singkat, Sabtu (15/6).

Menurut Johan, alasan jaksa mengembalikan mobil itu lantaran diperoleh bukan hasil dari pencucian uang. Kemudian, menurut jaksa, mobil itu sempat berpindah tangan dari Ahmad Zaki kepada pengacara LHI, Zainudin Paru.

"Diperoleh data klarifikasi baru didapat pada 12 Juni 2013, sehingga sebelum berkas dilimpahkan ke pengadilan mobil tersebut diserahkan kepada pemilik (Ahmad Zaki) melalui Zainudin Paru. Karena mobil itu disita dari Zainudin Paru," lanjut Johan.

Johan mengaku KPK bakal menyerahkan mobil itu langsung ke Paru. Tetapi, menurut sumber di PKS, lembaga antikorupsi itu enggan mengantarkan kembali kendaraan itu kepada pemiliknya. Menurut dia, KPK malah meminta kepada Paru mengambil sendiri mobilnya di KPK.

(red: ngambilnya aja gagah berani pakai bawa brimob segala, giliran salah sita malu ni yeee mau ngembalikan, masak suruh ambil sendiri....)

sumber;http://www.merdeka.com/politik/salah-sita-kpk-kembalikan-mobil-milik-petinggi-sespri-luthfi.html

Alasan Tidak Depak PKS Dari Koalisi

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memutuskan tak mengeluarkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Meskipun, PKS sudah menentang habis-habisan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak dalam RAPBN-P 2013 oleh pemerintah.

Lalu apa alasan Demokrat tak mengeluarkan PKS dari koalisi?

Wakil Sekertaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa, Sabtu 15 Juni 2013, mengatakan Demokrat tak bisa serta merta mengeluarkan PKS dari koalisi. Sebab, sudah ada kesepakatan bersama partai-partai koalisi yang mengatur segala sesuatunya.

"Kode etiknya seperti itu, Kita mematuhinya, itu otomatis saja," kata Saan di Gedung DPR, Sabtu 15 Juni 2013.

Saan menegaskan, Demokrat tidak mengeluarkan PKS bukan untuk menghindari pencitraan partainya menzolimi PKS. "Tidak ada istilah terzolimi, justru PKS menzolimi koalisi," tegasnya.

Namun, Saan menghimbau, jika PKS tak lagi sepaham dengan koalisi, diharapkan partai dakwah itu ke luar dari koalisi. "Tidak perlu menunggu dikeluarkan," ujar dia.

sumber:http://us.politik.news.viva.co.id/news/read/420992-alasan-demokrat-tidak-depak-pks-dari-koalisi

Kasus Induk LHI Tak Terbukti Aset Habis Disita, Angie Terbukti Terima Suap 32 M Asetnya Tak Disita

 

Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan vonis hukuman empat tahun penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus suap pembahasan proyek Kemendiknas dan Kemenpora terhadap Angelina Sondakh. KPK diminta untuk menjerat Angie dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
"Jelas keputusan banding ini melukai rasa keadilan publik. Namun, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ke Mba Angie, seharusnya KPK segera menyita semua aset beliau yang terkait korupsi dengan UU TPPU," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf dalam rilis yang diterima detikcom, Sabtu (15/6/2013).
 
Menurut anggota Fraksi PKS ini, selama ini publik mempertanyakan kenapa KPK tidak pernah menyita aset Angelina Sondakh yang menurut KPK telah menerima suap sekitar Rp 32 milyar dari proyek dua kementerian. 
 
"Saya pikir publik tidak akan lupa bahwa KPK telah menetapkan Mba Angie sebagai tersangka karena telah menerima suap Rp 12,58 miliar dan 2.350.000 dolar AS yang totalnya sekitar Rp 32 miliar dari Grup Permai yang terkait dengan proyek di dua kementerian," paparnya.
 
Dalam penjelasan Jaksa KPK, menurut Muzzammil, KPK menuntut agar Angie dihukum 12 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu Jaksa KPK meminta agar Angie mengembalikan uang negara senilai total Rp 12,58 miliar dan US$ 2,35 juta.
 
"Pada kasus Mba Angie ini KPK hanya 'meminta' agar beliau mengembalikan uang tersebut. Padahal KPK memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyita aset beliau melalui UU TPPU karena predicate crimenya sudah jelas," tegasnya. 
 
Dengan dijerat UU TPPU, kata Muzzammil, maka tidak hanya aset Angie yang disita namun seluruh aliran dana kepada pihak-pihak tertentu, termasuk jika ada dugaan yang masuk ke partainya bisa diungkap.
 
"Namun sampai sekarang kita semua tidak melihat ada upaya KPK untuk menyita aset hasil korupsi beliau dan menjerat beliau dengan UU TPPU. Publik, terutama kader dan simpatisan PKS patut mempertanyakan kenapa KPK diskriminatif dalam penegakan hukum? Apakah karena beliau berasal dari partai tertentu sehingga perlakuannya berbeda? Padahal kasus korupsinya sudah terang benderang," tanyanya.
 
Muzzammil membandingkan dengan perlakuan KPK yang langsung menyita aset mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishak padahal tindak pidana induknya belum dibuktikan.
 
"Kami berharap KPK bisa adil dan transparan dalam penegakan hukum. Dengan begitu, kepercayaan kita semua terhadap KPK bisa kembali pulih," ujarnya. (mpr/detik)

3 Fraksi Susul PKS Resmi Tolak Kenaikan BBM

 

Empat dari sembilan fraksi di Badan Anggaran DPR yang menyatakan dengan komitmen tegas untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Empat fraksi tersebut adalah fraksi Gerindra, Hanura, PKS dan PDIP. Nurdin Tampubolon, anggota Fraksi Hanura mengatakan seharusnya pemerintah bisa mengoptimalkan pendapatan negara agar tidak mengalami defisit anggaran negara. Dengan demikian, kenaikan harga BBM tidak perlu dilakukan. "Kami dengan tegas menolak kenaikan harga BBM," kata Nurdin di Gedung Badan Anggaran DPR Jakarta, Sabtu (15/6/2013).

Nurdin menganggap bahwa kenaikan harga BBM tersebut hanya akan menyebabkan kenaikan inflasi. Pemerintah telah menargetkan bahwa inflasi setelah ada kenaikan harga BBM bisa mencapai 7,2 persen. "Padahal dengan tidak adanya kenaikan harga BBM saja, inflasi bisa mencapai 5,8 persen," tambahnya.

Sementara itu, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra Fary Jemmy Francis mengatakan pihaknya juga menolak kenaikan harga BBM. Sebab dengan kenaikan harga BBM tersebut akan menyebabkan angka kemiskinan melonjak dan inflasi meningkat. "Kami juga tidak sepakat pemberian dana kompensasi kenaikan harga BBM karena itu sifatnya hanya pencitraan," tambah Fary.

Sikap senada juga dikatakan oleh anggota Badan Anggaran dari Fraksi PKS Yudi Widiana Adia. Bagi Yudi, pemerintah saat ini dinilai tidak maksimal dalam mengelola kebijakan energinya. Sehingga impor migas melonjak dan menyebabkan neraca perdagangan defisit. Imbasnya, neraca anggaran juga defisit dan menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot.

Di sisi lain, pemerintah juga tidak maksimal dalam mengembangkan transportasi massal. "Menaikkan harga BBM bersubsidi mendekati puasa dan lebaran ini sangat tidak tepat. Pemerintah tidak punya kalkulasi matang soal kebijakan ini. Hal tersebut justru hanya menaikkan angka kemiskinan saja," kata Yudi.

Sikap serupa juga diambil oleh fraksi PDIP yang disampaikan oleh Sayed Muhammad Muliady. Fraksi PDIP masih mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan harga BBM. Sebab, dengan menaikkan harga BBM bersubsidi maka ada risiko kenaikan inflasi dan angka kemiskinan masyarakat.

Adapun lima fraksi lainnya sepakat untuk mendukung kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Selanjutnya, hasil rapat final tentang Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RUU APBNP) 2013 ini akan dibawa ke Rapat Paripurna Senin (17/6/2013) mendatang. (kompas)

Ekonomi Salah Urus, Habiskan Gajimu, Gesek Kartu Kreditmu ! Uang gak Cukup? Utang Saja !

 by @TrioMacan2000

    Kita bahas pengelolaan ekonomi yg salah urus ya…lanjutan dari twit2 sebelumnya …
    
    1. Eng ing eeeng…mari kita bahas ekonomi indonesia..sebelumnya kita sdh bahas NILAI RUPIAH - DEVISA - HARGA BBM http://t.co/vE5C9DA2Lr
    
    2. Kita juga sdh bahas lanjutannya >> http://t.co/fpGyj0QvWr”
    
    3. Disana kita sdh bahas bgmn pemerintah gagal mengelola ekonomi Indonesia dgn baik. Growth andalkan utang dan konsumsi
    
    4. Di sisi lain, pemerintah terus saja pertahankan subsidi energi (BBM & listrik) yg salah arah dan semakin besar, naik setiap tahunnya
    
    5. Pemerintah terpaksa memperbesar utang, baik utang LN mau pun dgn menjual Surat Utang Negara (SUN). Utang RI pun tembus 2000 Triliun
    
    6. Penerimaan pajak mustahil digenjot tinggi krn dunia usaha tak tumbuh karena investasi minim akiba kelangkaan dan kehancuran infrastruktur
    
    7. Sementara oknum2 pemerintah cq Depkeu tdk mau naikan cukai rokok dan alkohol yg saat ini sangat rendah. Pdhl bs naikan penerimaan negara
    
    8. Kenaikan cukai rokok yg setara dgn Thailand dan Malaysia saja sdh bisa tingkatkan penerimaan negara menjadi 300 triliun per tahun
    
    9. Tekanan yg sgt besar pada APBN akibat subsidi, melebarnya defisit APBN, defisit neraca perdagangan/pembayaran, kian melemahkan rupiah
    
    10. RI selalu menerapkan kebijakan mata nilai kurs mengambang. Apalagi sejak RI jadi agta WTO (world trade org) pada 2 Nov 1994 yg lalu
    
    11. Kebijakan nilai kurs mengambang (floating exchange rate) artinya harga valuta diserahkan pada mekanisme pasar sepenunya
    
    12. Pemerintah cq BI baru lakukan intervensi pasar jika nilai rupiah dinilai terlalu rendah, terancam bahaya atau merosot terlalu tajam
    
    13. Setiap kali BI intervensi menahan laju jatuhnya rupiah = pemborosan devisa. Menguras cadangan devisa BI yg tdk seberapa itu.
    
    14. Berkurangannya cadangan devisa = berkurangannya kemampuan RI utk membiayai impornya. Barang2 produk jd langka = harga2 naik
    
    15. Dgn keanggotaan WTO artinya pemerintah ini sudah resmi mengikuti semua aturan main sang borjuis besar Amerika Serikat & sekutu2nya
    
    16. Kita semua paham bahwa AS adalah sebagai pihak yang paling dominan di WTO dan berbagai anak organisasinya.
    
    17. Utang dan Riba (instrument bunga) menjadi pola dasar borjuis kapitalis raksasa AS dalam menimbun keuntungan (uang dan harta kekayaan)
    
    18. Segelintir kelompok dari etnis Yahudi AS & Int’l yang hny 2% dari penduduk dunia memiliki kontrol atas 80 % seluruh uang di dunia
    
    19. Sistem cadangan devisa negara dari yang sebelumnya emas murni diubah jadi Dolar AS. Ini wajib bagi anggota WTO, termasuk RI. Stupid !
    
    20. Rakyat terus ‘dihasut’ utk terus belanja, berutang kepada bank, melalui fasilitas kredit atau cicilan pembayaran barang. Iklan2 dimana2
    
    21. Piutang bank disulap jd piutang negara, piutang negara menjadi cadangan devisa negara. utang bank disulap jd utang negara= BLBI
    
    22. Rakyat tdk pernah diajarkan membuat/mencipta barang, atau memproduksi barang, tapi terus dihasut utk membeli barang (konsumerisme)
    
    23. “Ayo terus beli ! Beli barang2 itu, tidak perlu kita produksi. Habiskan uang gajimu, kuras tabunganmu ! Uang ga cukup? Utang saja !”

    24. Gesek kartu kreditmu !”. Begitu kira2 ucapan mereka, para penghasut yang fanatik dgn pemikiran Monetarist ini. Menciptakan konsumerisme
    
    25. Ngeriii… Pemerintah diam saja melihat ini semua, Ga ada tindakan untuk melindungi rakyatnya. Tdk ada percerdasan bangsa. Sontoloyo..!
    
    26. Barang2 impor pun membajiri pasar Indonesia. Kayak air bah..tsunami. Impor..impor lagi…semakin menjadi…lihatlah hari ini…semakin menjadi
    
    27. Sementara negara tak henti2nya menerbitkan SUN (Surat Utang Negara) dan ORI (Obligasi RI) yg sudah masuk seri ke 6. Tutupi utang !!
    
    28. Di sisi lain utang negara melonjak terus, per April 2013 utang negara tembus 2000 triliun, proyeksi Des 2013 mencapai 2100 triliun
    
    29. Semakin besar utang negara, asing semakin senang. Ekonomi semakin lemah. Mudah didikte. Mudah dikendalikan
    
    30. Instrument utang dan pasar modal adalah 2 instrument yg paling mudah digunakan asing utk kendalikan bahkan hancurkan ekonomi RI
    
    31. Investasi asing dalam bentuk NDI (non direct investment) dapat ditarik setiap saat. Tarik sekaligus = RI collaps !! Beda dgn DI
    
    32. DI atau Direct investment adalah investasi langsung asing dlm bentuk pembangunan pabrik2, industri2, infrastruktur dll. Uangnya tertanam
    
    33. DI menghasilkan multiplier effect dlm bentuk penyediaan lap kerja, konsumsi barang modal produksi dalam negeri, pajak dst
    
    34. Semakin besar utang RI terutama dgn pihak asing (WTO atau pun bilateral) membuat RI semakin tdk berdaulat. Persis kayak dgn IMF dulu
    
    35. Asing sangat senang jika RI terus utang dan terbitkan SUN/ORI. Kuku dan cakar mereka makin tajam masuk ke dalam jantung RI
    
    36. Pemerintah RI kembali mengulangi kesalahan fatal. Terbitkan SUN atau berutang tanpa ada proyek produktif sbg underlying nya !
    
    37. RI terbitkan SUN & cetak utang baru hny utk tutupi defisit APBN yg utamanya disebabkan : subsidi BBM, bayar utang/pokok/bunga, BLBI dst
    
    38. Meski tidak separah era Sri Mulyani yg berikan yield atau bunga utang yg tertinggi di dunia, saat ini utang dan bunga RI makin tinggi
    
    39. Pihak asing tentu saja tdk mau investasi dlm bentuk utang atau saham di RI tanpa jaminan dapat yield, margin, bunga yg besar
    
    40. Tidak cukup sampai disana, mereka juga perlu garansi. Jaminan bhw semua utang tsb pasti bisa dikembalikan.
    
    41. Caranya? Sejak 2006 AS si Rentenir Agung’ bersama kaki-tangannya via bank2 int’l / bank dunia mengumpulkan negara para pengutang
    
    42. Mereka meminta agunan utang selama utang masih dalam proses pencicilan. Lantas apa yg diagunkan ? Nah ini yg menarik hehe
    
    43. Yg diagunkan al. adalah Hutan2 RI perawan & hutan lindung yg diagunkan/dijaminkan melalui Badan Lingkungan Hidup Dunia PBB (UNEP)
    
    44. Dgn dalih hutan lindung PBB demi pelestarian lingkungan hidup mengantisipasi bencana lingkungan/perubahan iklim bumi (global warming)
    
    45. Utang ditukar Hutan. Mirip sih hurufnya ..mirip pengucapannya hehe
    
    46. Hanya propinsi NAD (Aceh) yang jelas-jelas menolak hutan-hutannya diagunkan. Meski jebol juga hutan lindungnya gara2 prabowo hehe
    
    47. Gara2 prabowo biayai Pilkada Zaini - Muzakir, terpaksa deh NAD setujui tebang utang HPH milik PT. HTL 98.000 ha di kawasan HL Leuser
    
    48. Tanpa izin Pemerintah NAD, HPH Prabowo yg diperoleh pada jaman Orba tsb tdk bisa ditebang. PT. Kiani Kertas pun bakal collaps. Ga ada BB
    
    49. NAD memilih jalur moratorium kehutanan dimana NAD memperoleh kompensasi atas jasanya menjaga lingkungan hijau dalam pelestarian hutan
    
    50. Belakangan RI juga ikut memilih jalur kompensasi pelestarian hutan melalui moratorium kehutanan itu. Tapi agunan hutan tetap berjalan !
    
    51. Target PDB (produk domestic bruto) 2012 7 ribu tiliun dan APBN 2012 yang 1.600 triliun, atau PDB naik 6.3%
    
    52. Sungguh tidak masuk akal sama sekali kalau piutang negara dari pajak hanya 70an triliun dan baru terbayar 20%
    
    53. Sementara itu ribuan triliun atau ratusan milyar US$ devisa RI parkir di Luar Negeri, sbgn dari hasil ekspor dgn modus transfer pricing
    
    54. Plus pencucian uang & penyembunyian hasil rampokan para koruptor RI. Alangkah bahagianya mereka..termasuk Nazar cs si ‘koruptor coklat’
    
    55. Disisi lain, nilai inflasi sejak 2000 s/d 2009 mencapai 8,98% /tahun. Khusus tahun 1997 s/d 1998 inflasi berkisar mulai 11% s/d 77%
    
    56. Khusus di tahun 1999 inflasi 2%. Sepanjang tahun 2010 inflasi 7%. Total inflasi mulai 1999-2010 = 99% !! Sedaap hehe
    
    57. Nah, dengan nilai kurs rupiah terhadap Dolar AS pada tahun 1999, 10 ribu / US$ sedang saat ini Juni 2013 juga 10.000/ US$
    
    58. Makna nilai kurs rupiah seperti itu bisa bermacam2. Yg pasti pasar melihat bhw kondisi ekonomi RI hampir mirip dgn kondisi ekonomi 99
    
    59. Maknanya, pemerintah RI gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ekonomi RI mulai merosot tajam kembali ke tahun 1999
    
    60. SBY sama saja dengan Suharto dulu. Meninabobokan rakyat dgn harga BBM rendah karena disubsidi besar2an. Tdk mau menyadarkan rakyat
    
    61. Pemerintahan SBY sama saja dgn Suharto dulu. Pertahankan BBM rendah yg akibatnya utang numpuk, APBN jebol, ekonomi terditorsi, macet
    
    62. Terkait sistem monetarist, neo-liberal yang menghalalkan privatisasi (dijual) BUMN dan pasar bebas sebebasnya
    
    63. Disisi lain Pemerintah malah terbitkan begitu banyak peraturan baru yg hambat investasi. Reformasi birokrasi hanya dusta belaka
    
    64. Lihat apa hasil reformasi birokrasi ? Hanya jadi beban APBN utk bayar gaji birokrat yg naik irasional setiap tahunnya. SBY hebat !!
    
    65. Sementara pelayanan publik masih jelek bahkan makin jelek. Ada ombudsman RI tapi tak bergigi (UU nya yg bikin tak bergigi)
    
    66. Singkatnya, Gaji /belanja pegawai, subsidi energi (BBM/listrik), pembayaran utang/bunga dan pelunasan BLBI, telah merampok APBN kita !
    
    67. APBN yg dibiayai oleh pajak rakyat dan obral SDA RI. Sungguh miris. Hanya sebagian kecil APBN digunakan utk pembangunan/kesejahteraan
    
    68. Khusus subsidi listrik, bebannya kian naik. Sebagian rakyat yg tolol, diperbodoh & ditipu dgn slogan2 anti PLTN. Tunda lagi. Miriis !!
    
    69. Target PLTN operasional 2018 terpaksa mundur ke 2024 karena ulah LSM2 yg dibayar asing yg ingin RI tergantung dgn BB carbon.
    
    70. Cukup dulu. Masih ada lanjutannya. Nanti kita bahs lagi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. MERDEKA !
    
    Content from Twitter

Bayangkan, Kenaikan BBM Jelang Ramadhan, Lebaran dan Tahun Ajaran Baru

 

by @MahfudzSiddiq

    Sblm mulai acara Gestur TV One saya sempat ngobrol dgn bbrp pedagang di pasar tradisional Pasar Rumput. 
    
    Saya tanya soal harga. Ternyata dlm sepakan ini ada kenaikan harga2 kebutuhan pokok cukup tinggi. 
    
    Misal harga cabe merah naik dari 25 ribu jadi 35 ribu/kg. Kentang naik dari 7 ribu jadi 10 ribu/kg. Dan bbrp barang lainnya. 
    
    Kalau barang olahan pabrik sprt kecap, saos, susu kental manis & plastik misalnya sdh naik sejak 2-3 bulan lalu. Stlh ada demo UMR. 
    
    Menurut para pedagang harga yg naik cenderung gak turun harganya. Kecuali bawang putih sdh turun krn pasokan bertambah. 
    
    Saat saya tanya jika BBM naik harganya? Sontak mereka jawab ya akan naik lagi harga barang2 kebutuhan pokok. 
    
    Saya tanya juga gmn harga kalau romadon dan lebaran? Mrk juga jawab akan naik lagi lebih tinggi. Krn permintaan banyak. 
    
    Saya sempatkan beli cabe, kentang dan kecap. Itu yg saya sampaikan di awal paparan di 
    
    Saya juga sempatkan tanya apakah sblmnya mereka pernah dapat BLT? Mereka jawab tidak pernah. 
    
    Termasuk ibu pedagang sayuran yg berstatus janda dgn 3 anak juga belum pernah dapat BLT. 
  
    Seorang pedagang mengeluh bbrp langganannya menghilang krn pemukiman sekitar rel kereta digusur. 
    
    Ada pedagang lain bilang bhw pedagang eceran liar di bawah pasar makin sedikit krn gak punya modal beli barang tuk dijual lagi. 
    
    Jadi alasan kami menolak rencana kenaikan harga BBM jelas. Yaitu dampak kenaikan harga yg beratkan pedagang dan konsumen kecil. 
    
    Secara waktu juga tdk tepat krn jelang ramadhan, lebaran dan tahun ajaran baru. Tingkat konsumsi masy akan tinggi. 
    
    Smntr BLSM yg akan digelontorkan juga blm ditopang data penduduk miskin yg akurat. Selain hanya sementara. 
    
    Smntr dampak kenaikan harga barang & menurunnya daya beli masy cenderung permanen. Bahkan ada yg akan kehilangan sumber pencarian. 
    
    Yg lebih mendasar alasan kami menolak adl krn tdk ada skema komprehensif untuk benahi carut-marut kebijakan sektor energi. 
    
    Jika menaikkan harga BBM subsidi krn alasan orang kaya ikut nikmati, toh kalau dinaikkan mereka akan tetap beli. 
    
    Smntr masy miskin makin berat beli BBM ditambah beban kenaikan harga2 barang kebutuhan pokok. 
    
    Secara statistik kenaikan harga BBM itu akan menambah jumlah orang miskin 3-4 juta orang. 
    
    Jika alasan rencana kenaikan harga BBM subsidi krn lonjakan konsumsi yg lampaui kuota, itu lebih soal pengendalian, bukan harga. 
    
    Sampai skrg belum ada skema komprehensif dan tegas bgm kendalikan tingkat konsumsi BBM bersubsidi, di luar faktor harga. 
    
    Sprt saya singgung sblmnya, kita sbnrnya punya pilihan2 kebijakan secara paradigmatik. Tentu dgn konsekuensi sistemiknya. 
    
    Yaitu opsi kebijakan liberalisasi BBM ke harga pasar atau opsi semi-proteksi melalui kebijakan subsidi terbatas. 

    Jika mau liberalisasi, ada sejumlah pertanyaan mendasar yg hrs dijawab dan disiapkan sistemnya. 
    
    Pertama, bgm kemampuan produksi BBM nasional jika diliberalisasi? Produsen asing belum bisa dipaksa pada harga keekonomisan. 
    
    Kedua, bgm kapasitas distribusi BBM yg terkait banyak hal di antaranya infrastruktur perhubungan dan transportasi? 
    
    Sehingga disparitas harga jual pasar tdk mencolok antar daerah, terutama yg minim infrastruktur penunjang distribusi BBM. 
    
    Ketiga, bgm menekan tingkat konsumsi BBM baik untuk transportasi maupun industri? Sistem transportasi massal sdh memadai? 
    
    Sudahkah industri punya iklim biaya produksi yg efesien? Shg harga jual barang mereka bisa lebih ekonomis ? 
    
    Keempat, bgm dgn diversifikasi sumber enerji selain BBM? Negara kita sbnrnya kaya dgn sumber2 energi alternatif. 
    
    Kelima untuk membantu daya beli masy sudahkah ada sistem jaminan sosial yg permanen dan bukan jenis BLT sementara? 
    
    Kelima, sudahkah kita punya sistem administrasi kependudukan yg standard untuk penerapan sistem jaminan sosial tsb? 
    
    Banyak lg pertanyaan2 mendasar jk ingin ambil opsi liberalisasi energi, khususnya BBM. Faktanya kita slalu parsial & tambal-sulam. 
    
    Coba periksa. Kenaikan harga BBM bersubsidi selama ini lebih krn faktor kenaikan harga minyak dunia dan lonjakan tingkat konsumsi. 
    
    Ibarat lubang, kita berulang-ulang kecebur di lubang yang sama. Smntr yg menanggung akibatnya masyarakat kebanyakan. 
    
    Ini sesungguhnya yg kami suarakan. Dan ini bukan kali pertama. Tapi sejak 2005 saat pertama kali pemerintahan SBY naikkan harga BBM 
    
    Content from Twitter

Jangan Naikkan BBM, Berantas Dulu Mafia Migas

Nelayan tradisional Indonesia merupakan tulang punggung pemenuhan pangan dan perekonomian nasional. Bagi nelayan kenaikan harga BBM bersubsidi jelas mempersulit kehidupan mereka, sebab hampir 60% biaya produksi mereka untuk penyediaan BBM.

"Kami menyadari negara terpuruk dalam utang. Namun jawabanya bukan dengan menaikan harga BBM, melainkan: berantas mafia migas, koreksi secara fundamental kesalahan penghitungan harga migas yang berakibat  Indonesia dijebak dalam skema harga pasar dan menderita kerugian sangat besar.

Hentikan pula pemborosan dan korupsi program rakyat, termasuk  proyek pengadaan 1000 kapal dan revitalisasi tambak Denfarm Pantura  Jawa," kata anggota Dewan pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Damanik dalam siaran persnya siang ini.

KNTI menyesalkan seluruh salah urus dan sepak terjang mafia inilah, yang menyebabkan  rakyat dipaksa membayar melalui skema utang luar negeri dan penghapusan subsidi BBM. Oleh karenanya KNTI   mendesak Presiden SBY  membatalkan rencana kenaikkan harga BBM, dengan berbagai pertimbangan.

"Pertimbangan secara Klimatologi, naiknya harga BBM pada semester II 2013 tidak tepat.  Sebab, saat ini Indonesia tengah dipengaruhi oleh maiden-julian  oscillation dan dipole mode negatif di Samudera Hindia, membuat musim  hujan & kemarau makin tidak menentu waktunya. Pada situasi itu,  ekonomi nelayan mengalami pelambatan. Secara Ideologis,  naiknya  harga BBM adalah praktik ketidakadilan dan melanggar  konstitusi. Sebab kenyataannya, pemerintah belum pernah sungguh-sungguh  menyelenggarakan Sistem Logistik Terpadu untuk nelayan dan petambak.  Terbukti selama ini, BBM bersubsidi belum tersalurkan, bantuan modal  usaha tidak terselenggara, sistem informasi produksi, pemasaran, hingga  perlindungan usaha bagi nelayan dan petambak Indonesia tidak tersedia," papar Riza.

Menurut dia pada kondisi tersebut diatas itu, maka kenaikan BBM akan memicu: naiknya nilai impor pangan perikanan hingga 40%, angka kemiskinan di kampung nelayan bertambah 50%, dan pencurian ikan berpeluang naik 40% dari 2012.[Suara Merdeka]

Hasil Rapat Pleno PKS di Bandung: Tetap Tolak Kenaikan BBM

 
Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kemarin menggelar rapat pleno di Bandung, Jawa Barat. Rapat yang digelar di Hotel Preanger sejak pukul 13.00 WIB hingga jelang Magrib itu antara lain menghasilkan, tetap menolak kenaikan harga BBM.

"Itu hasil rapat Pleno DPP PKS. Kita tetap menolak kebijakan Pemerintah yang tidak pro kepada rakyat," kata Sekretaris Fraksi PKS Abdul Hakim dalam perbincangan dengan Liputan6.com, Kamis (13/6/2013).

Dalam rapat yang dipimpin Presiden PKS Anis Matta kemarin, ujar Abdul Hakim, tidak membahas mengenai koalisi. Tetapi tetap meyakinkan diri untuk berpihak kepada rakyat.

"Tetap, terus memperjuangkan aspirasi rakyat, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dan rapat Pleno DPP itu tidak membahas dan memikirkan masalah bagaimana ke depannya koalisi ini," ungkap anggota Komisi V DPR RI ini.

Dalam rapat kemarin, ujar dia, yang hadir para pimpinan partai mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, ketua-ketua bidang atau badan. Rapat Pleno DPP PKS digelar di Bandung karena bersamaan dengan kampanye Anis Matta dalam rangka pemilihan wali kota Bandung.

"Acaranya rapat pleno ini kebetulan bersamaan dengan acara Pak Anis dalam rangka Pilwakot Kota Bandung," jelas dia.

Diusir dari Koalisi

PKS merupakan satu-satunya partai koalisi dalam Sekretariat Gabungan yang menolak keras kenaikan harga BBM. Alhasil, PKS seperti menunggu gong resmi keluar dari koalisi. Pesan 'pengusiran' PKS dari koalisi sudah diakui Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah.

"Pertengahan pekan lalu, seseorang dari pihak Istana sudah memberitahu salah seorang menteri PKS, kalau PKS sudah dikeluarkan dari koalisi. Ini informasi yang valid dan serius," ujar Fahri di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin.

sumber:http://news.liputan6.com/read/611621/hasil-rapat-petinggi-pks-di-bandung-tetap-tolak-kenaikan-bbm

Para Pemred Dapat Bingkisan Kondom di Forum Pemred Bali

Lebih 100 orang pemimpin redaksi berbagai media massa berkumpul di Nusa Dua, Bali, untuk menghadiri apa yang disebut sebagai Pertemuan Puncak Forum Pemred, 13-14 Juni 2013.

Para peserta mendapatkan fasilitas tiket Garuda pulang-pergi, hotel bintang selama tiga hari, dan makan gratis --menimbulkan pertanyaan siapa sebenarnya penyandang dana acara para pemimpin redaksi ini.

Kamis (13/6/2013), para peserta melakukan registrasi di lokasi acara, Bali Nusa Dua Convention Hall (BNDCH).

Saat registrasi, beberapa peserta kaget karena mendapatkan tiga bingkisan --selain ID card.

Salah satu bingkisan berisi satu kilogram gula pasir.

Dan ini yang mengagetkan: para pemimpin redaksi juga mendapatkan kondom dengan merek Meoong. Satu dos kondom berisi tiga buah kondom.

Selain para pemimpin redaksi, para peserta terdiri atas berbagai pihak yang terkait dengan media massa.

Misalnya, praktisi komunikasi. Di antara yang antre terlihat Aqua Dwipayana.

Para pemimpin redaksi, seusai melakukan registrasi, juga mendapatkan satu dos besar oleh-oleh khas Pati berisi produk-produk kacang Dua Kelinci.

Beberapa pemimpin redaksi terlihat menenteng dos besar dan dua tas dari panitia.

Pemandangan seperti ini sering terlihat pada antrean pembagian sembako untuk anak yatim atau bingkisan lebaran untuk warga tidak mampu.

Forum Pemred didirikan 50-an pemimpin redaksi di Jakarta, Juli 2012.

Ini merupakan pertemuan puncak pertama. Ketua Forum Pemred adalah Wahyu Muryadi, yang juga Pemred Majalah Tempo.(*)

sumber:http://m.tribunnews.com/2013/06/13/para-pemimpin-redaksi-dapat-bingkisan-kondom-di-forum-pemred-bali

Laporan Keuangan Kemensos Dinyatakan WTP

Dalam acara penyerahan hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemerintah di Istana Negara, Irjen Kemsos, Harun Ak. menjelaskan bahwa saat ini, laporan keuangan Kemsos tahun 2012 juga dinyatakan WTP, “alhamdulillah. Kami belum dapat hasil pemeriksaan resmi, tapi BPK sudah mengumumkan simpulan audit di website nya. Masyarakat bisa mengaksesnya,” ungkap Irjen yang ikut hadir di Istana mewakili Mensos Salim Segaf al Jufri.

Tidak hanya menata keuangan dan program, Kemsos juga melakukan agenda reformasi birokrasi secara sistematis. “Kami sudah menggalang kesepahaman dengan KPK dan Komisi Ombudsman Nasional untuk memulai zona integritas dan bebas korupsi. Selain itu, kami berkoordinasi dengan Kemen PAN untuk menjalankan 9 agenda reformasi birokrasi secara konsisten,” papar Irjen.

Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial bidang kehumasan, Sapto Waluyo, juga menjelaskan tentang ketidakhadiran Mensos Salim Segaf Al-Jufri ke Istana Negara, Rabu (12/6/2013) siang.

“Mensos mendapat undangan Selasa malam, tapi sudah ada jadwal ke luar kota sejak Rabu pagi. Beliau minta izin melalui Mensesneg, apa boleh diwakilkan. Akhirnya diutus Sekjen dan Irjen Kemensos untuk mewakili. Beberapa menteri lain juga tak hadir karena ada kesibukan yang tak bisa digantikan,” ujar Sapto di Jakarta, Kamis (13/6/2013).

Tahun lalu, Mensos menghadiri acara serupa dan mendapat apresiasi. “Karena realisasi anggaran Kemsos di atas rata-rata nasional. Ada 6 Kementerian yang mendapat apresiasi khusus. Di samping itu, status laporan keuangan Kemsos tahun 2011 dinyatakan BPK sebagai Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Itu merupakan prestasi tersendiri, karena sudah 4 tahun berturut-turut hanya WDP,” jelas Sapto.

Kemsos berharap dukungan dan pengawasan masyarakat akan meningkatkan kinerja, karena tugas ke depan lebih berat. (rfa/rmol)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/13/35077/laporan-keuangan-kemensos-dinyatakan-wtp/#ixzz2W3v2e0MY

Ini Kementerian & Lembaga yang Diduga Menyimpangkan Anggaran Total Rp 30 M

 

Penyimpangan anggaran perjalanan dinas senilai total Rp 30 miliar diungkap oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi juara satu dalam urusan nominal penyimpangan ini.

Ada 36 kementerian dan lembaga negara yang melakukan penyimpangan anggaran. Berikut adalah 11 besar kementerian dan lembaga yang disebut oleh FITRA dalam rilisnya, Kamis (13/6/2013).

1. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.5.938.049.057

2. Kementerian Tenaga kerja dan Transmigarasi dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.4.515.281.738

3. Kementerian keuangaan dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.537.453.076

4. Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.3.470.846.383

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.2.551.062.985

6. Kementerian Agama dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.792.895.663

7. Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.555.118.598

8. Badan Pertanahaan Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.420.884.887

9. Badan Nasional Penempatan Perlindungaan Tenaga kerja Indonesia dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.391.956.389

10. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan menengah dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.1.033.809.400

11. Badan Narkotika Nasional dengan penyimpangaan perjalanan dinas sebesar Rp.810.228.015

FITRA mendapatkan data tersebut dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penyimpangan sebesar itu dihasilkan lewat modus perjalanan dinas yang tak bisa dipertanggungjawabkan.

"Modus penyimpangan tersebut antara lain berupa ketidaksesuaian nama dan nomor tiket dengan manifest, perjalanan dinas Fiktif, perjalanan dinas rangkap, dan tidak ada bukti pertanggungjawaban," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA Uchok Sky Kadhafi.

(red: Alhamdulillah, Kemenkominfo, Kemensos, dan Kementan ndak ada....)

sumber:http://news.detik.com/read/2013/06/13/080631/2272003/10/?992204topnews