Suara PKS Anjlok? Lebih Penting Keadilan Ditegakkan

by Sukamto Mamada

Dalam diskusi pada tulisan saya sebelumnya, saya memprediksi bahwa PKS tidak akan melakukan upaya pelaporan kepada Polri atas tindakan yang tidak menyenangkan dari beberapa oknum penyidik KPK beberapa waktu yang lalu. Prediksi ini saya keluarkan setelah mempertimbangkan beberapa hal:

1. Sebagai partai politik, tentunya PKS mau tidak mau harus berurusan dengan elektabilitas dan suara pemilih. Untuk mencapai perolehan yang tinggi, tentunya upaya-upaya “manis” perlu terus dilakukan sekaligus meninggalkan tindakan kontra produktif yang bisa menggerus perolehan suara di Pemilu tahun depan. Hal ini tidak bisa dipungkiri oleh PKS. Tindakan melaporkan oknum penyidik dan jubir KPK ke Polri merupakan salah satu tindakan kontra produktif yang justru akan memberikan efek negatif kepada tingkat keterpilihan partai ini. Banyak pengamat menyuarakan hal ini. Dengan kata lain, para pengamat itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa, “Sudahlah…! Daripada tahun depan anjlok, mending dibatalkan saja upaya pelaporan itu.” Jadi, ada semacam kompromi yang harus dilakukan demi menyelamatkan partai.
   


2. Di tengah menjalarnya kasus korupsi di negeri ini yang ditambah lagi dengan kewalahannya para institusi penegak hukum konvensional dalam memberantasnya, KPK tampil memberikan angin segar. Publik begitu berharap banyak pada institusi superbody ini. Segala tindakannya pasti akan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Tidak ada kata “salah” dalam kamus KPK. Yang ada hanya kata “benar”. Terkait hal inilah, maka segala upaya yang dinilai dapat melemahkan KPK pasti akan segera booming dengan kemenangan di pihak KPK. Pihak-pihak yang melakukan perlawanan terhadap KPK, dengan alasan yang beragam, berdasarkan sejarah, kalah telak. Kenapa? Karena KPK begitu “disayangi” oleh publik. Sangat disayang!

Dari 2 pertimbangan di atas, maka pada diskusi sebelumnya, penulis berpandangan bahwa PKS tidak akan melakukan pelaporan atas tindakan tidak menyenangkan KPK.

Namun, prediksi saya tersebut gatot alias gagal total. PKS dengan langkah tegap memastikan akan melaporkan oknum penyidik dan jubir KPK ke Polri. 

Awalnya, saya tentu kaget setengah mati. Lho…kok dilaporkan? Bukankah upaya ini akan menjadi bumerang pada PKS? Bukankah tindakan ini akan menghancurkan PKS? Bukankah langkah ini akan berakibat fatal bagi PKS? Bukankah keputusan ini jelas akan membuat PKS semakin dinilai jelek oleh para simpatisannya? Dan bukankah selama ini pihak-pihak yang berlawanan dengan KPK akan bertekuk lutut?

Pertanyaan-pertanyaan di atas sontak mengisi penuh benak saya sesaat setelah mengikuti berita tentang langkah PKS ini. Sejenak saya tercenung. Apakah para elite PKS tidak tahu akan imbas negatif dari upaya pelaporan ini? Apakah Fahri Hamzah, sebagai pihak yang belakangan ini begitu keras mengkritik KPK, tidak tahu bahwa begitu minimnya efek positif yang muncul dengan langkah ini? Jawabannya “MEREKA TAHU”. 

Para elite PKS, termasuk FH, bukanlah orang kemarin sore. Mereka pasti sudah sangat paham dengan imbas ini. Mereka semua tahu, bahkan para kadernya di tingkat paling bawah pun tahu, bahwa langkah yang diambil ini memungkinkan tergerusnya suara partai. Mereka pun tahu bahwa melaporkan oknum KPK merupakan upaya tidak lazim yang akan berdampak tak baik bagi partai.

Nah, jika mereka TAHU, lantas pertanyaan sederhananya adalah “Mengapa mereka tetap mengambil langkah ini?”

Analisa saya menyatakan bahwa PKS adalah partai yang tak biasa. PKS bukan sekedar partai politik biasa yang cenderung oportunis, selalu berdiam di posisi ternyaman, dan hanya berorientasi pada kekuasaan. 

Mungkin saja, jika partai lain yang menghadapi masalah ini, demi menyelamatkan partai, maka upaya melaporkan KPK akan mustahil dilakukan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi PKS. Siapapun itu, jika ternyata tidak mengindahkan prosedur yang ada, maka wajib untuk diberi masukan. 

Hukum bukanlah milik beberapa pihak saja. Hukum adalah milik seluruh rakyat. Tak peduli dengan kata orang, tak peduli dengan suara anjlok, pun tak peduli dengan badai yang akan datang, yang terpenting adalah mencontohkan kepada rakyat bahwa setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan dan hal ini harus terus diperjuangkan. PKS memang tak biasa.

Berdasarkan bukti-bukti yang ada, PKS akhirnya berkeputusan untuk tetap melaporkan oknum-oknum lembaga superbody ini ke kepolisian atas aduan perbuatan tidak menyenangkan. Setelah rekonstruksi kejadian, sampailah pada kesimpulan bahwa penyidik KPK yang datang minggu lalu memang benar-benar tanpa dilengkapi dokumen penyitaan, bahkan tanpa pernah melapor kepada petugas keamanan yang ada.

Tak perlu lagi berdebat dengan surat penyitaan. Toh, dengan laporan ini semuanya akan semakin jelas siapa yang benar dan salah. Mari kita tunggu!

Terakhir, saya ingin menyatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh PKS adalah langkah terbaik yang sesuai konstitusi. Langkah in pun adalah langkah yang dianjurkan oleh para pengamat, pencinta KPK, bahkan para komisioner KPK pun sudah mempersilahkan langkah yang diambil ini. Karena itulah, mari sama-sama kita hormati proses hukum. 

PKS sudah melakukan langkah hukum yang sah. Jika PKS kalah, maka PKS tentu sudah mengetahui konsekuensi terburuknya. Namun, jika PKS menang, tidak perlu ada muncul istilah kriminalisasi/ pelemahan/ atau apapun namanya. Anggap itu adalah sebuah masukan berharga kepada KPK agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kewenangan besar yang dimilikinya.  

Toh, KPK juga diisi oleh manusia yang rentan salah dan khilaf. Ingat! Langkah ini adalah langkah yang sah. Harus dihormati, termasuk apapun keputusannya nanti. Lagipula, PKS tidak punya kekuatan apapun untuk melakukan kriminalisasi. 

sumber:http://hukum.kompasiana.com/2013/05/13/jika-oknum-kpk-terbukti-salah-tidak-perlu-ada-istilah-kriminalisasi-555488.html