)|( PKS Bae Kudus
Headlines News :

PKS Update

Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

Senin, 10 Juni 2013 | 23.50

 


Ketua bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas.

"Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi kepolisian yang tidak memiliki aturan bahwa Polwan muslim boleh menggunakan Jilbab. Sehingga, hingga kini Polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi Polwan Muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itupun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat Pemprov NAD.

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab.

sumber:http://www.pksnongsa.org/2013/06/pks-desak-kapolri-segera-keluarkan.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+partaikeadilansejahtera+%28Partai+Keadilan+Sejahtera%29

Perjuangan Polwan Norwegia Mengenakan Jilbab

 Polwan Norwegia, Keltoum Hasnaoui Missoum yang bisa mengenakan jilbabnya



Perjuangan polisi wanita (polwan) muslim di Indonesia untuk mengenakan jilbab ternyata pernah dirasakan oleh polwan Norwegia. Polwan muslim di negara mayoritas kristen itu bisa mengenakan jilbab setelah melalui perjuangan yang panjang.

Sejak 20 Agustus 2010, negara Skandinavia ini telah membolehkan polisi wanita (polwan) untuk memakai jilbab yang disesuaikan dengan seragamnya. Pengadilan Persamaan Norwegia (The Norwegian Equality Tribunal) menyatakan, larangan Kepolisian Norwegia terhadap Polwan-nya yang ingin mengenakan jilbab adalah ilegal.

Euronews menulis, larangan tersebut melanggar prinsip kebebasan beragama dan hukum antidiskriminasi di negara tersebut.

Sementara, alarabiya.net yang mengutip AFP melansir pertimbangan keputusan pengadilan tersebut. "Tujuan keputusan ini adalah untuk mencerminkan Kepolisian Norwegia sebagai bagian dari seluruh masyarakat."

Majelis hakim menilai, masyarakat Norwegia terdiri dari masyarakat multikultural dan penuh dengan keberagaman. Polisi harus dapat mengilustrasikan keberagaman tersebut dengan membiarkannya dan memberi kepercayaan.

Perkara ini dimulai setelah adanya seorang polwan Norwegia yang ingin tetap menjadi polwan tetapi enggan melepas jilbabnya pada 2009. Pada awalnya, pemerintah beraliran kiri-tengah mengabulkan permintaan tersebut.

Akan tetapi, partai koalisi yang berkuasa menolak permohonan tersebut. Mereka pun menggugat kembali dengan oposisi yang menjadi mayoritas. Mereka menilai pembiaran polwan berjilbab akan menyebabkan islamisasi secara perlahan di negara tersebut.

Kemudian, gugatan pun sampai ke The Norwegian Equality Tribunal. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan, pelarangan atas polwan muslim yang berjilbab melanggar prinsip keberagaman yang dianut negara tersebut.

Saat ini, Polwan di Indonesia pun tengah merasakan hal yang sama. Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri  tidak memungkinkan polwan mengenakan jilbab.

Terkecuali, polwan di Nangroe Aceh Darussalam yang memang pemerintahnya menerapkan hukum syariat untuk seluruh warga tersebut.


sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/10/mo5tq6-perjuangan-polwan-norwegia-mengenakan-jilbab

Arti Koalisi Di Sistem Presidensil

Minggu, 09 Juni 2013 | 07.04


by: @Alejandro_Law17

    Saya sangat bingung jika ada yg anggap PKS sebagai partai yg standar ganda, munafik atau bermuka dua hanya karena beda sikap dalam koalisi
     
    Saya kuatir orang yg mudah berkata demikian adalam mrk yg nggak mengerti arti koalisi, nggak mengerti tujuan & hakikat koalisi yg sebenarnya
     
    Koalisi sndiri merupakan unsur plural yg membentuk aliansi, kerja sama untuk tujuan tertentu dengan kepentingan bathin yg tetap berbeda-beda
     
    Sangat salah jika ada yg berpikir bahwa koalisi adalah kesepakatan mutlak dlm berbagai hal karena still rooms for criticism within coalition
     
    Dlm sis presidensil, tujuan jangka pendek koalisi adlh membentuk sebuah pemerintahan karena gak trcapainya kemenangan mutlak dgn multipartey
     
    Sebenarnya koalisi pemerintahan incompatible dgn sis presidensil krn koalisi terlahir dr sebuah keterpaksaan karena gak ada single majority
     
    Maka bisa dimaklumi jika kepentingan koalisi di pemerintahan pada suatu saat akan bertabrakan dgn pandangan Partai koalisi di legislatif
     
    Semua anggota koalisi pernah bebeda sikap dgn mainstream koalisi (partai pemimpin koalisi) karena koalisi memang bukan kesepakatan permanen
     
    Misalnya Golkar pada masalah angket Century & kenaikan BBM thn lalu, PAN PKB PPP pada mslh electoral treshold & RUU Ormas dll
     
    Kerana semua partai koalisi pernah berbeda sikap dgn pimpinan koalisi yaitu PD/SBY, lalu kenapa saat PKS beda sikap seolah menjadi mslh?

     
    Salah 1 kesepakatan koalisi antara PKS dgn SBY adalah menciptakan kebijakan2 yg pro-rakyat dan dalam mslh BBM PKS dan PD berbeda cara pandang
     
    Content from Twitter

Hal-hal Unik Taufik Kiemas Dalam Kenangan

 


Ketua MPR Taufik Kiemas, dan juga  suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri telah meninggal dunia di singapura pada hari sabtu lalu (08-06-2013). Taufik Kiemas meninggal setelah dirawat di Singapura karena komplikasi kesehatan di usianya yang ke-70 tahun. Setibanya di Indonesia rencananya jenazah almarhum akan langsung dimakamkan di TMP kalibata, di samping makam kedua orangtuanya.
 
Ada keunikan-keunikan yang terdapat pada Taufik Kiemas yang dirangkum dari berbagai sumber.
 
1. Sebagai Suami dari presiden wanita pertama di Indonesia.
 
2. Kader yang setia pada partai. Sejak  terjun ke politik hingga mencapai puncak karirnya, Taufiq Kiemas setia dengan partai politik pilihannya, dia tak pernah pindah ke partai lainnya.
 
3. Berbeda pendapat dengan Ibu Megawati berkaitan dengan posisi PDIP terhadap pemerintah “Saya tidak sesuai dengan Ibu Mega. Bu Mega mau oposisi, saya tidak”.
 
4. Menolak pencalonan kembali Ibu Megawati pada Pemilu 2014 “Saya minta Bu Mega jangan maju”. (tempo.co.id)
 
5. Mendukung rangkap jabatan SBY pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali, “Pak SBY harus dan saya harapkan secara aklamasi bisa menjadi ketua umum,”
 
6. Pada masanya, MPR mempunyai program Empat Pilar Kebangsaan. MPR mensosialisasikan ulang semangat Pancasila, UUD ‘45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kegigihannya dalam menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Dalam Peluncuran biografi Taufik Kiemas, Puan Maharani mengungkapkan pandangan bapaknya, “Empat pilar ini satu spirit dan matahari. Dan bisa jadi satu hal yang selalu terpakai bagi bangsa ini sepanjang bangsa ini bisa berdiri. Pohon bisa tumbang, tapi matahari bisa menyinari dunia tiap hari”.
 
7. Sering keseleo lidah. Mungkin karena sakit yang dideritanya, Taufik Kiemas sering salah mengucapkan nama atau  kata-kata. Ketika pelantikan SBY, Taufik harus mengulang beberapa kali nama SBY. Demikian juga dalam kesempatan lain Taufik kesulitan membaca teks pancasila dan UUD 45.  Saya yakin, itu bukan kesalahan yang disengaja, karena dalam satu seminar ternyata juga Taufik Kiemas sering keseleo lidah.
 
8. Bagi sekolah saya, Taufik Kiemas termasuk donatur terbesar dalam pembangunan kembali Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang rusak berat karena gempa.
di dalam pigura yang disemat di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta pesannya kepada anak bangsa tersimpan, “Jadilah yang terbaik untuk bangsa, negara serta ummat”.
Selamat jalan Pak Taufik, semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.
 
(Kompas.com, Detik.com, Tempo.co.id)

sumber:http://sosok.kompasiana.com/2013/06/09/hal-unik-taufik-kiemas-567177.html

Taufiq Kiemas akan Dimakamkan Di TMPN Kalibata

 


Jenazah Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI yang meninggal dunia di Singapura, menurut rencana akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta, Minggu (09/06).

Ketua DPP PDIP Tri Media Panjaitan ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu petang, membenarkan kabar duka tentang wafatnya suami ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut di Singapura.

H Taufiq Kiemas meningal dunia karena sakit di RS General Hospital, Singapura, Sabtu sekitar pukul 19.00 waktu setempat (pukul 19.00 WIB).

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo ketika ditemui pers di kediaman almarhum, membenarkan berita wafatnya H Taufiq Kiemas dan menurut rencana akan jenazah akan di makamkan di TMPN Kalibata Jakarta, Minggu.

Kemungkinan, kata Tjahjo, H Taufiq Kiemas yang mempunyai Bintang Maha Putra itu akan dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan.

Tjahjo mengatakan, H Taufiq Kiemas dirawat di Singapura sejak 3 Juni 2013 akibat rasa lelah setelah menjalankan tugas negara pada 1 Juni 2013 di Ende, NTT dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila bersama Wakil Presiden Boediono.

"Kami semua mengharapkan masyarakat memaafkan kesalahan Pak Taufiq Kiemas," katanya.(ant)

sumber:http://suaraindonesia.co/nasional/10219/taufiq-kiemas-akan-dimakamkan-di-tmpn-kalibata

Ahmad Heryawan Gubernur Jabar Jajaki Monorel Cina

Sabtu, 08 Juni 2013 | 07.34

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan Jajaki Monorel di Cina

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjajaki monorel di Cina sebagai alternatif atau pilihan transportasi di Bandung Raya.

‘’Ini merupakan penjajakan untuk memulai kerjasama dengan BUMN di Cina ini. Yang jelas kita sudah ada pembicaraan awal untuk juga membangun di kawasan Bandung Raya,’’ tegas Gubernur Ahmad Heryawan di sela-sela mencoba naik monorel buatan Chongqing Monorail di kota Chongqing, Cina, Jumat (7/6).

Ditegaskan Gubernur Heryawan bahwa kedatangannya ke Chongqing atas undangan dari BUMN Cina setempat. ‘’Mereka mengundang ke Cina untuk melihat dari dekat seperti apa moda transportasi monorel yang digunakan di Chongqing ini,’’ papar Heryawan.

Kehadiran Gubernur ke Cina didampingi Ibu Netty Heryawan, Kepala Dinas Bina Marga Guntoro, Asisten Daerah (Asda) Dua Iwa Kartiwa serta Kepala Dinas Pariwisata Nunung Sobari.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Heryawan bahwa keberadaan monorel di Bandung Raya nantinya merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan yang ada saat ini. ‘’Kondisi Bandung Raya yang cukup padat dan jalannya yang kecil serta terbatas,  ini menjadi sebuah penyelesaian. Dan menjadi lebih mudah dibanding dengan tol atau kereta api yang di darat,’’ tandas Gubernur.

Selain mencoba naik Chongqing Monorel, Gubernur beserta rombongan juga meninjau lokasi pabrik pembuatan monorel yaitu Changchun Railway Vehicles (CNR) serta Institut Riset Monorel Chongqing (Chongqing Rail Transit Design and Research Institute)

Selain menjajaki monorel di Cina, Gubernur Heryawan juga akan menghadiri pengenalan budaya alat musik angklung dari Saung Udjo  di Beijing.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/08/mo1pl6-gubernur-jabar-jajaki-monorel-cina

Gub BI: Tidak tepat harga BBM naik bulan Juni

 Agus Marto: Tidak tepat harga BBM naik bulan Juni


Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah tidak tepat jika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada bulan ini. Sebab, bulan ini laju inflasi cukup besar.

Namun, kata Agus, penyesuaian harga BBM subsidi memang harus dilakukan. Jika pemerintah ngotot menaikkan harga BBM bulan ini, perlu ada koordinasi yang naik dengan semua sektor untuk meredam tekanan inflasi.

"Kalau kita melakukan penyesuaian harga BBM di bulan Juni, itu sesuatu harus dilakukan tapi tidak ideal, karena idealnya April, pada saat secara umum sedang panen dan ada deflasi," ujar dia yang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/5).

Menurut Agus, tekanan inflasi pada bulan-bulan ke depan juga diakibatkan adanya peningkatan konsumsi yang terjadi karena masuknya tahun ajaran baru dan menjelang hari raya lebaran.

Dia memperkirakan inflasi tertinggi akan terjadi pada bulan ini. Dampak inflasi akibat kenaikan BBM akan terjadi dalam waktu 3 bulan.

"Jadi karena dinamika pelaksanaan penyesuaian BBMnya baru akan terwujud setelah APBNP, ya kita harus pro aktif berkoordinasi agar dampaknya tidak besar," katanya.

sumber:http://www.merdeka.com/uang/agus-marto-tidak-tepat-harga-bbm-naik-bulan-juni.html

Pakar Hukum: SBY Langgar Konstitusi Kalau Paksa PKS Dukung Kenaikan BBM

 


Penolakan naiknya harga Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera menuai reaksi dari banyak pihak. Bahkan kader Partai Demokrat selaku Partai berkuasa memberikan reaksi yang sangat keras.

Namun perlu juga di cermati bahwa kontrak koalisi hanya bisa mengikat hubungan Presiden SBY sebagai Ketua Koalisi dengan menteri-menteri yang dari partai politik.

SBY sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi terkait sebuah kontrak. Karena hal itu akan membuat SBY melakukan tindakan inkonstitusional.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/6).

“Jadi memang, yang diikat oleh SBY adalah para menteri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR. Dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY.

Tinggal diputuskan saja apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” kata Asep.

Posisi Fraksi Partai Demokrat di DPR, menurut dia, tidak bisa mendesak Fraksi PKS untuk menerima keinginan SBY. Karena kontrak dilakukan bukan dengan Fraksi Partai Demokrat, tapi dengan SBY.

“Tentunya Fraksi Partai Demokrat tidak bisa mengatur Fraksi PKS, apalagi menuduh munafik dan bermuka dua. Sebab fraksi itu  juga mitra koalisi dan sama kedudukannya dengan  Fraksi PKS. Di sisi lain, SBY sendiri tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan Fraksi PKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY. Tentunya akan membuat SBY bisa di-impeacht. Itu  kalau memang ada kontrak SBY dan Fraksi PKS,” tegasnya.

Dari semua polemik ini, tegasnya kuncinya ada pada SBY sebagai Ketua Koalisi dan juga Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.

Sebenarnya, kata Asep, kalau SBY mau pecat menteri-menteri PKS, bisa saja karena dia memiliki hak prerogatif. Tapi Asep melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya “bermuka dua.” Satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR, tapi sisi lain tetap memaksa. “Lagi pula dia punya wewenang untuk memecat menteri-menetri PKS tanpa harus memerintahkan Fraksi Partai Demokrat untuk memaksa Fraksi PKS menerima kebijakannya,” demikian Asep.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/07/34681/pakar-hukum-sby-langgar-konstitusi-kalau-paksa-pks-dukung-kenaikan-bbm/#ixzz2VZwBxrYT

Hati-hati, PKS Difitnah Spanduk Palsu dan Foto Rekayasa

Di tengah gencarnya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM, muncul spanduk palsu bernada provokasi menurunkan SBY-Boediono. Selain itu, di media sosial juga beredar foto rekayasa.
 
Hakim meminta masyarakat hati-hati jika menemukan spanduk PKS yang bernada provokasi. Spanduk yang disebar PKS lebih pada upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait sikap penolakan kenaikan BBM. Jika ada spanduk turunkan SBY pasti bukan dari struktur dan kader PKS.
Sementara itu, foto yang menampilkan spanduk bertuliskan “Ayo Rakyat Gabung dengan PKS, Kita Lawan Rejim SBY Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Siap Keluar dari Koalisi Setan, PKS Sudah Tidak Butuh Jatah Menteri, Rejim SBY Jongos Zionis & Neolib” di depan kantor DPP PKS diketahui sebagai foto hasil rekayasa digital. 

Spanduk yang asli pada foto tersebut adalah ucapan “Selamat Datang KPK di DPP PKS.” Warga Jakarta yang lewat di depan kantor DPP Jalan TB Simatupang bisa membuktikan bahwa foto spanduk provokasi itu hanya fitnah terhadap PKS.

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/tolak-kenaikan-bbm-pks-difitnah-dengan.html

Awal Mula Politisasi Isu Kenaikan Harga BBM

Jumat, 07 Juni 2013 | 07.15



by @MahfudzSiddiq


    Kapan politisasi isu kenaikan harga BBM bersubsidi dimulai ? #politisasi
    
    1- ketika dlm rancangan APBN Perubahan 2013 pemerintah masukan opsi yg mengarah pada pengurangan anggaran subsidi BBM. #politisasi
    
    Padahal semua asumsi ttg sektor energi sdh ditetapkan dlm APBN 2013 yg diikuti penghematan anggaran belanja Kementrian/lembaga. #politisasi
    
    Penghematan anggaran 10-15% akan hasilkan saldo anggaran di akhir tahun. Plus anggaran yg tak terserap di kisaran 20%-an. #politisasi
    
    Jadi masuknya skema kenaikan harga BBM subsidi di RAPBNP 2013 sdh politis ketimbang teknis anggaran. #politisasi
    
    2- siklus waktu pembahasan RAPBNP sgt singkat tdk sprt siklus pembahasan RAPBN. Smntr tema kenaikan harga BBM serius. #politisasi
    
    Mepetnya waktu membuat sulit bahas substansi rencana kebijakan yg menyangkut hajat rakyat. Kecuali mau di fait-accomply. #politisasi
    
    3- ktk rencana pengurangan anggaran subsidi BBM dibawa ke DPR. Padahal UU APBN 2013 sdh tegaskan itu sbg kewenangan pemerintah. #politisasi
    
    Jika mau pemerintah bisa langsung naikkan harga BBM bersubsidi. Kenapa dibawa ke DPR lagi? #politisasi
    
    4- pemerintah bawa ke DPR ketika rencana kenaikan harga BBM diposisikan sbg konsekuensi dari rencana pemberian BALSM. #politisasi
    
    Jadi DPR dibawa bahas rencana BALSM. Jk setuju mk konsekuensinya harga BBM harus disetujui. Krn ada perubahan postur anggaran. #politisasi
    
    5- ketika pembahasan substansi kebijakan sektor energi blum tuntas dielaborasi DPR, sdh ada upaya penyeragaman sikap politik. #politisasi
    
    DPR hrs jalankan fungsinya dgn maksimal atas kepentingan rakyat. Jgn dipotong begitu saja dgn penyeragaman sikap politik. #politisasi
    
    6- ketika diskenariokan DPR putuskan setuju atau tidak BALSM dan kenaikan harga BBM subsidi hanya ikutan, maka skenario ini sdh #politisasi
    
    7- politisasi terjadi ketika kecenderungannya apa maunya pemerintah hrs selalu "diamini" partai koalisi. #politisasi
    
    Padahal proses pembahasan di DPR blum tuntas dan perbedaan pendapat blm dibedah secara obyektif. #politisasi
    
    8- adalah politisasi ketika tiba2 masy kaget pemerintah naikan harga BBM meski stlh itu sebagian mereka dapat bantuan sosial. #politisasi
    
    8- politisasi itu saat ada rapat setgab tp kehadiran pimp fraksi PKS ditolak dan dibatalkan, dan harus Ketum partai yg hadir. #politisasi
    
    Padahal mereka tahu presiden PKS sdg keliling daerah dan tak mungkin balik dadakan. Apa iya semua Ketum partai datang? #politisasi
    
    9- ketika mem #politisasi ketidakhadiran PKS dlm rapat setgab dgn komentar2 negatif untuk bangun opini menyesatkan thd PKS.
    
    10- ketika perdebatan substansi kebijakan soal BBM digeser menjadi isu koalisi atau oposisi. Nah itu semua saat-2 dimulainya #politisasi
    
    Content from Twitter

Bahkan Jersey pun Indonesia Dijajah Belanda, Ngenes....

Kamis, 06 Juni 2013 | 21.12



Tim nasional Indonesia tidak akan mengenakan kostum kandang berwarna merah pada laga melawan skuat Belanda di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6). 

Hal ini lantaran tim asuhan Louis van Gaal enggan mengenakan kostum tandang. Mereka ngotot ingin memakai kostum utama khas berwarna oranye.

"Kita tidak bisa memakai kostum merah. Padahal kita bermain di kandang. Sementara Belanda kan berstatus sebagai tim tamu," kata Manajer timnas Indonesia Rudi Maswi dalam jumpa pers di kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6).

Tim Garuda mengaku kecewa dengan keputusan ini. Karena tim nasional Indonesia bermain sebagai tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alhasil, Indonesia harus mengalah dengan Belanda soal urusan kostum.

Rudi mengungkapkan sempat berdebat terkait permasalahan kostum tanding ini. Sayangnya, keinginan dia dan pelatih tim nasional Indonesia, Jacksen F. Tiago untuk mengenakan kostum kandang tidak digubris.

"Jujur, tadi saya sempat ngotot. Karena kostum merah adalah kostum kebangaan kita.  Tapi, ternyata pihak promotor sudah ada deal lebih dulu dengan manajemen timnas Belanda," ujar Rudi.

Renacananya Andik Vermansah dan kawan-kawan akan memakai kostum tandang berwarna putih dan hijau. Boleh dibilang soal urusan kostum bertanding saja, Indonesia masih dijajah Belanda.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/13/06/06/mnyugp-soal-kostum-tanding-indonesia-masih-dijajah-belanda

Pelintiran Berita di Media Online, PKS Itu Didemo Apa Enggak Sih?

1370449137787481340
Disambut oleh Santri dengan Cat Hijau. Sumber: Dok. Pribadi



Ah, terpancing juga akhirnya saya untuk menulis kembali di Kompasiana hari ini. Padahal niatnya malam ini hendak menyelesaikan editan jurnal di Pakistan, malah jadinya menulis Kompasiana lagi. Soal PKS lagi!


Pada situs tersebut diceritakan bahwa  kunjungan Presiden PKS Anis Matta ke Pasuruan diwarnai aksi protes. Sejumlah santri Pondok Pesantren (Ponpes) Kramat (Bani Thoyyib) membentangkan dua buah papan bertuliskan penolakan pada PKS. Anis Matta datang ke Ponpes Kramat sekitar pukul 15.00 WIB Rabu (5/6/2013) untuk bersilaturahmi dengan ulama, kader dan simpatisan.

13704494011245808683
Disambut Shalawat dan Hadrah. Sumber: Dok. Pribadi

Ketika acara sedang berlangsung, terdapat sejumlah santri membentangkan dua papan bertuliskan penolakan pihak pesantren pada PKS. Sebuah papan bertuliskan “Pondok Kramat Anti PKS” sementara di papan yang lain terterah “Pondok Kramat Tidak Ikut Partai PKS!!!” Para santri melakukan aksinya di gerbang masuk Ponpes. Aksi tersebut menyulut perhatian banyak orang. Tak ada klarifikasi dari pihak pesantren terkait aksi tersebut. Para santri tidak tampak ikut dalam acara, meski menjadi tuan rumah acara.

“Ini perintah dari keluarga pondok. Selagi baik kita mau,” kata Anam, salah seorang santri yang ikut dalam aksi protes tersebut.

Hmmmmm…

Yang saya bingung, terdapat sejumlah kawan yang ikut mengawal safari politik Ustadz Anis Matta selama di Jawa Timur justru bertutur berbeda. Selama Ustadz Anis di Jawa Timur, mereka mengirimkan sejumlah foto yang menunjukkan bagaimana perjalanan Ustadz Anis mulai Senin hingga Rabu ini. Termasuk kegiatan di Kramat.

137044948636480451
Sesi Tanya-Jawab. Sumber: Dok. Pribadi

Setelah membaca berita di www.detik.com, otomatis saya menanyakan kebenaran berita tersebut. Teman-teman saya mengatakan mereka di Kramat disambut dengan hadrah para santri. Sejumlah santri mencat tubuhnya dengan angka 3. Ada sekitar 300 orang yang hadir. Ustadz Anis dan rombongan dijamu makan dengan prasmanan.

Saya bertanya, “Masak sih enggak ada santri yang demo? Di berita, katanya yang demo itu disuruh oleh keluarga pondok?”.

Jawab teman saya, “Lah, yang punya pondok itu wong Alegnya PKS, Mbak Iis”.

Hmmm… Jadi mikir…

Saya kemudian menanyakan perihal yang sama pada teman yang berbeda yang juga turut mengawal Ustadz Anis. Saya masih menanyakan kebenaran berita di www.detik.com tentang adanya penolakan santri di Kramat. Saya bilang, di media online tersebut ada foto papan yang bertuliskan “Pondok Kramat Anti-PKS”.

13704495321334776499
Suasana di Ponpes Kramat selama Acara. Sumber: Dok. Pribadi

Teman saya yang kebetulan menjadi anggota Pandu Keadilan yang ibaratnya adalah Satgas-nya PKS menjelaskan, “Tulisan-tulisan itu dibawa anak-anak pesantren lain. Selidik-selidik, ternyata di depan Ponpes milik Gus ini adalah Caleg dari partai X. Yang demo anak-anak kecil, Mbak Iis. Masak mau kita usir. Situs berita tersebut melihat sisi menarik kedatangan Uztadz Anis lebih pada anak-anak kecil yang demo itu daripada bagaimana silaturahmi Ustadz Anis dengan 300 orang peserta yang terdiri dari perangkat desa, kelurahan, dan para alim ulama…”

Hmmm… Jadi mikir…

Saya tidak mau menyatakan berita di www.detik.com itu bohong karena kenyataannya memang ada ‘demo’ ketika Ustadz Anis hadir di Kramat. Tapi penjelasan dari teman-teman saya yang mengawal Ustadz Anis selama di Jawa Timur juga patut didengarkan. Sebagai pembanding, biarlah foto-foto ini yang berbicara bagaimana kegiatan Ustadz Anis Matta selama di Kramat. Paling tidak, saya berharap tulisan ini dapat membuka hati Kompasianer bahwa tak semua pemberitaan di media harus diterima 100%. Perlu ada pembanding. Dan saya percaya, hati akan jujur untuk bijak melihat sebuah kejadian. Tak perlu ada caci, maki, kata yang menghinakan atau ucap yang merendahkan atas sesuatu yang kita tidak ketahui dengan baik hanya berdasarkan suka atau tidak suka terhadap sesuatu. Masing-masing berhak atas sikap yang diambil….

Salam damai,

Iis

1370449624962092113
Suasana di Ponpes Kramat. Sumber: Dok. Pribadi

1370449744877689652
Ustadz Aboe Bakar Memimpin Doa. Sumber: Dok. Pribadi

1370449820614918244
Ketika Acara Berakhir. Sumber: Dok. Pribadi

Nah, ini foto ‘demo’ yang dimuat di situs detik.com: (red:di luar pagar)
1370452047381312817
Sumber: http://news.detik.com/read/2013/06/05/210820/2266181/10/kunjungan-anis-matta-ke-pesantren-di-pasuruan-ditolak-para-santri?991104topnews

Oleh: Khairunnisa Musari

sumber:http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/06/05/mempertanyakan-kebenaran-berita-di-media-online-pks-itu-didemo-apa-enggak-sih-562595.html

Patut Dicontoh: Pemprov Jabar Bentuk Tim Sweeping Anak Tak Sekolah

 Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan


Pemprov Jabar akan membuat tim yang bertugas melakukan sweeping terhadap anak yang tidak bersekolah di kabupaten/kota se-Jabar. Sweeping tersebut, akan dilakukan juga pada anak usia sekolah yang bekerja.

''Ya, kami akan membuat tim untuk memeriksa, jangan-jangan di Jabar masih ada anak yang tidak sekolah,'' ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan kepada wartawan usai Acara Penyerahan Bantuan Program Pengurangan Pekerja anak dan Program Keluarga Harapan (PPA-PKH), Rabu (5/6).

Heryawan mengatakan, pendidikan sangat penting karena menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, Pemprov Jabar sekarang sudah menggratiskan, pendidikan di SD, SMP dan SMA. Jadi ke depan tidak ada alasan lagi untuk siswa tidak bersekolah. Memang, kadang ada permasalahan lain seperti masalah buku, seragam, dan lain-lain. Namun, semua hal tersebut akan diantisipasi.

"Yang jelas, biaya bulanannya kan sudah diatasi," kata dia.

Menurut Heryawan, tim sweeping yang dibentuknya akan turun ke kabupaten/kota untuk memastikan semua anak di Jabar bersekolah. Pekerja anak pun, akan diantisipasi ke depannya dengan membuat aturan secara sistematik.

"Kalau ada anak bekerja di sektor formal, laporkan buru-buru," sebut Aher.

Heryawan mengaku, pihaknya seringkali kesulitan mengajak sekolah anak yang bekerja di sektor informal. Karena mereka di bawa bekerja oleh orang tuanya.

"Ini sulit. Tugas kami untuk memberi pengertian ke anak dan orang tuanya, bahwa anak-anak masih memiliki hak mendapat pendidikan," katanya.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/06/mny3ol-pemprov-jabar-bentuk-tim-sweeping-anak-tak-sekolah

Alasan PKS Tak Hadir Dalam Rapat Setgab Tentang Kenaikan BBM

 


Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 2 menggelar rapat tertutup di rumah dinas Wakil Presiden Boediono di Jalan Ki Mangun Sarkoro, Sunda Kelapa, Menteng. Dalam pertemuan ini, setgab membahas soal kenaikan harga BBM yang hendak diberlakukan dalam waktu dekat.

Dari seluruh partai koalisi, PKS yang tegas menolak kenaikan harga BBM tidak hadir dalam rapat itu. Pimpinan Fraksi PKS Abdul Hakim menjelaskan ketidakhadiran partai dakwah ini dalam rapat tersebut.

"PKS tidak hadir karena pimpinan Setgab partai koalisi membatalkan undangan yang sebelumnya ditujukan kepada pimpinan fraksi menjadi kepada ketua umum partai hanya 2 jam sebelum acara dimulai. Padahal Presiden PKS Anis Matta beserta sebagian pimpinan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS saat itu berada di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur dalam rangka silaturahim," jelas Hakim dalam rilis yang diterima merdeka.com, Kamis (6/6).

Hakim mengatakan penjelasan itu untuk membantah tuduhan sepihak dari unsur di dalam Setgab dan juga pihak-pihak yang tidak mengetahui duduk perkara, namun memberikan pernyataan yang bersifat menyudutkan PKS dengan ketidakhadiran di rapat hari Selasa (4/6) lalu.

"Bukti itu ada dalam SMS dari protokoler Wakil Presiden yang sampai di telepon genggam Ketua Fraksi Hidayat Nurwahid, pada pukul 18.00 WIB," kata dia.

Berikut SMS yang diterima Hidayat Nurwahid terkait pembatalan tersebut: "Selamat sore Bapak/Ibu kpd Yth Ketua Fraksi Partai Koalisi. Mohon ijin menyampaikan informasi dari Wapres dan Menkumham terkait rapat setgab partai koalisi bersama Wapres nanti malam. Yang semula diundang adalah ketua fraksi menjadi KETUA UMUM PARTAI. Demikian Bapak/Ibu kami mohon maaf sebesar2nya atas perubahan ini. Demikian. Terima kasih. Cc. Amir Syamsudin."

Pimpinan Fraksi, ujar Hakim, yang sebelumnya sudah siap berangkat akhirnya mengurungkan niat untuk hadir. "Kami (pimpinan) sudah siap hadir untuk mendengarkan sekaligus menjelaskan posisi PKS dalam urusan rencana kenaikan harga BBM, tapi undangan ternyata berubah last minute," tutur Hakim. Dan dalam perkembangannya, dia mendapat informasi dari pihak protokoler Presiden DPP PKS, tak ada undangan apapun yang diterima Presiden PKS terkait acara tersebut.

sumber:http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-alasan-pks-tak-hadir-dalam-rapat-koalisi-soal-kenaikan-bbm.html

BW Mantan Lawyer LPS Terkait Century, PKS Walk Out




Rapat Timwas Century dengan KPK siang tadi berlangsung memanas. Salah satunya karena aksi PKS yang banyak mengkritik KPK hingga akhirnya walkout.

Adalah pernyataan pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang memicu walkout-nya PKS. Bambang menyinggung level pengetahun timwas soal kasus Century. Atas pernyataan ini, PKS menyerang balik KPK dengan menyatakan Bambang tak layak hadir di timwas.

Bambang disebut pernah menjadi lawyer LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang diduga terkait kasus Century, meski setelah jadi pimpinan KPK profesi itu dilepas. Kedua, Bambang pernah berjanji pada Timwas tak akan terlibat dalam penanganan kasus Century.

Maka sebagai jalan tengah atas pro kontra itu, pimpinan rapat Sohibul Iman menggelar voting alias meminta pandangan fraksi soal perlu tidaknya Bambang tak perlu hadir rapat Century.

"Saya kira bisa (hadir), kita butuh informasi. Saya kira ada kedewaasan kita menilai apakah informasi itu ada conflict of interest atau tidak," kata anggota Timwas Fraksi Partai Golkar Chairuman Harahap.

Tanggapan senada disampaikan oleh Fraksi Partai Demokrat yang disampaikan Gede Pasek Suardika. Menurutnya, yang terpenting adalah informasi yang dimiliki Bambang terkait penanganan kasus Century.

"Jadi di forum ini kan mencari tahu, masalah ada interest atau tidak masing-masing fraksi bisa menakarnya. Tapi yang penting informasinya dapat," kata Pasek.

"Jangan hanya masalah individual informasinya tidak dapat, padahal dari informasi itu kita bisa tentukan dan mengambil sikap. Kami tak keberatan Pak Bambang hadir," imbuh ketua DPP PD itu.

Begitu juga dengan Fraksi Hanura yang disampaikan Syarifudin Sudding. "Saya kira pimpinan KPK diundang kita ingin tahu bagaimana progresnya. Jadi dalam undangan tak hanya satu dua, tapi kolegial pimpinan KPK," kata Sudding.

"Bahwa ada conflict of interest saudara Bambang, harus dipilah apakah berkaitan dengan interest dirinya atau tidak. Saudara Bambang yang paham, saya kira Hanura tak keberatan," tegasnya.

Begitu juga dengan fraksi lainnya yang sepakat agar Bambang tetap ikut menangani kasus Century. Pandangan sedikit berbeda disampaikan oleh Fraksi PPP, oleh Ahmad Yani.

"Apakah hanya Bambang yang memahami yang lain tak paham? Ini memang strategi penyidikan, tapi bukan berarti ada yang istimewa. Saya nggak keberatan saudara Bambang hadir," kata Yani.

Nah, dari seluruh pandangan fraksi itu, hanya PKS yang menolak sendiri. PKS tegas tak ingin ada Bambang dalam rapat Century.

"Waktu Bambang mengatakan tak akan terlibat Century, saya tahu bagi penegak hukum etika lebih tinggi dari hukum. Jadi orang tidak boleh interestkan dirinya dengan apapun," kata Fahri lantang.

Fahri menuding kasus Century ujungnya adalah LPS dimana Bambang pernah menjadi pengacaranya. Ia juga tersinggung dengan pernyataan Bambang yang seolah merendahkan dirinya.

"Anda mulai melecehkan dewan juga, tapi dewan lebih tinggi. Saya nggak suka cara anda memperlakukan dewan seperti ini.
Menurut saya saudara Bambang tak layak!" kata Fahri.

Namun meski PKS bersuara keras, keputusan seluruh fraksi adalah tetap meminta Bambang tetap hadir. PKS yang berbeda pandangan pun memutuskan walkout dari rapat timwas Century. Meski sang pimpinan rapat yang juga PKS Sohibul Iman, tetap di ruangan.

Usai PKS keluar, ketua KPK Abraham Samad menjelaskan sedikit terkait posisi Bambang dalam penanganan kasus Century.

"Ada beberapa ekspose tertentu Pak Bambang tak hadir, jadi tidak ikut dalam vote pengambilan keputusan (pimpinan KPK). Maka kita persilakan pak Bambang tak ikut dalam vote, dan ini juga pertimbangan yang bersangkutan," kata Samad.

sumber:http://news.detik.com/read/2013/06/06/000208/2266220/10/timwas-century-bambang-widjojanto-tetap-dibutuhkan-di-rapat?9911012

Post Terpopuler

Arsip Blog

Total Tayangan Halaman

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. )|( PKS Bae Kudus - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger