)|( PKS Bae Kudus
Headlines News :

PKS Update

Diberdayakan oleh Blogger.

Latest Post

Soal Kompensasi BBM, Pemerintah Coba Kecoh DPR

Rabu, 12 Juni 2013 | 11.43

 


DPR menyesalkan sikap pemerintah yang berupaya mengecohkan DPR terkait dengan kompensasi BBM untuk sector infrastruktur. Meski menjanjikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp6 triliun dalam APBN-P 2013, namun sebenarnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipangkas hampir Rp9 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengatakan hal itu, Selasa (11-6).
Menurut anggota Badan Anggaran DPR RI itu, pemangkasan belanja modal infrastruktur tersebut berpotensi mengurangi pencapaian prioritas nasional.

“Pemerintah benar-benar berupaya mengecoh kami dengan menyebutkan kompensasi kenaikan harga BBM akan dialokasi untuk penambahan anggaran untuk pemenuhan infrastruktur dasar.
Tapi, dalam prakteknya, anggaran belanja modal dipangkas hampir Rp9 triliun. Jadi, sebenarnya tidak ada penambahan anggaran untuk infrastruktur. Yang ada justru pemangkasan belanja modal. Karena pemangkasannya lebih besar dari dana yang dikembalikan.” Kata Yudi.

Sesuai dengan surat Menkue No. S-339/MK.02/2013, kementerian dan lembaga diminta melakukan penghematan anggaran untuk mendukung pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2013.

Kementerian PU memangkas anggaran belanja terbesar dari seluruh kementerian dan lembaga, yakni sebesar Rp 6,1 triliun. Selain Kemneterian PU, Kementerian Perhubungan juga terpaksa memangkas belanja modalnya sebesar Rp2,7 triliun. Sementara Kemenpera dan kemneterian PDT memangkas belanja modalnya masing-masing Rp443 miliar dan Rp179 miliar.

Pemangkasan belanja modal khususnya di kemneterian PU, kata Yudi, otomatis target pembangunan infrastruktur untuk berbagai proyek menjadi terhambat . Seperti pembangunan jalan, jembatan, air bersih dan prasarana permukiman.

“Untuk peningkatan kapasitas jalan, pencapaian kinerjanya masih dibawah 50%. Sekarang anggarannya dipangkas lagi. Bagaimana bisa memberikan rakyat jalan yang mulus? Anggarannya saja tidak ada,” kata Yudi.

Untuk menutupi defisit anggaran, kata Yudi, pemerintah tidak perlu mengorbankan pembangunan infrastruktur untuk rakyat. Kekurangan dana dalam RAPBNP 2013, dapat dilakukan dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL).

“Alternatif untuk menutup kekurangan dana adalah dengan sedikit mengubah postur APBNP 2013, diantaranya dengan memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) secara optimal. SAL tahun 2012 mencapai Rp69,77 triliun yang merupakan penjumlahan dari SAL 2011 sebesar Rp35,76 triliun dan SILPA tahun 2012 sebesar Rp34 triliun. Tentu saja SAL dapat dialokasikan untuk cadangan fiskal tetapi mengingat pengalaman tahun-tahun sebelumnya dimana penyerapan anggaran tidak optimal maka cadangan fiskal tidak harus terlalu besar, karena akan terdapat SILPA di tahun 2013.” Kata Yudi.

Disisi lain, kata Yudi, pemerintah harus meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga masih potensial untuk ditingkatkan. Penerimaan royalti dan bagi hasil migas dan pertambangan memungkinkan dioptimalisasi. Kementerian terkait juga perlu melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri, sehingga nilai tambah sektor migas dapat optimal bagi perekonomian domestik.

“Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi. Belanja barang (termasuk jasa) selama ini masih banyak yang tidak tepat dan bersifat pemborosan, termasuk biaya perjalanan dinas. Selain itu dengan remunerasi birokrasi yang sudah berjalan, seharusnya juga terjadi penghematan melalui penggurangan honor-honor kegiatan birokrasi yang tidak tepat.” Kata Yudi.

sumber:http://fraksipks.or.id/content/soal-kompensasi-bbm-pemerintah-coba-kecoh-dpr

Diam-diam, Tantowi Yahya Politikus Golkar Kunjungi Israel

 
Sebuah pertemuan rahasia antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Golkar dengan anggota Parlemen Israel Knesset yang berlangsung pekan lalu di Tel Aviv terbongkar. Lawatan kontroversial itu sebelumnya tidak diketahui oleh publik hingga media setempat, Israelhayom.com, Selasa (11/6), membocorkannya.
 

Seperti diketahui, Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik. Kebijakan itu ditempuh Indonesia lantaran menghormati negara Palestina dan tidak mengakui keberadaan negara zionis tersebut. Akan tetapi, anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya secara diam-diam berkunjung ke Israel pekan lalu.
 

 “Ini mungkin pertama kalinya delegasi dari negara Asia Tenggara mengunjungi Israel dan bertemu dengan anggota parlemen Israel,” demikian pernyataan Harian Hayom seperti dikutip dari Republika. Bukti kunjungan itu bisa didapatkan dari foto yang beredar dengan latar belakang kantor anggota parlemen Israel.
 

Kunjungan politikus Partai Golkar itu difasilitasi organisasi pro-Zionis Yahudi Australia yang menyediakan akses perjalanan ke Israel. Kelompok Yahudi Australia itu selalu berusaha mempertahankan hubungan persahabatan dengan Knesset Speaker Yuli Edelstein dari Partai Likud yang bertugas mengurusi diplomasi publik.
 

Sangat mungkin, kunjungan mantan presenter televisi ke Israel itu bakal menyulut kemarahan rakyat Indonesia. Pasalnya, kunjungan itu sama saja dengan bentuk pengakuan atas eksistensi Israel yang berdiri dengan mengusir rakyat Palestina. [IK/Rpb/bsb]

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/diam-diam-politikus-golkar-kunjungi.html

Usai Dilantik, Aher-Demiz Prioritaskan Janji Kampanye

  Pasangan calon gubernur Jabar Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar bersalaman saat memantau hasil perhitungan cepat (Quick Count) di Media Center Aher-Deddy di Bandung, Jawa Barat, Ahad (24/2).


Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menyatakan akan memprioritaskan janji kampanyenya kepada usai dirinya dilantik bersama Deddy Mizwar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2013-2018.

"Sudah pasti, tentu hal tersebut akan menjadi prioritas," kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate Bandung, Selasa.

Ia menuturkan, seluruh janji atau komitmen selama kampanye Pilkada Jabar sudah masuk ke Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Jadi tugas gubernur sebagai institusi harus menjalankan hal tersebut. Tanpa ada pakta integritas, janji itu harus tetap dilaksanakan," katanya.

Ketika ditanyakan persiapan apa yang akan dilakukan jelang pelantikannya di Gedung Merdeka Bandung dua hari lagi, Heryawan menyatakan tidak ada persiapan khusus.

"Untuk persiapan pelantikan ya biasa-biasa saja," kata Aher, sapaan akrab Ahmad Heryawan.

Ia mengatakan sudah terbiasa dengan pelantikan karena selama ini ia sudah berpengalaman melantik para Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat. Ia berharap proses pelantikan yang diperkirakan dihadiri oleh ribuan tamu undangan itu dapat berjalan dengan lancar.

"Tentunya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun," katanya.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/12/mo8mj3-usai-dilantik-aherdemiz-prioritaskan-janji-kampanye

Teganya, Ulama Dijebak, Diajak Silaturahim Ternyata Demo Aher

 


Para ulama asal Tasikmalaya merasa dijebak oleh provokator, niat awal kedatangannya untuk silaturahim ke Ahmad Heryawan malah dipaksa menolak pelantikan Ahmad Heryawan sebagai gubernur periode 2013-2018 di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/6/2013).

Sebagaimana diberitakan okezone.com Mereka datang sekira pukul 12.10 WIB menggunakan satu bus. Total, ada sekira 40 ulama yang berasal dari Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Garut. Mereka memakai peci dan sebagian memakai sorban.

"Saya diajak ke sini untuk silaturrahim dengan Pak Aher. Tapi kok malah diajak demo, saya juga kaget," ujar seorang peserta aksi, Efendi (56).

Secara pribadi, Efendi mengaku pendukung Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar dalam pilgub. Makanya, dia kaget karena sebelumnya diajak untuk silaturrahim malah berdemo menolak pelantikan Aher.

Rohana Nurman (51) juga mengaku tidak tahu bahwa dia diajak ke Gedung Sate untuk unjuk rasa. "Saya juga tidak tahu ke sini ternyata untuk demo, saya diajak," ungkap pria asal Tasikmalaya itu.

Mssa lalu bershalawat di halaman Gedung Sate. Mereka berniat menunggu Aher untuk keluar menemui massa.

Sebelumnya, massa Pemuda Mandiri Peduli Rakyat (PMPR) menggelar aksi lebih dulu untuk menolak pelantikan Aher. Salah seorang perwakilan massa bahkan melukai lengannya dengan serpihan kaca. Darah yang mengucur kemudian dipakai untuk menulis pesan pada kain putih. Saat ini massa masih bertahan di lokasi.[okezone]

PKS Keluar atau Bertahan Tunggu Rapat Majelis Syuro PKS

 


Keputusan PKS keluar atau bertahan dalam koalisi dengan pemerintah akan dibahas dalam rapat Majelis Syuro, Rabu, (12/6) ini. "Keluar atau tidak dari koalisi, akan kami putuskan sesuai mekanisme partai kami,” ungkap Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, Selasa (11/6).

“Dan kami siap bertanggung jawab dan mengambil risiko atas keputusan yang kami ambil."
Rapat Majelis Syuro PKS akan berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKS di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.

Mengingat urgensi bahasan yang akan diputuskan, Majelis Syuro bisa saja mengusulkan perubahan waktu. "Rapat ini bagian dari respon konkrit partai terhadap kebijakan terakhir, apakah besok akan ada rapat Majelis Syuro atau tidak masih menunggu."

Hidayat yang juga anggota Majelis Syuro menegaskan bahwa sikap PKS menolak kenaikan harga BBM merupakan sikap resmi Dewan Pimpinan Pusat. PKS akan menyerahkan sepenuhnya pada Majelis Syuro bila penolakan ini berbuntut penarikan tiga menteri PKS di kabinet.

Anggota Majelis Syuro lainnya, Jazuli Juwaini menambahkan, pertemuan Majelis Syuro tak akan mengubah sikap PKS terhadap rencana kenaikan harga BBM. "Kalau sikap soal BBM kami sudah jelas, konsekuensi dari sikap itu yang akan dibahas."

sumber:http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/06/12/160525/PKS-Keluar-dari-Koalisi-Dirapatkan-Hari-Ini

Gus Solah: Ridwan Kamil Punya Kemampuan dan Integritas Pimpin Bandung

Selasa, 11 Juni 2013 | 21.59

 


Calon Wali Kota Bandung nomor urut empat, Ridwan Kamil dianggap memiliki kemampuan dan integritas yang mumpuni untuk memimpin Ibukota Provinsi Jawa Barat ke arah yang lebih baik.

Berbagai penghargaan baik dalam maupun luar negeri terhadap karyanya menjadi salah bukti kongkret integritas arsitek yang kini mengajar di almamater nya, Institut Teknologi Bandung (ITB) itu. Pengakuan akan kemampuan dan integritas Ridwan Kamil salah satunya diungkapkan pemimpin Pondok Pesantren Tebu Ireng, Salahuddin Wahid.

Sesepuh Nahdhatul Ulama yang akrab disapa Gus Solah ini menyatakan, Calon Wali Kota Bandung nomor urut empat itu memiliki prestasi yang luar biasa sebagai seorang arsitek. Di padu dengan kepedulian Ridwan yang merupakan penggagas Bandung Creative City Forum terhadap kemajuan Kota Parahyangan diharapkan dapat memperbaiki kehidupan Kota Bandung.

“Dia punya prestasi sebagai arsitek yang hebat sekali. Kepedulian dan integritasnya juga besar untuk memperbaiki kehidupan Kota Bandung. Banyak hal yang sudah dilakukan Ridwan terhadap Kota Bandung terutama dalam menggerakkan berbagai komunitas di sana,” kata Gus Solah kepada wartawan Selasa (11/6/2013).

Lebih lanjut Gus Solah yang merupakan adik kandung Gusdur ini mengatakan seperti kota besar lainnya, Bandung memiliki berbagai persoalan yang tidak mudah dan cukup kompleks.

Namun, dengan pemahaman yang baik mengenai Kota Kembang, dan niat yang tulus, Gus Solah yakin Ridwan Kamil yang merupakan penasehat arsitektur Kota Jakarta, penasehat ekonomi kreatif Taiwan dan penasehat pembangunan Kota Surabaya, dapat memegang amanah memimpin Kota Bandung.

“Sebagai seorang arsitek dengan berbagai pengalaman termasuk di luar negeri, Ridwan Kamil tahu apa yang harus dikerjakan untuk perbaikan Kota Bandung. Integritas Ridwan sudah teruji lah,” katanya.

Dengan berbagai alasan tersebut, Gus Solah yang juga merupakan arsitek lulusan ITB mengajak warga Bandung untuk memilih Ridwan Kamil dan pendampingnya Oded MD yang diusung PKS dan Gerindra dalam pertarungan menjadi Wali Kota Bandung periode 2013-2018. (sbb/tbn/dakwatuna)

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/11/34963/gus-solah-ridwan-kamil-punya-kemampuan-dan-integritas-pimpin-bandung/#ixzz2Vv9M9D7q

PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab

Senin, 10 Juni 2013 | 23.50

 


Ketua bidang Humas Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas.

"Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya," kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi kepolisian yang tidak memiliki aturan bahwa Polwan muslim boleh menggunakan Jilbab. Sehingga, hingga kini Polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi Polwan Muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itupun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat Pemprov NAD.

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab.

sumber:http://www.pksnongsa.org/2013/06/pks-desak-kapolri-segera-keluarkan.html?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+partaikeadilansejahtera+%28Partai+Keadilan+Sejahtera%29

Perjuangan Polwan Norwegia Mengenakan Jilbab

 Polwan Norwegia, Keltoum Hasnaoui Missoum yang bisa mengenakan jilbabnya



Perjuangan polisi wanita (polwan) muslim di Indonesia untuk mengenakan jilbab ternyata pernah dirasakan oleh polwan Norwegia. Polwan muslim di negara mayoritas kristen itu bisa mengenakan jilbab setelah melalui perjuangan yang panjang.

Sejak 20 Agustus 2010, negara Skandinavia ini telah membolehkan polisi wanita (polwan) untuk memakai jilbab yang disesuaikan dengan seragamnya. Pengadilan Persamaan Norwegia (The Norwegian Equality Tribunal) menyatakan, larangan Kepolisian Norwegia terhadap Polwan-nya yang ingin mengenakan jilbab adalah ilegal.

Euronews menulis, larangan tersebut melanggar prinsip kebebasan beragama dan hukum antidiskriminasi di negara tersebut.

Sementara, alarabiya.net yang mengutip AFP melansir pertimbangan keputusan pengadilan tersebut. "Tujuan keputusan ini adalah untuk mencerminkan Kepolisian Norwegia sebagai bagian dari seluruh masyarakat."

Majelis hakim menilai, masyarakat Norwegia terdiri dari masyarakat multikultural dan penuh dengan keberagaman. Polisi harus dapat mengilustrasikan keberagaman tersebut dengan membiarkannya dan memberi kepercayaan.

Perkara ini dimulai setelah adanya seorang polwan Norwegia yang ingin tetap menjadi polwan tetapi enggan melepas jilbabnya pada 2009. Pada awalnya, pemerintah beraliran kiri-tengah mengabulkan permintaan tersebut.

Akan tetapi, partai koalisi yang berkuasa menolak permohonan tersebut. Mereka pun menggugat kembali dengan oposisi yang menjadi mayoritas. Mereka menilai pembiaran polwan berjilbab akan menyebabkan islamisasi secara perlahan di negara tersebut.

Kemudian, gugatan pun sampai ke The Norwegian Equality Tribunal. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan, pelarangan atas polwan muslim yang berjilbab melanggar prinsip keberagaman yang dianut negara tersebut.

Saat ini, Polwan di Indonesia pun tengah merasakan hal yang sama. Surat Keputusan Kapolri No Pol: Skep/702/IX/2005 tentang sebutan, penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri  tidak memungkinkan polwan mengenakan jilbab.

Terkecuali, polwan di Nangroe Aceh Darussalam yang memang pemerintahnya menerapkan hukum syariat untuk seluruh warga tersebut.


sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/06/10/mo5tq6-perjuangan-polwan-norwegia-mengenakan-jilbab

Arti Koalisi Di Sistem Presidensil

Minggu, 09 Juni 2013 | 07.04


by: @Alejandro_Law17

    Saya sangat bingung jika ada yg anggap PKS sebagai partai yg standar ganda, munafik atau bermuka dua hanya karena beda sikap dalam koalisi
     
    Saya kuatir orang yg mudah berkata demikian adalam mrk yg nggak mengerti arti koalisi, nggak mengerti tujuan & hakikat koalisi yg sebenarnya
     
    Koalisi sndiri merupakan unsur plural yg membentuk aliansi, kerja sama untuk tujuan tertentu dengan kepentingan bathin yg tetap berbeda-beda
     
    Sangat salah jika ada yg berpikir bahwa koalisi adalah kesepakatan mutlak dlm berbagai hal karena still rooms for criticism within coalition
     
    Dlm sis presidensil, tujuan jangka pendek koalisi adlh membentuk sebuah pemerintahan karena gak trcapainya kemenangan mutlak dgn multipartey
     
    Sebenarnya koalisi pemerintahan incompatible dgn sis presidensil krn koalisi terlahir dr sebuah keterpaksaan karena gak ada single majority
     
    Maka bisa dimaklumi jika kepentingan koalisi di pemerintahan pada suatu saat akan bertabrakan dgn pandangan Partai koalisi di legislatif
     
    Semua anggota koalisi pernah bebeda sikap dgn mainstream koalisi (partai pemimpin koalisi) karena koalisi memang bukan kesepakatan permanen
     
    Misalnya Golkar pada masalah angket Century & kenaikan BBM thn lalu, PAN PKB PPP pada mslh electoral treshold & RUU Ormas dll
     
    Kerana semua partai koalisi pernah berbeda sikap dgn pimpinan koalisi yaitu PD/SBY, lalu kenapa saat PKS beda sikap seolah menjadi mslh?

     
    Salah 1 kesepakatan koalisi antara PKS dgn SBY adalah menciptakan kebijakan2 yg pro-rakyat dan dalam mslh BBM PKS dan PD berbeda cara pandang
     
    Content from Twitter

Hal-hal Unik Taufik Kiemas Dalam Kenangan

 


Ketua MPR Taufik Kiemas, dan juga  suami dari Ibu Megawati Soekarno Putri telah meninggal dunia di singapura pada hari sabtu lalu (08-06-2013). Taufik Kiemas meninggal setelah dirawat di Singapura karena komplikasi kesehatan di usianya yang ke-70 tahun. Setibanya di Indonesia rencananya jenazah almarhum akan langsung dimakamkan di TMP kalibata, di samping makam kedua orangtuanya.
 
Ada keunikan-keunikan yang terdapat pada Taufik Kiemas yang dirangkum dari berbagai sumber.
 
1. Sebagai Suami dari presiden wanita pertama di Indonesia.
 
2. Kader yang setia pada partai. Sejak  terjun ke politik hingga mencapai puncak karirnya, Taufiq Kiemas setia dengan partai politik pilihannya, dia tak pernah pindah ke partai lainnya.
 
3. Berbeda pendapat dengan Ibu Megawati berkaitan dengan posisi PDIP terhadap pemerintah “Saya tidak sesuai dengan Ibu Mega. Bu Mega mau oposisi, saya tidak”.
 
4. Menolak pencalonan kembali Ibu Megawati pada Pemilu 2014 “Saya minta Bu Mega jangan maju”. (tempo.co.id)
 
5. Mendukung rangkap jabatan SBY pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Bali, “Pak SBY harus dan saya harapkan secara aklamasi bisa menjadi ketua umum,”
 
6. Pada masanya, MPR mempunyai program Empat Pilar Kebangsaan. MPR mensosialisasikan ulang semangat Pancasila, UUD ‘45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Kegigihannya dalam menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan dan persatuan. Dalam Peluncuran biografi Taufik Kiemas, Puan Maharani mengungkapkan pandangan bapaknya, “Empat pilar ini satu spirit dan matahari. Dan bisa jadi satu hal yang selalu terpakai bagi bangsa ini sepanjang bangsa ini bisa berdiri. Pohon bisa tumbang, tapi matahari bisa menyinari dunia tiap hari”.
 
7. Sering keseleo lidah. Mungkin karena sakit yang dideritanya, Taufik Kiemas sering salah mengucapkan nama atau  kata-kata. Ketika pelantikan SBY, Taufik harus mengulang beberapa kali nama SBY. Demikian juga dalam kesempatan lain Taufik kesulitan membaca teks pancasila dan UUD 45.  Saya yakin, itu bukan kesalahan yang disengaja, karena dalam satu seminar ternyata juga Taufik Kiemas sering keseleo lidah.
 
8. Bagi sekolah saya, Taufik Kiemas termasuk donatur terbesar dalam pembangunan kembali Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta yang rusak berat karena gempa.
di dalam pigura yang disemat di Madrasah Mu’allimin Muhammadiyah Yogyakarta pesannya kepada anak bangsa tersimpan, “Jadilah yang terbaik untuk bangsa, negara serta ummat”.
Selamat jalan Pak Taufik, semoga mendapat tempat terbaik di sisi-Nya.
 
(Kompas.com, Detik.com, Tempo.co.id)

sumber:http://sosok.kompasiana.com/2013/06/09/hal-unik-taufik-kiemas-567177.html

Taufiq Kiemas akan Dimakamkan Di TMPN Kalibata

 


Jenazah Taufiq Kiemas, Ketua MPR RI yang meninggal dunia di Singapura, menurut rencana akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kalibata, Jakarta, Minggu (09/06).

Ketua DPP PDIP Tri Media Panjaitan ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu petang, membenarkan kabar duka tentang wafatnya suami ketua umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri tersebut di Singapura.

H Taufiq Kiemas meningal dunia karena sakit di RS General Hospital, Singapura, Sabtu sekitar pukul 19.00 waktu setempat (pukul 19.00 WIB).

Sementara itu Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo ketika ditemui pers di kediaman almarhum, membenarkan berita wafatnya H Taufiq Kiemas dan menurut rencana akan jenazah akan di makamkan di TMPN Kalibata Jakarta, Minggu.

Kemungkinan, kata Tjahjo, H Taufiq Kiemas yang mempunyai Bintang Maha Putra itu akan dimakamkan di Taman Makam Kalibata, Jakarta Selatan.

Tjahjo mengatakan, H Taufiq Kiemas dirawat di Singapura sejak 3 Juni 2013 akibat rasa lelah setelah menjalankan tugas negara pada 1 Juni 2013 di Ende, NTT dalam rangka memperingati kelahiran Pancasila bersama Wakil Presiden Boediono.

"Kami semua mengharapkan masyarakat memaafkan kesalahan Pak Taufiq Kiemas," katanya.(ant)

sumber:http://suaraindonesia.co/nasional/10219/taufiq-kiemas-akan-dimakamkan-di-tmpn-kalibata

Ahmad Heryawan Gubernur Jabar Jajaki Monorel Cina

Sabtu, 08 Juni 2013 | 07.34

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan Jajaki Monorel di Cina

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjajaki monorel di Cina sebagai alternatif atau pilihan transportasi di Bandung Raya.

‘’Ini merupakan penjajakan untuk memulai kerjasama dengan BUMN di Cina ini. Yang jelas kita sudah ada pembicaraan awal untuk juga membangun di kawasan Bandung Raya,’’ tegas Gubernur Ahmad Heryawan di sela-sela mencoba naik monorel buatan Chongqing Monorail di kota Chongqing, Cina, Jumat (7/6).

Ditegaskan Gubernur Heryawan bahwa kedatangannya ke Chongqing atas undangan dari BUMN Cina setempat. ‘’Mereka mengundang ke Cina untuk melihat dari dekat seperti apa moda transportasi monorel yang digunakan di Chongqing ini,’’ papar Heryawan.

Kehadiran Gubernur ke Cina didampingi Ibu Netty Heryawan, Kepala Dinas Bina Marga Guntoro, Asisten Daerah (Asda) Dua Iwa Kartiwa serta Kepala Dinas Pariwisata Nunung Sobari.

Lebih lanjut dikatakan Gubernur Heryawan bahwa keberadaan monorel di Bandung Raya nantinya merupakan salah satu upaya mengatasi kemacetan yang ada saat ini. ‘’Kondisi Bandung Raya yang cukup padat dan jalannya yang kecil serta terbatas,  ini menjadi sebuah penyelesaian. Dan menjadi lebih mudah dibanding dengan tol atau kereta api yang di darat,’’ tandas Gubernur.

Selain mencoba naik Chongqing Monorel, Gubernur beserta rombongan juga meninjau lokasi pabrik pembuatan monorel yaitu Changchun Railway Vehicles (CNR) serta Institut Riset Monorel Chongqing (Chongqing Rail Transit Design and Research Institute)

Selain menjajaki monorel di Cina, Gubernur Heryawan juga akan menghadiri pengenalan budaya alat musik angklung dari Saung Udjo  di Beijing.

sumber:http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-barat-nasional/13/06/08/mo1pl6-gubernur-jabar-jajaki-monorel-cina

Gub BI: Tidak tepat harga BBM naik bulan Juni

 Agus Marto: Tidak tepat harga BBM naik bulan Juni


Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah tidak tepat jika menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi pada bulan ini. Sebab, bulan ini laju inflasi cukup besar.

Namun, kata Agus, penyesuaian harga BBM subsidi memang harus dilakukan. Jika pemerintah ngotot menaikkan harga BBM bulan ini, perlu ada koordinasi yang naik dengan semua sektor untuk meredam tekanan inflasi.

"Kalau kita melakukan penyesuaian harga BBM di bulan Juni, itu sesuatu harus dilakukan tapi tidak ideal, karena idealnya April, pada saat secara umum sedang panen dan ada deflasi," ujar dia yang ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/5).

Menurut Agus, tekanan inflasi pada bulan-bulan ke depan juga diakibatkan adanya peningkatan konsumsi yang terjadi karena masuknya tahun ajaran baru dan menjelang hari raya lebaran.

Dia memperkirakan inflasi tertinggi akan terjadi pada bulan ini. Dampak inflasi akibat kenaikan BBM akan terjadi dalam waktu 3 bulan.

"Jadi karena dinamika pelaksanaan penyesuaian BBMnya baru akan terwujud setelah APBNP, ya kita harus pro aktif berkoordinasi agar dampaknya tidak besar," katanya.

sumber:http://www.merdeka.com/uang/agus-marto-tidak-tepat-harga-bbm-naik-bulan-juni.html

Pakar Hukum: SBY Langgar Konstitusi Kalau Paksa PKS Dukung Kenaikan BBM

 


Penolakan naiknya harga Bahan Bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Partai Keadilan Sejahtera menuai reaksi dari banyak pihak. Bahkan kader Partai Demokrat selaku Partai berkuasa memberikan reaksi yang sangat keras.

Namun perlu juga di cermati bahwa kontrak koalisi hanya bisa mengikat hubungan Presiden SBY sebagai Ketua Koalisi dengan menteri-menteri yang dari partai politik.

SBY sangat paham dirinya tidak boleh mengikat DPR dalam hubungan koalisi terkait sebuah kontrak. Karena hal itu akan membuat SBY melakukan tindakan inkonstitusional.

Demikian disampaikan pakar hukum tata negara, Asep Warlan Yusuf kepada wartawan, Jumat (7/6).

“Jadi memang, yang diikat oleh SBY adalah para menteri dari parpol dan bukan fraksi koalisi di DPR. Dan faktanya semua menteri di kabinet termasuk yang dari PKS menerima dan mendukung kebijakan SBY.

Tinggal diputuskan saja apakah hal itu cukup atau tidak dan apakah SBY merasa terganggu dengan kebijakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM,” kata Asep.

Posisi Fraksi Partai Demokrat di DPR, menurut dia, tidak bisa mendesak Fraksi PKS untuk menerima keinginan SBY. Karena kontrak dilakukan bukan dengan Fraksi Partai Demokrat, tapi dengan SBY.

“Tentunya Fraksi Partai Demokrat tidak bisa mengatur Fraksi PKS, apalagi menuduh munafik dan bermuka dua. Sebab fraksi itu  juga mitra koalisi dan sama kedudukannya dengan  Fraksi PKS. Di sisi lain, SBY sendiri tidak bisa memaksa karena tidak punya kontrak dengan Fraksi PKS dan kalaupun ada kontrak tersebut maka kontrak itu inkonstitusional dan pelanggaran konstitusi oleh SBY. Tentunya akan membuat SBY bisa di-impeacht. Itu  kalau memang ada kontrak SBY dan Fraksi PKS,” tegasnya.

Dari semua polemik ini, tegasnya kuncinya ada pada SBY sebagai Ketua Koalisi dan juga Presiden yang memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau mengganti menteri-menterinya.

Sebenarnya, kata Asep, kalau SBY mau pecat menteri-menteri PKS, bisa saja karena dia memiliki hak prerogatif. Tapi Asep melihat SBY mengalami dilema yang malah seperti menunjukkan dirinya “bermuka dua.” Satu sisi seharusnya dia paham tidak bisa memaksa DPR, tapi sisi lain tetap memaksa. “Lagi pula dia punya wewenang untuk memecat menteri-menetri PKS tanpa harus memerintahkan Fraksi Partai Demokrat untuk memaksa Fraksi PKS menerima kebijakannya,” demikian Asep.

Sumber: http://www.dakwatuna.com/2013/06/07/34681/pakar-hukum-sby-langgar-konstitusi-kalau-paksa-pks-dukung-kenaikan-bbm/#ixzz2VZwBxrYT

Hati-hati, PKS Difitnah Spanduk Palsu dan Foto Rekayasa

Di tengah gencarnya sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak kenaikan harga BBM, muncul spanduk palsu bernada provokasi menurunkan SBY-Boediono. Selain itu, di media sosial juga beredar foto rekayasa.
 
Hakim meminta masyarakat hati-hati jika menemukan spanduk PKS yang bernada provokasi. Spanduk yang disebar PKS lebih pada upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait sikap penolakan kenaikan BBM. Jika ada spanduk turunkan SBY pasti bukan dari struktur dan kader PKS.
Sementara itu, foto yang menampilkan spanduk bertuliskan “Ayo Rakyat Gabung dengan PKS, Kita Lawan Rejim SBY Tolak Kenaikan Harga BBM, PKS Siap Keluar dari Koalisi Setan, PKS Sudah Tidak Butuh Jatah Menteri, Rejim SBY Jongos Zionis & Neolib” di depan kantor DPP PKS diketahui sebagai foto hasil rekayasa digital. 

Spanduk yang asli pada foto tersebut adalah ucapan “Selamat Datang KPK di DPP PKS.” Warga Jakarta yang lewat di depan kantor DPP Jalan TB Simatupang bisa membuktikan bahwa foto spanduk provokasi itu hanya fitnah terhadap PKS.

sumber:http://www.islamedia.web.id/2013/06/tolak-kenaikan-bbm-pks-difitnah-dengan.html

Post Terpopuler

Arsip Blog

Total Tayangan Halaman

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. )|( PKS Bae Kudus - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger